forum guru sejarah kendal

MENENGOK KISAH HEROIK UMAT ISLAM DI MALANG Oleh: Puji Handayani*

2011-07-08T18:48:00.000-07:00

Bagi para pecinta wisata, nama Malang mungkin sudah tidak asing lagi. Kawasan yang terletak di dataran cukup tinggi dari permukaan air laut ini membuat suasana mnejadi sejuk. Malang adalah kota yang berudara sejuk yang terletak 90 km dari selatan kota Surabaya. Selain terkenal sebagai kota wisata juga terkenal sebagai kota bunga dan kota pelajar.

Malang adalah sebuah wilayah peradaban tua yang tergolong pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia sejak abad ke7 M. di kota ini tersimpan bnayak sekali peninggalan sejarah baik pada masa kerajaan Kanjuruhan, Mataram Hindu, Kediri, Singosari, Majapahit hingga pada masa colonial Belanda dan pra-kemerdekaan.

Namun lebih dari itu tahukah anda bahwa Malang pernah menjadi saksi perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh ulama dan santri. Umat islam bersatu padu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Pada masa pra-kemerdekaan ada dua derakan yang terkenal yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Dua gerakan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, Hizbullah adalah wadah perjuangan para santri sedangkan Sabilillah adalah wadah perjuangan para kyai, ulama dan mereka yang sudah berusia dewasa.

Masjid Agung Jami’ Malang
Masjid ini merupakan bangunan tua dan bersejarah di kota Malang, usianya mencapai satu abad lebih. Hingga tahun 2008, masjid ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Namun dua menara yang menjadi cirri khas masjid ini masit tetap dipertahankan. Kondisi alam kota Malang yang dingin menajdikan masjid ini didesain khusus oleh pemerinyah Belanda sebagai Kota Peristirahatan.

Masjid Agung Jami’ memiliki tiga bagian. Di tengah sebagai ruangan induk biasanya digunakan oleh jamaah lelaki, sedangkan sebelah kanan diperuntukkan bagi jamaah perempuan, serta disebelah kiri merupakan bangunan khusus bagi pengurus masjid dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pemerintah kota Malang telah berhasil mempertahankan Masjid ini sebagai bangunan bersejarah dan memiliki nilai plus sehingga tetap menghidupkan aspek religious,keunikan arsitektur juga.

Masjid Sabilillah
Di jalan Ahmad Yani Belimbing Malang ada sebuah bnagunan yang megah yang bernma Masjid Sabilillah. Masjid ini memiliki memori perjuangan umat islam. Dinamakan Sabilillah karena masjid ini pernah dijadikan benteng pertahanan dan strategi para syuhada yang berperang melawan angkara murka penjajah. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah monumen sederhana.
Di teras masjid ada sebuah prasasti kecil untuk mengenang perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh alim ulama. Prasasti itu berbunyi: “Masjid Sabilillah sebagai monument perjuangan kemerdekaan RI 1945 yang dipelopori oleh alim ulama.”

Prasasti itu menegaskan bahwa di Malang menyimpan kisah heroikyang dilakukan oleh umat islam pada masa pra dan pasca kemerdekaan. Kelompok yang melakukan perlawanan itu dipelopori oleh para ulama. Kelompok pejuang berkumpul dalam wadah bernama Lascar Sabilillah. Dan masjid ini merupakan saksi bisu dari kisah heroic kaum syuhada.

Ihwal riwayat pendirian masjid ini adalah keprihatinan dari sekelompok ulama di Malang karena kisah heroic tidak dikenang dan mulai dilupakan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk terima kasih atas jasa para syuhada dan upaya mengenang perjuangan mereka, masjid ini didirikan. Selain sebagai rumah ibadah juga sebagai monument perjuangan dimana para ulama yang tergabung dalam barisan Sabilillah pernah berjasa dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.
Sabilillah adalah lascar rakyat yang paling kuat yang pernah hidup di bumi Indonesia. Meskipun disisihkan dalam sejarah dan museum-museum yang ada di negeri ini, masyarakat Malang mengabadikan dalam sebuah bangunan ibadah dan prasasti.

Masjid Hizbullah
Selain masjid Sabilillah, di kota ini juga terdapat masjid Hizbullah yang terletak di jalan masjid Singosari 11 km dari kota Malang. Awalnya masjid tersebut tidak bernama Hizbullah. Sebelum tahun 1966, masjid ini dikenal dengan nama masjid Jami’ Singosari. Namun atas kesepkatan takmir dan untuk mengenang lascar perjuangan santri, pada tahun 1966 masjid ini diberi nama

Masjid Besar Hizbullah.
Pada masa perang fisik melawan penjajah sambil menunggu bergabungnya para pemuda yang sudah terlatih kemiliteran di Cibarusah, lascar Hizbullah dan Sabililah yang telah mendapatkan motivasi dari para kyai diberangkatkan ke Surabaya. Mereka siap menyatakan tempur di Surabaya pada November 1945untuk menghadang sekutu. Lascar Hisbullah dan Sabillillah berkumpul di Singosari dengan bersenjatakan bambu runcing, ketapel dan senjata tajam. Ketika terjadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, setiap pejuang yang mencintai kemerdekaan Indonesia ikut mengangkat senjata dalam mengusir tentara sekutu. Dari kota Malang tidak sedikit para pejuang yang berani meninggalkan kotanya guna ikut bergabung bersama para pejuang lainnya.

Pada minggu keempat di bulan November, pasukan yang tergabung dalam Hisbullah dan Sabilillah mengalir ke medan pertempuran di Surabaya. Di antara mereka tidak sedikit yang gugur sebagai kusuma bangsa di daerah pertempuran mulai Wonokromo, Waru, Baduran dan lainnya.

Singosari sebagai pusat markas Sabilillah rupanya menjadi benteng kokoh bagi Belanda yang bernafsu untuk memasuki kota Malang. Namun, dalam sebuah pagi buta di tahun 1947, Belanda di bawah pimpinan Jenderal Spoor menggempur dengan menembakkan meriam dan mortir hingga Singosari dan Malang hancur berantakan.

Menurut data yang diungkap Majalah al Mujtama’ Malang merupakan pusat kekuatan Hisbullah dan Sabilillah yang digalang untuk bergerak menuju Surabaya yang waktu itu akan diduduki oleh penjajah dan dikenal dengan peristiwa 10 November. Batalyon Hisbullah adalah tentara yang sangat ganas dan ditakuti musuh, karena dalam gerakannya tidak menunggu komando atasan.

*Penulis adalah Mahasiswi semester 2 STAI AL Azhar Gresik Jurusan Pendidikan Agama Islam.

KETAHANAN NASIONAL DAN NII Oleh: Titin Listiyani*

2011-06-10T00:21:00.000-07:00

Maraknya berita NII sekarang ini mengakibatan para orang tua yang anak-anaknya menjadi mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mengalami stress berat. Mereka khawatir jika anak mereka menjadi salah satu anggota atau calon anggota Negara Islam Indonesia (NII). Mengapa mereka begitu takut? Jelas sekali model perekrutan NII justru dilakukan pada kampus-kampus besar seperti ITB, UI, UGM, UNDIP, dan UNNES. Artinya, organisasi tanpa bentuk ini bergerak sangat lincah dalam menggaet dan membujuk calon-calon anggota NII. Umumnya mereka yang terbujuk mengalami proses brainwashing dan penggojlokan mental yang akhirnya memunculkan sikap loyalitas dan dedikasi tertinggi pada pimpinan dan organisasi NII.

PANCASILA BUKAN MILIK KITA? REFLEKSI HISTORIS KELAHIRAN PANCASILA Oleh: Titin Listiyani*

2011-06-07T22:39:00.000-07:00

Setiap orang memandang tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut Ir. Soekarno dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 merumuskan azas-azas yang meliputi nasionalisme, internasionalisme, demokratisasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kemudian dinamai sendiri dengan istilah Pancasila, di mana sebelumnya “Pancasila” yang lainnya telah dikemukakan oleh Prof. Mr. Soepomo pada tanggal 29 Mei 1945 maupun M. Yamin pada tanggal 31 Mei 1945.

Ir. Soekarno menganggap bahwa ia tidak menemukan atau mencari kelima konsepsi dasar yang akhirnya dijadikan sebagai ideologi negara. Soekarno mengatakan apa yang ditawarkan tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Ia hanya menggali saja dari apa yang sudah ada di Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah mengenal kepercayaan sejak jaman dahulu. Demikian pula nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kebangsaan sudah mewarnai sejarah kehidupan leluhur bangsa jauh sebelum Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Pertanyaannya adalah apakah benar Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang berasal dari nenek moyang? Apakah justru Pancasila lahir dari kondisi bangsa kita yang sedang sakit kala itu dan Soekarno mencoba mencari formulasi ideologi yang cocok untuk mengatasi persoalan bangsa yang dijanjikan kemerdekaannya oleh Jepang?

Nilai-nilai Pancasila yang Ahistoris
Banyak kalangan menilai bahwa merosotnya moral bangsa yang meuwujud dalam bentuk korupsi, tawuran pelajar, kerusakan hutan, perampokan Perbankan, disintegrasi bangsa, NII, hilangnya nasionalisme, dan pornografi sebagai akibat tidak paham dan menegertinya generasi muda terhadap Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai mendasar dan ideologi bangsa yang harus diamalkan dan diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun.

Pasca reformasi kita menyaksikan betapa bangsa ini hancur berkeping-keping. Masing-masing daerah, suku, organisasi politik, dan lembaga keagamaan terjangkiti virus primordialisme dan etnosentrisme kaku. Mereka membela daerahnya, agamanya, dan budayanya tanpa menempatkan suku bangsa lain secara proporsional, seimbang, dan adil.

Permasalahan semakin berkembang ketika kita memandang bahwa Pancasila dianggap gagal menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa, sedangkan di sisi lain masyarakatnya sendiri yang menolak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengatasi persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan itu sendiri.

Kita tidak mungkin selalu mengatakan bahwa generasi mudalah yang salah, keblablasan, liberal, dan tidak memahami akar sejarah bangsa sehingga konflik selalu saja terjadi. Namun cobalah untuk melihat dengan jernih tentang keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri yang sebetulnya sangat berbenturan dengan fakta sejarah itu sendiri. Mengapa? Apa yang dikatakan Soekarno bahwa dirinya menggali nilai-nilai Pancasila dari nenek moyang bangsa Indonesia jelas sangat absurd dan ahistoris. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan tentang nenek moyang yang mana? Bukankah bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang dulu dibatasi oleh geopolitik sehingga masing-masing dari mereka tidak bisa bertemu dalam kondisi setara dan saling mengungtungkan?

Menurut JM. Van den Kroef seorang profesor yang mengajar di MichiganUniversity, Nilai-nilai Pancasila justru berasal dari pergumulan intelektual Soekarno sendiri dengan ide-ide barat melalui lalu lintas pendidikan barat. Pendidikan Kolonial telah melahirkan manusia seperti Soekarno untuk memudahkan mengenyam, menelan, dan mengunyah ideologi dan pemikiran filsuf dan ideolog Barat untuk diterapkan di Indonesia. Nilai Ketuhanan yang dikatakan berasal dari leluhur bangsa sendiri jelas tidak mungkin. Hal ini bisa dibuktikan bahwa masa lalu negeri ini justru kental nuansa animisme, dinamisme, polyteisme, Hinduisme dan Budhisme. Sementara itu, konsepsi ketuhanan menurut Soekarno adalah prinsip-prinsip keesaan/tauhid yang notabene berasal dari alam pikiran keislaman. Bacaan-bacaan Soekarno yang terkait dengan persoalan Islam sebagai aqidah dan sistem politik turut mempengaruhi alam pikiran beliau untuk menerapkan konsepsi tersebut sebagai inti dasar negara kita. Belum lagi pergaulan beliau secara intens dengan H.O.S. Cokroaminoto telah membentuk mental dan kerangka berpikir yang sama dan sebangun tentang prinsip ketuhanan dirinya dengan mertuanya tersebut.

Pada sila kedua tentang prinsip kemanusiaan atau internasionalisme, jelas sekali bahwa Soekarno tidak melihat betapa kejamnya para penguasa untuk mengatur rakyatnya. Teori Kosmogoni menjadi fakta bahwa raja adalah penguasa yang mewakili kuasa Tuhan. Ia berhak melakukan apa saja agar kekuasaannya tetap langgeng dan rakyat senantiasa patuh. Prinsip kemanusiaan dan internasionalisme ini pastilah berasal dari pemikir-pemikir humanis pasca revolusi Inggris dan Amerika yang mencapai puncaknya saat terjadi revolusi Perancis. Asas kesamaan, persaudaraan, dan keadilan adalah buah karya filsuf barat saat itu seperti Bacon, John Lock, Montesquie, J.J. Rousseuau, Machiavelli, dan sebagainya. Filsuf-filsuf besar itu menjadi guru bagi Soekarno yang merupakan intelektual muda yang cerdas dan cepat belajar.

Sila ketiga Persatuan Indonesia. Prinsip ini jelas menjadi obsesi Soekarno sendiri ketika melihat bangsa Indonesia sebagai produk negara pascaimperialis yang sebetulnya memiliki banyak perbedaan suku, bangsa, agama, golongan, dan sebagainya. Soekarno ingin perbedaan-perbedaan itu dihilangkan. Apapun perbedaannya, sebisa mungkin direduksi atau disatukan demi tercapainya negara baru yang kuat. Namun realitas historis cenderung menyajikan fakta bahwa nenek moyang kita lebih mengedepankan komunalitas sebagai prinsip kewilayahan yang tak bisa diganggu gugat. Nenek moyang Jawa, Minang, Sunda, Dayak, dan Batak lebih mengedepankan semangat kesukuan mereka ketika membentuk sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Primordialisme kesukuan ini mengalami proses evolusi sehingga membentuk menjadi spirit kebangsaan berkat perilaku kolonialisme yang mengakibatkan kemiskinan, penderitaan, dan kebodohan yang menjadi komoditas para intelektual seperti Soekarno saat itu untuk menyatukan perbedaan kesukuan masyarakat Indonesia. Secara kebetulan, penjajahan justru merapatkan dan merajutkan benang perbedaan antar suku untuk belajar mengenal satu sama lain sehingga menghasilkan penyatuan yang luar biasa kuat.

Dalam perkembangannya, ketika Pancasila sudah menjadi doktrin negara, perselisihan dan konflik kesukuan senantiasa menghiasi negara. Hal ini berarti secara implisit nenek moyang kita masih tetap mewariskan nilai-nilai komunalitas, primordialisme, dan etnosentrisme yang sejujurnya tak bisa hilang jika negara sebagai pemegang kuasa hukum dan politik tidak bisa memahami akar sosiologis dan kultural kesukuan di Indonesia.

Pada sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan ditemukan fakta nilai-nilai demokrasi yang menjadi roh sila keempat ini bukan berasal dari nenek moyang. Sejarawan Perancis Dennys Lombart dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya memberikan argumen bahwa Pancasila nilai-nilai dasar pancasila adalah tiga hal yaitu: Liberalisme, Islam, dan Tradisionalisme yang merupakan percampuran Cina dan India dalam proses globalisasi awal. Artinya ketika kita melihat nilai demokrasi sila keempat maka terlihat bahwa bukannya nenek moyang kita yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang jujur. Justru nenek moyang kita tidak pernah memberikan ajaran kesetaraan dan kesamaan pada sesama, melainkan feodalisme yang mengakar kuat dalam relasi kekuasaan mutlak dan tak terbantah sehingga menimbulkan pergolakan, protes, dan pemberontakan dari masyarakat dan golongan yang terpinggirkan. Sejarah memperlihatkan bahwa relasi patron-client berasal dari semua lapisan kesukuan di Indonesia yang terutama paling kuat terjadi di Jawa. Bahasa Jawa saja merupakan bukti dan warisan prinsip feodalisme dan relasi patron-client yang meresapi pergaulan di kalangan masyarakat vorstenlanden.

Lombart memperlihatkan bahwa demokrasi jelas sekali berasal dari buku-buku liberalisme dan filsafat barat yang menjadi bacaan Soekarno pada masa Pergerakan Indonesia. Nilai-nilai kesetaraan model barat ini menjadi konkritisasi keinginan dan cita-cita Soekarno muda ketika mengimpikan model keindonesiaan yang modern dan maju. Mengapa Soekarno menganggap nenek moyang kita memiliki spirit demokrasi? Barangkali yang terlihat adalah demokrasi level kerakyatan. Soekarno merasakan bahwa desa merupakan manifestasi demokrasi yang langsung dan bebas. Pilihan lurah pada masa lalu, forum rembug desa, pos kamling, lumbung desa, dan pendopo desa merupakan manifestasi langsung kemerdekaan rakyat desa dalam menentukan arah politik dan ekonomi desanya. Namun Soekarno kurang melihat bahwa pada lapisan atas kekuasaan, yaitu para raja, priyayi, dan bangsawan, justru terjadi arah yang berbalik. Penguasa tertinggi tersebut menjadikan rakyat sebagai komoditas ekonomi dan kekuasaan semata. Mereka harus sendiko dhawuh dan tunduk dengan segala perintah dan hukumannya.

Pada sila terakhir: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia, Soekarno jelas sedang berimajinasi tentang sebuah bangsa yang ideal. Artinya sila kelima ini merupakan manifestasi dan tujuan sebuah bangsa di mana konsep pemerataan pendapatan dan kesempatan jelas tidak akan pernah ditemukan dalam ruang sejarah nenek moyang kita, kecuali dalam lingkup kewilayahan yang kecil dalam bentuk masyarakat peladang. Soekarno jelas sekali membaca kitab-kitab sosialis dan marxis baik dari Karl Marx sendiri, Gramsci, Lenin, Mao, maupun sosiolog semacam Comte, Weber, Spencer, dan sebagainya, yang akhirnya melahirkan konsepsi Marhaenisme. Jelas sekali, keadilan yang ditawarkan Soekarno bukanlah sebentuk pengulangan asas sama rata seperti yang dilakukan kaum primitif negeri ini di masa lalu, melainkan rasa keadilan yang sudah diteorisasikan model pakar sosialis barat sehingga menghasilkan pemerataan bagi kaum proletar, rakyat, dan kaum terpinggirkan di Indonesia modern.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sebagai sebuah mahakarya seseorang, jelas sekali Pancasila memiliki titik kelemahan yang seharusnya memberikan ruang terbuka untuk dikritisi dan dianalis secara ilmiah. Pancasila bukanlah kumpulan nilai-nilai yang terbakukan begitu saja, melainkan membutuhkan sentuhan dan sentilan mengingat kebutuhan jaman menyebabkan nilai-nilai yang mendasarinya terkesan kaku dan sulit dipahami dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Namun demikian, ketika Pancasila sudah dinyatakan sebagai doktrin negara, maka kesempatan untuk membukakan pintu diskusi seakan-seakan sudah tertutup rapat. Peluang untuk mendebatkan kembali kebutuhan politik sudah menjadi impian semu yang tak mungkin tertampung dalam mewujudkan ideologi yang sempurna.

Sebagai landasan idiil jelas sekali Pancasila menjadi pondasi bangsa untuk mendasari arah dan langkah bangsa ini mau dikemanakan. Pancasila menjadi paket visi sebuah bangsa yang di dalamnya termuat tujuan dan siap dibreak-downkan menjadi misi, program, dan kegiatan bangsa setiap periode dan masa.

Periode kepemimpinan Suharto pernah berupaya menginterpretasikan Pancasila menjadi ideologi yang secara tehnis mudah diaplikasikan pada setiap ornamen masyarakat Indonesia. Pancasila dipecah kembali menjadi 38 butir Pancasila yang menjadi sarana pemahaman sila demi sila. Suharto menamakan medium pengindoktrinasian ini sebagai P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa yang secara rutin diberikan kepada elemen masyarakat agar tidak terjadi lagi model penafsiran Pancasila yang terlalu lincah sehingga membahayakan negara dan bangsa.

Sebaliknya, pada masa pascareformasi, Pancasila seakan mengalami fosilisasi. Pancasila tak lagi sakti, terbuang, dan terpojokan sebagai ideologi yang tak lagi penting. Seolah terdapat titik kejenuhan masyarakat Indonesia terhadap pancasila yang terlalu mendominasi kehidupan pada periode sebelumnya. Kondisi politik kenegaraan yang berubah, mempengaruhi pula loyalitas masyarakat terhadap Pancasila. Partai-partai politik berlomba untuk mengubah ideologi dan dasar kepartaiannya dengan garis politik keagamaan atau sektarian lainnya yang sesungguhnya jelas membahayakan keutuhan NKRI itu sendiri.

Mengapa bisa terjadi demikian? Sangat mungkin Pancasila tidak dipahami sebagai ideologi yang elastis dan mampu menangkapi perubahan global. Pancasila hanya sebagai ideologi tertutup yang tidak memudahkan bagi pemimpin bangsa untuk menerapkan kebijakan yang mudah dipahami masyarakat terbawah. Upaya mensakralkan Pancasila dianggap mengelabui esensi Pancasila sendiri. Pancasila menjadi kaku, baku, dan tidak memberikan ruang tafsir yang memihak kepentingan terpenting dari kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan pembangunan.

Oleh karena itu, harus ada ketegasan pemerintah untuk mencoba merenungkan esensi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam perspektif ilmiah. Apakah memang benar Pancasila untuk kurang mampu diterapkan pada situasi dan kondisi masyarakat tertentu dikarenakan masyarakat tersebut mempunyai ruang sejarah yang tak mungkin mereka memahami Pancasila sebagai kumpulan nilai budaya dasarnya. Jika terjadi pergerakan dan perubahan nilai pada level kesukuan dan tingkat kebudayaan masyarakat yang berbeda, mengapa justru mereka tidak mempergunakan Pancasila sebagai medium untuk memahami perubahan sosial yang terjadi. Mengapa mereka justru mencari nilai-nilai lain yang lebih absurd sehingga bangsa ini justru tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu.

Faktanya memang pancasila adalah sekumpulan nilai universal yang diaplikasian secara politik sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila sejatinya kumpulan konsep nilai universal yang dirangkum sebagai ideologi baru dan identitas nasional sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Meskipun nilai-nilai yang mendasarinya adalah nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang ideal dan universal, namun sesungguhnya Pancasila sangat pantas mendasari kemauan politik dari pemerintah dan rakyat Indonesia.

*Mahasiswa PGSD IKIP PGRI Semarang Semester 2.

BAHASA JAWA: DI ANTARA PERLAWANAN KULTURAL, NASIONALISME, DAN PRIMORDIALISME SUATU PERSPEKTIF HISTORIS*

2011-05-10T00:25:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkembangan kebudayaan suatu masyarakat memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Suatu kebudayaan memiliki proses perjalanan historis yang berbeda dan berliku. Kebudayaan sebuah bangsa atau suku bangsa masyarakat bisa jadi berusia sangat panjang dan abadi namun juga adakalanya berumur sangat singkat. Banyak alasan yang menyebabkan kebudayaan yang dimiliki suku bangsa tersebut tetap memperoleh eksistensi dan pengakuan yang luar biasa meskipun jaman mengalami perubahan. Kebudayaan memang lahir, tumbuh, dan punah. Namun demikian ada pula semangat dari generasi penerusnya untuk melahirkan kembali produk kebudayaan yang pernah dimilikinya sehingga kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi bentuk yang adaptif terhadap pola perubahan jaman seperti era globalisasi sekarang.

Kesenian wayang sebagai contoh. Sebagai produk kebudayaan Jawa, wujud seni ini pernah mendapat apresiasi yang baik pada masyarakat Jawa pada masanya. Wayang dianggap represntasi kemanusiaan itu sendiri lewat sentuhan dialog dan karakter yang dipentaskan sang dalang. Wayang adalah dunia hiburang bagi masyarakat Jaawa masa itu. Seiring dengan perkembangan usia kebudayaan dan jaman, seni ini mengalamui ketersisihan dibandingkan wujud seni lainnya yang praktis dan menarik. Wayang kalah dibandingkan dengan sinetron, film, musik pop, dan lukisan kontemporer lainnya dalam hal kuantitas penikmatnya.

Hal ini memang tak bisa dipungkiri. Setiap masa memunculkan jiwa jaman dan produk kebudayaannya. Ketika manusia sekrang yang hidup dengan dunia mereka yang meminta segala sesuatu serba praktis dan pragmatis, maka mereka mengharapkan segala bentuk budaya instan menjadi pendukung kehidupannya. Secara konsekuensi akan meminta masyarakat mengesahkan produk budaya yang dianggap usang oleh waktu, termasuk di dalamnya tentu saja bahasa daerah yang dianggap tidak pantas menghiasi nilai-nilai kemodernan dan keakademikan manusia sekarang.

Pada akhirnya bahasa Jawa sebagai salah satu produk budaya Jawa itu sendiri mengalami kebuntuan menentukan pilihan. Apakah bahasa Jawa harus tersingkir dari rumah sendiri, ataukah mencoba mencuri hati para generasi penerus untuk tetap dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, bahasa akademik, dan bahasa kesantunan seperti yang diharapkan para pemerhati bahasa ibu. Jika bahasa Jawa memilih nekad untuk bersanding dengan bahasa Inggris yang mengglobal ataukah bahasa Indonesia yang lebih membumi, apakah bahasa Jawa sendiri memiliki kapasitas kemampuan untuk memenuhi tuntutan penggunanya terhadap idiom-idiom kemodernan itu sendiri?

Barangkali tulisan ini tidak terlalu mengupas pada tataran yang menukik tentang posisi bahasa jawa terhadap gempuran bahasa asing seperti Inggris, Jepang, Belanda, dan Cina. Tulisan ini lebih mengedepankan aspek historis dari kemunculan dan eksistensi bahasa Jawa dalam arena politik panggung keindonesiaan itu dengan memaparkan bukti-bukti kongkrit dinamika pertarungan bahasa Jawa yang sarat nilai-nilai feodalisme melawan manusia-manusia penggunanya yang terkontaminasi ideologi persamaan, keadilan, dan kemanusiaan.

Dengan perspektif historis, pembaca akan lebih jelas melihat sejauhmana perkembangan bahasa Jawa dari masa ke masa yang sejatinya terkait dengan pengaruh keadaan ekonomi dan politik negeri ini. Titik pijak tulisan ini tetap pada tindakan dan upaya mengembalikan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang akhirnya dapat tercapai ketika manusia Jawa sendiri merefleksikan dirinya, sadar akan bahasanya, dan bangga dengan idiom kejawaannya, sehingga meskipun Jawa berhadapan dengan globalisasi, mereka (pengguna bahasa Jawa) tetap mempergunakannya sebagai bahasa pertama dalam lingkup keluarga dan sekolah.

BAHASA JAWA: HEGEMONI KERAJAAN JAWA
Bahasa adalah ciri sebuah kesukuan tersebut yang secara lahirah dapat diamati. Bahasa Jawa merupakan perwujudan ekspresi komunikasi manusia-manusia yang menempati wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan beberapa masyarakat yang tinggal di kawasan Banten, Cirebon, dan Lampung.

Secara umum bahasa ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bagi masyarakat Jawa pada masa lalu mereka harus mampu memposisikan diri kepada siapa harus berbahasa. Tidak diperbolehkan masyarakat mempergunakan bahasa ini apa adanya dan asal-asalan. Ada aturan yang mengikat mereka yang terkait batasan stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat pada lapisan sosial bawah tentu saja tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Jawa jenis ngoko pada mereka yang menempati posisi sosial lebih tinggi di masyarakat. Golongan masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung, orang muda, bawahan dalam relasi kerja harus mempergunakan bahasa Jawa kromo dengan sebaik-baiknya. Resiko bagi seseorang atau sekelompok orang yang salah dalam memilih diksi dalam berkomunikasi lintas tingkatan sosial bisa menimbulkan kemarahan, kejengkelan, dan bahkan hukuman dari bangsawan/kelompok sosial tinggi terhadap mereka tersebut.

Pada situasi relasi kuasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan simbol pembedaan yang tajam antara raja, keluarga raja, bangsawan, dan priyayi di satu sisi terhadap kelompok marginal, sikep, wong cilik, dan bujang di sisi yang lainnya. Kuasa Raja terlihat lebih kompleks dan tinggi lagi ketika bahasa sebagai medium komunikasi tersebut menempatkan dirinya melalui diksi-diksi yang indah dan mengagungkan. Dengan pengertian lainnya, bahasa Jawa merupakan simbol kepatuhan rakyat pada junjungannya. Keindahan yang terjalin melalui kalimat kromo tersebut menjadikan kekuasaan raja semakin lengkap saja.

Pada aspek esoteris dan kenikmatan dalam susunan dialog bawahan pada raja menjadikan kesadaran bahwa apa yang terucap rakyat dengan sikap dan perilaku santun sejujurnya merupakan bukti kesetiaan rakyat pada junjungannya. Tingkatan penggunaan bahasa Jawa merupakan sejumput bukti yang memperkuat kedudukan dalam hierarkhi kuasa Jawa. Semakin tinggi posisi politik pada masa kerajaan, maka semakin canggih dan tanpa batas dia memperlakukan bawahannya dengan idiom dan diksi yang kejam.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa raja dan keluarganya memperlakukan rakyat sebagai obyek jajahannya. Kekangan dan aturan berbahasa menjadikan rakyat tidak memiliki ruang kebebasannya dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu, ketidakpuasan, dan protes sosial. Rakyat terbelenggu dengan aturan yang ketat dan mempersiapkan dirinya menjemput hukuman dan kematian ketika salah memilih kata dalam berkomunikasi dengan rajanya.

Posisi dan realitas seperti ini, membuat raja-raja kecil yang menempati wilayah Bagelen, Mancanegari atau Pasisiran melakukan protes melalui simbol kuasa Jawa, yaitu: bahasa. Mereka melakukan bahasa dengan seenaknya sendiri sebagai bentuk aksi protes terhadap kuasa Jawa yang tak tersentuh. Mereka menggunakan diksi yang nyeleneh dan memiliki makna denotatif yang berbeda dari sumber asalnya yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Bahasa Jawa dengan logat Banyumasan merupakan representasi ketidakpuasan dan kebandelan raja-raja kecil tersebut untuk menolak hegemoni yang terkristalisasi melalui bahasa Jawa yang dianggapnya simbol kekejaman. Bagi orang Jawa yang mendiami wilayah kutaraja dan negara agung (vorstenlanden) menganggap bahwa logat Banyumasan dan Tegal adalah gaya pengucapan yang menyimpang dari kelumrahan dan kebakuan berbahasa. Untuk itu mereka menjuluki logat Banyumasan dan Tegal sebagai bahasa Ngapak-ngapak. Sebuah julukan yang tak lebih dari penghinaan budaya.

Beberapa idiom dan kosa kata di pulau Bali pun banyak yang terasa menjungkirbalikan kesantunan yang lumrah. Apa yang dianggap kromo bagi masyarakat Jawa ningrat justru di pulau ini menjadi sesuatu yang dianggap menjijikkan dan rendah. Sebaliknya, apa yang di Bali merupakan kosa kata yang sarat nilai-nilai keagungan dan keningratan justru di pulau Jawa merupakan sesuatu yang dianggap rendah dan hinaan. Contohnya gelar Cokorda pada bangsawan Bali merupakan gelar agung yang derajat keningratannya sangat tinggi, namun di Jawa istilah cokor sendiri digunakan untuk menunjuk alas kaki yang kotor dan kasar.

MASA KOLONIAL BELANDA
Pada dasarnya posisi bahasa Jawa sebagai bahasa yang mencerminkan feodalisme Jawa semakin diperuncing dan dipertahankan oleh sistem Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memahami bahwa model kuasa dan jaringan sosial Jawa masih mempergunakan simbol-simbol kebahasan sebagai medium komunikasi searah dari atas ke bawah.

Penguasa baru tersebut hanya sekedar meneruskan apa yang sudah terjadi. Demi kebutuhan rust en orde yang senantiasa menjadi ideologi tindakan penguasa Belanda, maka Pemerintah Kolonial Belanda mempertajam kembali relasi penguasa kraton dan bangsawan di satu sisi dengan rakyat sebagai bawahan di sisi yang lainnya. Satu hal yang pasti adalah raja dan bangsawan masih membutuhkan dukungan rakyat melalui simbol-simbol yang bernama bahasa Jawa tersebut. Relasi yang tidak seimbang ini bisa dilihat pada kasus bupati yang sejatinya bawahan pemerintah kolonial Belanda menjadikan rakyatnya sebagai obyek bawahan yang harus tunduk dan takluk ketika berkomunikasi. Situasi ini dapat terlihat pada gambaran novel tetralogi Pramudya Ananta Toer yang berjudul Anak Semua Bangsa, Bumi Manusia, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Dalam novel-novelnya itu Pramudya membidik tentang kekuasaan Bupati Jawa yang berlebihan sehingga menuntut hak-hak istimewa melalui simbol-simbol komunikasi yang terbungkus melalui kramanisasi bahasa Jawa.

Pemerintah Kolonial sengaja memperteguh feodalisme itu agar politik penjajahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kekuasaan para bupati yang sebetulnya sudah direduksi sedemikian rupa, pemerintah mengalihkan kebanggaan keningratan melalui simbol-simbol yang dilembagakan. Simbol utama pengagungan keningratan tersebut tentu saja merasuk dalam unggah-ungguh bahasa yang menempatkan bupati sebagai penguasa dihadapan rakyat.

Sebagai medium pertemuan dengan rakyat, penguasa kolonial mempersilahkan para bupati untuk membuat alun-alun dan pendopo sebagai medium interaksi kepada publik yang bersifat top-down. Namun tentu saja, kedua tempat tersebut adalah mekanisme pertemuan yang sangat tidak demokratis. Alun-alun adalah simbol kesombongan bupati yang mempersamakan dirinya dengan polah dan tingkah raja. Rakyat yang ingin mengadukan segala bentuk penindasan priyayi harus rela untuk berjemur diri sampai bupati berkenan memintanya menghadap. Rakyat yang diperbolehkan menghadap bukan berarti bisa menggunakan ekspresi kerakyatannya. Akan tetapi, mereka diharuskan menggunakan bahasa Jawa kromo inggil dalam menyampaikan pesan-pesan yang notabene sangat sulit mencari kosa kata yang cocok untuk menggambarkan penderitaan mereka sebenarnya.

Pendeknya, terdapat relasi antara bahasa dengan kekuasaan pada masa kolonial Belanda. Pada tataran birokrasi tertinggi, bahasa Belanda dipergunakan sebagai medium interaksi antara bangsawan dengan aparatur pemerintah. Namun demikian, pada level birokrasi menengah ke bawah, masih sangat dilestarikan upaya penggunaan bahasa dan budaya Jawa yang bersifat pelanggengan status quo yang berbau feodalisme kaku. Situasi dan kondisi ini memperkuat dan melahirkan kebencian secara sistematis rakyat terhadap penguasanya yang akhirnya mewujud dalam gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat sporadis.

MASA PERGERAKAN HINGGA SUMPAH PEMUDA
Terdapat suatu perkembangan menarik pada masa pergerakan nasional. Bahasa Jawa yang semula menjadi bahasa terpenting pada pergaulan sosial dan intelek di kalangan pelajar pribumi, pada akhirnya harus menepikan egoisme sendiri. Bahasa Jawa sedikit dan perlahan mulai tidak dipergunakan sebagai sarana komunikasi organisasi pergerakan nasional. Proses kesadaran berbangsa dan semangat persatuan yang mulai menggejala pada awal abad 20 sebagai konsekuensi kebijakan politik etis akhirnya memakan tumbal bagi pemerintah Kolonial Belanda sendiri.

Generasi muda sebagai hasil politik etis memberikan kontraproduktif bagi maksud ekonomi dan politis Belanda. Anak muda masa ini mulai memunculkan semangat nasionalisme berkat wawasan dan pengetahuan yang ditransformasikan melalui sistem pendidikan kolonial.

Di sisi lain, lahirnya kesadaran masa lalu sebagai bangsa yang pernah memiliki kejayaan yang terwujud melalui kebesaran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kemenangan Jepang melawan Rusia turut memupuk kelahiran jaman baru. Para pemuda menyusun kekuatan untuk melawan keberadaan penguasa asing yang dianggapnya kurang memberikan persamaan hak bagi rakyat yang dijajahnya. Bentuk perlawanan tidak lagi mempergunakan kekuatan fisik dan senjata seperti yang dilakukan oleh Sultan Agung, Trunojo, Sentot Alisyahbana, atau Pangeran Diponegoro yang dulu mewakili ketertindasan rakyat Jawa.

Organisasi-organisasi sosial politik mulai berdiri bak jamur di musim penghujan. Pada awalnya adalah Budi Utomo, lalu disusul oleh Indische Partij, Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI, Muhammadiyah, GAPI, dan sebagainya yang menyoal kesadaran nasionalisme.

Puncak dari gerakan para pemuda adalah sumpah muda tanggal 28 Oktober 1928, di mana meneguhkan tentang eksistensi bangsa, tanah air, dan berbahasa Indonesia. Konsekuensinya adalah hilangnya semangat kedaerahan dan penggunaan bahasa Jawa dalam forum organisasi. Bahasa pengantar dalam rapat-rapat organisasi adalah bahasa Indonesia yang semenjak dahulu menempati posisi lingua franca.

Otomatis, sumpah pemuda menjadi pertanda politik matinya bahasa Jawa. Meski di kalangan kebangsawanan bahasa Jawa dan unggah-ungguhnya masih tetap dipergunakan dengan sebaik mungkin, namun di kalangan terpelajar bahasa Jawa sudah mengalami apa yang dinamakan fosilisasi. Proses tenggelamnya bahasa Jawa di kalangan kaum terpelajar menjadikan pamor dan penggunaan bahasa ini menjadi tersingkir dan terkurung dalam lingkungan vorstenlanden saja. Dunia pergerakan lebih menuntut pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang interaktif dan sangat egaliter. Bahasa Indonesia lebih mudah dipergunakan dalam situasi apapun. Jika bahasa Jawa penggunanya merasa mengalami kerepotan sebelum mengucapkan dan berkomunikasi dengan lawan bicara karena harus menganalisis keadaaan dan situasi yang berada di sekitarnya terlebih dahulu, maka bahasa Indonesia justru sebaliknya. Dalam komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pembicara dan lawan bicara berada pada suatu lalu lintas pembicaraan yang sama.

Alasan berikutnya mengapa bahasa Indonesia yang justru dipergunakan dalam dunia pergerakan nasional adalah lahirnya semangat kebangsaan yang lebih luas dan anti primordialisme dalam perspektif sempit yang muncul pada generasi tersebut. Bahasa Jawa dianggap terlalu primordialisme bila dibandingkan dengan bahasa melayu yang lebih merakyat dan lebih dahulu dipergunakan dalam kegiatan perdagangan antar pulau. Bahasa Jawa masih memiliki semangat pembedaan yang tajam antara kelompok tertentu dengan kalangan rakyat yang terpinggirkan.

Para generasi muda yang sedang tumbuh saat itu menganggap bahwa bahasa melayu lebih bisa mengadopsi kosa kata bahasa asing dengan lebih mudah ketimbang bahasa Jawa yang mengalami beragam hambatan dan aturan sebelum bahasa asing diserap didalamnya. Banyaknya aturan pengadopsian dalam bahasa Jawa itulah yang menjadikan intelektual muda enggan untuk mempergunakannya sebagai wahana dalam perdebatan, pidato, dan diskusi intensif di antara mereka. Selain itu, nilai rasa dan karakter bahasa Jawa yang memang tidak mengenal demokratisasi dalam berkomunikasi itulah membuat elit muda tidak tertarik dan kurang praktis jika tetap mempergunakannya sebagai bahasa percakapan.

Pada dasarnya bahasa Belandalah yang menjadi inti kegiatan ilmiah dalam forum resmi akademik. Namun, semenjak anak muda menyadari posisi dan perannya pada era yang mulai berubah, mereka mencari karakter bahasa yang lebih bisa dipahami dan dipergunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia saat itu. Bahasa Jawa jelas belum dibiasakan di kalangan anak muda yang berasal dari luar Jawa. Oleh karena bahasa Jawa kurang familiar bila dibandingkan dengan bahasa melayu maka demi kepentingan yang lebih luas maka dipergunakan bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu etnis di seluruh Indonesia.

BAHASA JAWA DAN PENDUDUKAN JEPANG
Pada masa pendudukan Jepang, posisi bahasa Jawa masih tetap sama dengan masa Kolonial Belanda. Kebijakan pendudukan Jepang justru memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia yang harus berdampingan dengan bahasa Jepang sendiri. Dalam rapat-rapat resmi, Jepang memperbolehkan para elit politik seperti Soekarno, Hatta, Radjiman, Ahmad Subarjo, dan lainnya memakai bahasa Indonesia dalam kegiatan politiknya yang tentu saja dengan pengawasan Jepang.

Bahasa Jawa hanya diperbolehkan pada saat kepentingan Jepang merambah pada level masyarakat pedesaan di Jawa sendiri. Demi kepentingan propaganda Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, Jepang menerjunkan para kyai, guru, dan kepala desa untuk menyampaikan pesan-pesan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya kepada rakyat yang berada di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan medium komunikasi bahasa Jawa.

Untuk perekrutan romusha dan program tonarugumi, maka Jepang menyampaikannya keinginannya melalui sosok-sosok elit lokal yang mampu berbicara dengan bahasa mereka yaitu bahasa Jawa yang semenjak kecil diakrabinya.

Pada lingkup kedaerahan, Jepang memperbolehkan setiap elit lokal menyampaikan kampanye dan propaganda Jepang dengan bahasa daerah masing-masing, agar hasil dan respon masyarakat di daerah dapat menunjukkan hasil yang semaksimal mungkin. Dalam hal ini tentu saja bahasa Jawa turut berperan sebagai bahasa politik di antara pilihan bahasa lainnya agar tujuan kekuasaan Jepang dapat berjalan dengan baik dan efektif.

PASCAKEMERDEKAAN DAN GLOBALISASI
Setelah Indonesia merdeka, hanya bahasa Indonesia yang menjadi sarana komunikasi resmi dan formal. Bahasa Indonesia semakin menggeser posisi bahasa lokal di masing-masing daerah karena semangat kenasionalan yang sengaja ditumbuhkan untuk merangkaikan perbedaan budaya, suku bangsa, ras, dan bahasa yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini.

Bahasa Jawa menempati posisi kedua di wilayah pengguna bahasa Jawa sendiri. Namun, pada masyarakat pedesaan dalam lingkup pergaulan dan resmi masih tetap dipergunakan bahasa Jawa dengan ragam ngoko alus yang egaliter ataupun kromo lugu yang tidak terlalu berbelit dan sulit pemakaiannya. Apalagi pada masyarakat perkotaan dan pesisiran, bahasa Jawa ngoko kasar dan alus tetap dipergunakan dengan memandang usia dan bentuk pergaulannya.

Pada awal kemerdekaan memang masyarakat Jawa sendiri mempunyai kebanggaan jika menggunakan bahasa Indonesia. Maklum saja bahwa situasi pasca kemerdekaan menuntut hadirnya semangat kebangsaan yang besar. Semangat itu dapat dikembangkan kembali ketika masyarakat Jawa memakai bahasa baru yang memberikan kesadaran berbangsa. Namun demikian, seiring berlalunya waktu, masyarakat Jawa yang berada di kawasan vorstenlanden semata yang masih menggunakan ragam bahasa Jawa Kromo inggil, sedangkan kawasan lain memakai bahasa Jawa yang tingkatannya lebih rendah.

Di samping itu, aspek pendidikan pada pemerintahan yang baru mempunyai kebijakan yang secara politis merugikan kepentingan perkembangan bahasa Jawa. Mengapa? Hal ini bisa kita lihat bahwa selama Masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru, bahasa Jawa tidak memberikan ruang pengembangan bahasa Jawa yang sepadan dengan ilmu lain dari tingkat dasar sampai lanjut. Kurikulum sekolah menengah atas tidak mengijinkan bahasa Jawa diajarkan pada anak didik. Pada level perguruan tinggi, bahasa Jawa sama sekali tidak mendapatkan tempat. Bahasa Jawa dianggap sebagai selingan budaya yang diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler mendampingi seni tari, karawitan, gamelan, dan pranata cara semata tanpa berusaha mengeksplorasi aspek keilmuan yang substantif.

Sekolah Menengah Atas pun pada praktiknya lebih nyaman ketika memberikan tambahan pelajaran asing seperti Perancis, Jerman, Jepang, dan Arab daripada bahasa Jawa yang dianggapnya kurang adaptif terhadap perkembangan jaman.

MENGEMBALIKAN KEMBALI SEBAGAI BAHASA IBU
Berdasarkan data Unesco bahwa setiap tahun terdapat 10 bahasa ibu yang mengalami fosilisasi, maka kita turut mengelus dada. Bahasa ibu di dunia ini secara cepat mengalami kepunahan yang disebabkan pengaruh globalisasi dan kapitalisme. Munculnya dua isme ini menggeser kepentingan kebudayaan yang harusnya menjadi sebentuk kearifan lokal yang mampu menjadi filterisasi bagi pengaruh buruk yang datang merusak sendi kepribadian bangsa.

Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa ibu yang terbesar di nusantara sedikit banyak tergeser pada kepentingan globalisasi dan kapitalisme tersebut. Cepat atau lambat bahasa Jawa akan masuk dalam ranah masa lampau yang mungkin tak akan dilirik lagi oleh masyarakat pendukungnya.

Bahasa Jawa mau tidak mau tenggelam dalam ketidakpekaan terhadap semangat perubahan yang melanda negara-negara dunia ketiga. Masyarakat pendukung kebudayaan Jawa yang seharusnya memakai bahasa ini sebagai medium berekspresi justru bersemangat untuk meninggalkannya. Orang Jawa yang berasal dari kalangan terdidik dan menempati kelas menengah masyarakat Indonesia lebih condong mempergunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Mereka membiasakan anak-anak mereka dengan bahasa Inggris dan Indonesia yang lebih fleksibel, prestise, dan sesuai dengan spirit kemajuan.

Mengapa mereka mempunyai persepsi seperti itu? Jelas sekali bahwa bahasa Jawa kurang mampu menghilangkan aspek feodalisme yang melekat dalam tingkatan bahasa yang dipergunakan untuk golongan dan kalangan tertentu. Bahasa Jawa kurang mengakomodasi kosa kata bahasa asing. Bahasa Jawa terkesan memaksakan diri jika harus menyerap bahasa asing dalam perbendaharaan katanya. Ada nuansa kurang praktis jika pengguna bahasa ini memakai kosa kata asing dalam menjelaskan persoalan keilmuan yang mutakhir.

Persoalan sulitnya mempergunakan bahasa Jawa menjadi alasan utama masyarakat Jawa sendiri menolak penggunaan bahasa ini. Bagi masyarakat kelas bawah, mereka menganggap bahwa penggunaan bahasa Jawa teramat formal. Mereka sadar bahwa kromo inggil memiliki seni dan aturan yang begitu rumit untuk dipakai dalam menyampaikan perasaan dan pikiran mereka. Ketika sedang berkomunikasi dengan bahasa kromo inggil, ada perasaan takut salah dan salah ucap yang menghantui perilaku interaksi berbahasa mereka. Akibatnya muncul keseganan berkomunikasi yang menyebabkan aktifitas berbahasa Jawa menjadi berkurang dan makin lama hilang.

Di lingkungan pendidikan, ada kecenderungan bahwa setiap sekolah yang terdapat di kawasan perkotaan, lebih bangga jika menerapkan kurikulum bahasa asing yang sesuai dengan permintaan pasar bebas. Penguasaan bahasa asing yang canggih dapat diartikan ketercapaian yang optimal kualitas sekolah. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah mendukung program penerapan bahasa Inggris ke dalam bentuk-bentuk acara, momentum, ekstrakurikuler, lomba dan sebagainya yang bersifat memperlancar, mengembangkan, menumbuhkan, dan menguatkan mindset dan kecintaan anak terhadap bahasa Inggris itu sendiri.

Melihat fenomena tersebut, cepat atau lambat, bahasa Jawa mengalami proses penggerusan yang pasti. Bahasa Jawa akan terkikis habis. Masyarakat pendukungnya akan menolak bahasa Jawa ini dengan alasan kepraktisan dan situasi kemajuan jamanlah yang menuntut mereka harus berlaku demikian. Dunia kerja hanya menyiapkan generasi muda yang trampil dan fasih bahasa Inggris, Jepang, dan China. Bahkan untuk kalangan masyarakat bawah yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri, mereka diwajibkan menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Korea. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang Jawa yang tinggal di pedesaan. Ketika mereka pulang, mereka akan mempraktikkan bahasa asingnya pada lingkungan pedesaannya sendiri dengan alasan prestise dan prestasi.

Lalu bagaimana cara mengatasi fenomena berbahasa di kalangan masyarakat Jawa sendiri? Apakah kita hanya membiarkan saja ketika bahasa Jawa tergerus dan terkikis habis? Tentu saja tidak. Ada banyak strategi dan cara agar kelestarian bahasa Jawa tetap terjaga dengan sebaik mungkin.

Pertama, untuk mengembalikan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Jawa adalah biasakanlah orang tua menggunakan bahasa Jawa ngoko alus dan kromo lugu di lingkungan keluarganya. Dengan orang tua mempraktikkan langsung tentu anak-anak akan melihat, mendengar, merasakan kenikmatan dan kesantunan berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Keluarga adalah lingkungan primer di mana anak mulai bersosialisasi. Dengan peran keluarga yang langsung memberikan contoh dan arahan berbahasa yang baik, maka anak akan mengenali dan mencintai bahasa ini.

Kedua, sebisa mungkin di lembaga keluarga mulai mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris ketika anak sudah mulai melakukan sosialisasi dan enkulturasi. Boleh saja orang tua memberikan bahasa Indonesia dan Inggris sebagai dasar dan pondasi anak-anak dalam mengarungi pengetahuan di masa depannya. Akan tetapi, jangan lupa dalam percakapan keluarga bahasa Jawa mulai dipergunakan dengan kapasitas dan intensitas yang sama pula dengan bahasa Indonesia atau Inggris.

Ketiga, berilah kesempatan pihak sekolah untuk membuat kegiatan yang bersifat pengembangan dan penumbuhan kecintaan anak terhadap bahasa Jawa. Bentuk kegiatannya bisa seperti lomba mendongeng bahasa Jawa, lomba berpidato bahasa Jawa, lomba mengarang bahasa Jawa, dan lomba menyanyi bahasa Jawa. Selain itu sekolah menerapkan hari tertentu bagi siswa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa.

Keempat, pemerintah tidak sekedar mengalokasikan bahasa Jawa dalam kurikulum pendidikan dari SD sampa SLTA. Namun, yang paling penting pemerintah memberikan konsekuensi lebih lanjut yang berupa buku-buku paket yang menarik, dukungan dana, dan infrastruktur lainnya yang menunjang pembelajaran bahasa Jawa.

Kelima, lembaga penghasil guru bahasa Jawa bertanggung jawab terhadap mutu lulusan. Ciptakan guru bahasa Jawa yang kompeten dan profesional. Guru yang baik tentu berpengaruh pada penerimaan anak terhadap materi bahasa Jawa yang diberikan.

Keenam, pemerintah menitikberatkan aspek kurikulum apakah pada bidang ketatabahasaan ataukah praktik komunikasinya. Jika pemerintah menekankah penguasaan siswa pada aspek komunikasi berbahasanya maka keberhasilan dan kemenarikan bahasa Jawa semakin bisa diterima oleh siswa.

Ketujuh, pemerintah daerah perlu menambahkan tulisan huruf Jawa pada nama-nama jalan, gedung, bangunan, atau tetenger lain untuk mengenalkan anak-anak sekolah pada khasanah budaya dan bahasa Jawa.

PENUTUP
Melihat realitas di atas, kita mungkin pesimis dengan gerusan bahasa asing dan budaya luar yang bertubi memasuki kancah lalu lintas komunikasi lokal dan apalagi nasional. Bahasa daerah dalam hal ini Jawa mau tidak mau akan mengalami nasib yang sama dengan suku-suku lain yang ada di dunia ketika masyarakat pendukung budayanya mulai meninggalkan bahasa ini begitu saja.

Dalam rentang historis, bahasa Jawa mengalami proses dinamikanisasi. Artinya ada saatnya bahasa Jawa menjadi sesuatu yang mutlak dan dibutuhkan untuk sarana legitimasi sosial politik, namun di sisi lain ada saatnya bahasa Jawa mengalami keruntuhan karena sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi.

Untuk itu mengembalikan bahasa Jawa sebagai bahasa Ibu mutlak dibutuhkan agar bahasa Jawa tidak mengalami fosilisasi dan dapat kembali dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan komunikasi umumnya pada lingkup yang terbatas. Semua cara bisa dilakukan, meski demikian tidak memaksakan diri anak-anak menggunakan bahasa Jawa merupakan sikap yang bijak pula. Hanya saja peran orang tua dan keluarga Jawa memperkenalkan dan membiasakan diri menggunakan bahasa ini perlu dikembangkan dan diterapkan sedini mungkin pada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Latif, Yudi dan Ibrahim, Indi Subandi. 1996. Bahasa dan Kekuasaan. Bandung: Penerbit Mizan.

Muljana, Slamet. 2008. Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: LKiS.

Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

-----------------. 1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.

Houben, Vincent J.H. 2002. Keraton dan Kumpeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870. Yogyakarta: Bentang.

Ricklefs, M.C., 2002. Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 Sejarah Pembagian Jawa. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Rickleffs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tilaar, H.A.R. 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1995d Jakarta: Gramedia Widiasarana.

*Penulis: Muslichin, S.S., M.Pd, guru sejarah SMA 2 Kendal. Makalah ini dipublikasikan pada Diskusi Budaya Sabtu Pahingan yang Diselenggarakan K3BK tanggal 28 Januari 2011 di Kabupaten Kendal

PERSIDANGAN IMAJINER: MENGHADIRKAN SOEKARNO DAN SOEHARTO DALAM KELAS SEJARAH

2011-04-29T20:01:00.000-07:00

Pembelajaran inovatif, kreatif, dan berani dalam mata pelajaran sejarah sudah saatnya ditampilkan agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang bernuansa orisinil dan emosional. Orisinil berarti siswa seakan dibawa memasuki alam pikiran masa lalu. Imajinasinya berkembang lebih cepat ketika ia menyaksikan rangkuman masa lalu dalam sebuah kegiatan belajar di ruang kelas. Emosional berarti siswa memiliki curahan ekspresi yang tersalurkan ketika melihat masa lalu berada di depan dan di sekelilingnya. Oleh karena itu, bentuk pembelajaran yang mampu menyalurkan hasrat untuk mengeluarkan segala hasrat siswa dapat tersalurkan dengan cara menyajikan rekaman masa lalu dalam bentuk live pada dan dari siswa sendiri sebagai pelaku sekaligus penikmat. Bentuk pembelajaran simulasi yang berupa persidangan imajiner menjadi sebuah alternatif tepat untuk mengajak siswa sendiri melalui proses perdebatan, pergulatan ide, dan adu argumentasi antara pihak-pihak kontroversial dalam sebuah lakon atau peristiwa sejarah tertentu. Lalu, bagaimana caranya agar sajian persidangan imajiner tersebut bisa berjalan dengan baik? Apa yang harus disiapkan? dan, bahan materi apa saja yang tepat bila disajikan dengan model pembelajaran ini?

PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI JAWA TENGAH*

2010-11-03T06:10:00.000-07:00

Proses masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara masih diperdebatkan oleh para ahli. Siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini masih silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat, dan ada pula yang mengatakan Islam di Nusantara yang membawanya adalah bangsa Mesir, Iran, atau bangsa Arab Hadramaut. Masing-masing pendapat ahli menjadi sebuah teori yang perlu pembuktian lebih lanjut.

Namun demikian, sampai dengan abad ke-8 H / 14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 H / 14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab.

Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu maupun Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik (http://www.ummah.net/islam/nusantara/sejarah.html).

Walau bagaimanapun, perlulah difahami bahwa agama Islam sebenarnya telah masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masehi. Menurut Hasanu Simon, pengaruh penyebaran agama Islam di Tanah Jawa ini telah menjadi semakin meluas setelah Sultan Muhammad I dari Turki mengutuskan satu pasukan dakwah Islam ketika rakyat dan penguasa Majapahit menghadapi kemelut politik, ekonomi dan keamanan akibat daripada perang saudara pada tahun 1401 hingga 1406 (http://www.scribd.com/doc/16670102/walisongo).

Dengan melihat fakta tersebut di atas, proses penyebaran agama Islam di Nusantara dan tanah Jawa mengalami fase perkembangan yang sangat pesat. Agama Islam yang disebarkan pada penduduk lokal pun dapat diterima dengan baik. Hal ini dkarenakan proses penyebaran agama ini dilakukan dengan cara damai melalui medium perdagangan, pendidikan, dakwah, kesenian, dan tasawuf.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah proses perkembangan agama dan budaya Islam di Jawa Tengah? Apakah agama Islam dapat diadopsi dengan mudah oleh masyarakat Jawa Tengah saat itu? Kendala-kendala apa yang terlihat pada saat proses Islamisasi terjadi? Lalu, siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan dalam syiar agama dan budaya Islam ini?

* Penulis: Arif Fitrianto, Lis Murni, M. Arif Nugroho, Rahmat Rahmadhani, Shelviana N.C, dan Supriyono. Tulisan ini disusun dalam rangka penugasan mapel sejarah submateri proses perkembangan agama dan budaya Islam di Indonesia di SMA Negeri 2 Kendal.

SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 1900-2010 Oleh Titin Listiyani*

2010-11-01T15:15:00.000-07:00

Persoalan pendidikan di Indonesia kian lama begitu kompleks. Banyak hal yang tidak mungkin memperoleh solusi cepat dan mudah. Sertifikasi guru yang sejatinya ingin memecahkan permasalahan kesejahteraan guru yang dianggap pangkal dari masalah pendidikan di Indonesia, ternyata belum seutuhnya menjadi jawaban yang diinginkan bersama. Ujian nasional yang sebenarnya bertujuan baik justru menjadi awal lahirnya mutu pendidikan yang semu. Lalu, apa sebenarnya yang dicari dalam pendidikan di Indonesia? Mengapa pendidikan kita begitu sarat dengan permasalahan yang sepertinya tidak pernah selesai? Apa yang salah dalan pendidikan kita?

Oleh karena itu, memberikan gambaran dan ulasan jawaban singkat jelas tidak bisa. Pangkal dari kesalahan pendidikan kita terletak pada masa lalu pendidikan Indonesia yang didalamnya termasuk: aspek mental manusia Indonesia, aristokrasi dan feodalisme masyarakat, serta perlakuan kolonialisme Belanda maupun Jepang di Indonesia. Dan, tulisan di bawah ini berupaya memberikan ilustrasi pendidikan Indonesia dari masa ke masa, terutama gambaran awal pendidikan modern yang mulai diterapkan pemerintah Kolonial Belanda. Dengan adanya tilikan masa lalu maka kita setidaknya bisa memetakan akar masalah pendidikan di Indonesia.

Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda
Pemerintah kolonial Belanda mempunyai ambisi dan strategi sendiri ketika menerapkan pola pendidikan modern. Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberikan model pendidikan pada anak bangsa yang berupa sekolah ongko loro dan ongko siji. Sekolah ini bertujuan agar anak bangsa mendapatkan pendidikan satu tahun dan tiga tahun saja, di mana materi yang diberikan berupa ketrampilan berhitung, membaca, dan menulis sederhana. Ketrampilan ini jelas dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas administrasi pemerintah Kolonial Belanda sendiri. Hal ini dilakukan karena di satu sisi pemerintah Belanda ingin mendapatkan tenaga administrasi level bawah yang bergaji rendah, di sisi lain Belanda tidak ingin memberikan sepenuhnya ilmu pengajaran dan pengetahuan bagi anak bangsa yang status sosialnya dipandang rendah. Pemerintah Kolonial Belanda memberikan persyaratan bagi siswa yang masuk di sekolah ongko siji dan loro. Syarat utamanya adalah latar belakang keningratan bagi siswa-siswanya.

Namun demikian, setelah munculnya politik etis yang dimotori van Deventer dan Baron van Hoevel, maka terjadi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sistem persekolah dan kurikulum mengalami banyak perubahan. Semula jenjang pendidikan terlama di bangku sekolah dasar hanya tiga tahun, dengan kebijakan baru berubah menjadi 5 (lima) tahun dan 6 (enam tahun). Model persekolahan ini dinamakan schakel school dan HIS (Holland Inlandsche School). Materi pengajaran mengalami perubahan yang cukup banyak. Tingkat kesulitan mengalami peningkatan dan tidak setiap anak bangsa bisa menjadi siswa di sekolah ini. Kedua sekolah ini tetap mempertahankan sistem lama dalam penerimaan siswa baru. Mereka yang berasal dari kalangan rakyat biasa tetap tidak diperbolehkan memasuki jenjang pendidikan HIS. Mereka yang berasal dari kalangan priyayi rendah, tentu saja harus ngenger dahulu agar dapat diterima menjadi siswa sekolah ini. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar di sekolah ini.

Sebagai pembanding, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan pula ELS (Eropesch Lagere School) sebagai sekolah dasar untuk anak-anak eropa dan China Lagere School bagi anak-anak keturunan Tionghoa. Sekolah ini jelas bukan milik kaum pribumi yang secara sosial berada di bawah posisi orang Eropa dan China.

Di tingkat lanjut, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan MULO yang setingkat SMP jaman sekarang. Kurikulum yang dipergunakan semakin lengkap. Bahasa Belanda tetap menjadi bahasa pengantar. Selain itu diajarkan bahasa Perancis dan Inggris. Tidak setiap anak bangsa bisa memperoleh pendidikan tingkat ini. Banyak kendala rasialis dan sosial yang menghalangi anak bangsa untuk memperoleh kesempatan ini. Jika dibandingkan jaman sekarang lulusan MULO sebanding kualitasnya dengan lulusan S-1 sekarang. Bagi lulusan MULO maka ia berhak mendapatkan tempat pekerjaan di struktur kepegawaian negeri maupun militer pemerintah Kolonial Belanda.

Pengembangan aspek kepegawaian dan sistem birokrasi pemerintah Kolonial Belanda yang semakin lengkap, jelas membutuhkan pegawai lokal yang lebih cerdas. Oleh karena itu, dengan jumlah lulusan MULO yang tidak banyak maka kebutuhan akan jumlah kepegawaian itu dapat terpenuhi.

Pada level yang tertinggi, kebijakan Kolonial Belanda menjelang pertengahan abad ke-20 mulai mendirikan sekolah setingkat SLTA sekarang dengan sebutan AMS (Algemens Middlebars School) dan HBS (Hoogere Bourgere School). Minimal anak bangsawan tinggi yang diperbolehkan memasuki jenjang sekolah ini. Untuk AMS ditempuh selama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk HBS ditempuh 5 (lima) tahun. Siswa yang bersekolah di HBS secara sosial ia adalah pribumi yang sudah disamakan derajatnya dengan bangsa Eropa/Belanda. Pada pendidikan tingkat ini, kualitas menjadi sebuah ukuran mutlak. Oleh karena pola pendidikannya yang disiplin dengan kurikulum yang jelas maka dengan sendirinya menghasilkan alumni yang disegani oleh siapa saja. Para alumninya antara lain: Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Syafruddin Prawiranegara, Soetomo, Cipto Mangunkusuma, A. Rivai, Suwardi Suryaningrat, dan sebagainya.

Sangat jelas bahwa sistem pendidikan masa Kolonial Belanda sangat diwarnai oleh dualisme pendidikan. Di satu sisi, adanya politik etis tersebut pemerintah menyetujui untuk memberikan politik balas jasa bagi pribumi dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan. Namun di sisi lain, pribumi tetap dipelihara seperti sediakala. Pendidikan yang diberikan pada pribumi jelas tidak sama dengan pendidikan yang diberikan pada anak-anak Belanda, Tionghoa, dan Eropa lainnya. Hanya anak kaum bangsawan tinggi yang diperbolehkan memasuki sekolah seperti MULO, AMS, dan HBS. Akibatnya pemerintah tetap melestarikan rust en orde, yaitu sebuah kestabilan politik di bawah kendali ratu Belanda, sehingga dapat menekan benih-benih ketidakpuasan dari kaum intelektual yang mungkin terlahir dari sistem dan kebijakan Belanda sendiri.

Betapa sulitnya kaum pribumi untuk menaiki tangga mobilitas sosial. Hambatan sosial yang berupa latar keningratan dan kebangsawan menjadi batu sandungan yang berat bagi anak bangsa yang ingin memperbaiki nasib diri dan bangsa. Bagi mereka yang tak sempat mengenyam bangku AMS dan HBS, tentu saja lebih memilih memasuki jenjang pendidikan guru yang setingkat dengan MULO dan AMS sendiri namun dengan kualitas keilmuan dan gengsi di bawahnya. Menjadi guru toh merupakan jenjang kepriyayian yang dicita-citakan meski berada pada posisi terbawah model birokrasi Kolonial Belanda.

Pada aspek materi, jelas sekali ada perbedaan yang cukup mendasar antara jenjang pendidikan HIS, MULO, dan AMS. Namun ada kesamaan di antara jenjang yang berbeda tersebut yaitu materi kebangsaan Belanda yang tercermin dalam pelajaran sejarah, ilmu budaya, civic education, dan bahasa. Semua ilmu ini merupakan bagian dari propaganda Belanda agar masyarakat memperoleh kesadaran berbangsa dan loyalitas terhadap eksistensi ratu Belanda.

Adapun kelebihan pendidikan masa Kolonial Belanda adalah aspek kualitasnya yang terjamin. Hal ini terlihat pada standar input, proses, pembiayaan, sarana-prasarana, dan standar lulusan setiap tahunnya.

Pada standar input jelas sekali dapat terlihat kualitas siswa yang masuk. Mereka yang tercatat sebagai siswa tidak hanya berlatar belakang sosial yang tinggi, namun juga proses seleksi intelektual menjadi sebuah ukuran yang mutlak.

Pada standar proses, terlihat bahwa kelas dengan jumlah siswa yang kecil, maksimal 25 siswa menjadi ruang yang penuh mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pengajaran yang sangat optimal. Apalagi dengan guru-guru yang menguasai ilmu mengajar yang mumpuni, tanggung jawab dan dedikasi yang sepenuhnya, serta pola pengajaran searah namun keras dan penuh disiplin, tentu saja akan melahirkan jalannya kegiatan belajar yang efektif bagi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Pada standar pembiayaan, jelas bahwa adanya siswa yang mayoritas berasal dari kalangan bangsawan tinggi akan memberikan sokongan dan dukungan dana bagi pengembangan sekolah. Mereka yang kaya akan berusaha memberikan partisipasi dana yang maksimal agar anak-anaknya bisa sukses di sekolah.

Adanya dukungan dana dari orang tua dan statusnya sebagai sekolah negeri sudah pasti menjadikan sarana dan prasarana lebih lengkap. Perpustakaan dengan buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris menjadi koleksi utama semua sekolah dari HIS sampai dengan HBS.

Semuanya yang sudah dijelaskan di atas pada akhirnya akan bermuara pada kualitas lulusannya yang hebat dan mumpuni di bidangnya. Konon, saking hebatnya lulusan AMS maka banyak orang yang mengatakan bahwa kualitasnya sama dengan lulusan S-2 jaman sekarang.

Pendidikan Masa Pendudukan Jepang
Pada masa Jepang, pendidikan mengalami demokratisasi. Artinya dualisme pendidikan yang terjadi pada masa sebelumnya ditiadakan. Semua rakyat Indonesia berkesempatan memperoleh pendidikan yang sederajat dan sama. Justru pada masa ini orang-orang keturunan Timur Jauh, Eropa, dan Belanda terpaksa mengalami hambatan sosialisasi yang disebabkan oleh kebijakan Jepang yang tidak memperbolehkan mereka untuk akses di bidang-bidang tertentu.

Jepang dengan sengaja menciptakan kondisi seperti itu. Jepang membuat kebijakan pendidikan dasar 6 (enam) tahun tanpa memandang alasan sosial dan budaya. Begitu pula Jepang membuat SMP dan SMA yang sama dengan kondisi sekarang ini. Masing-masing ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Agar masyarakat Indonesia mempercayai janji-janji Jepang, penguasa membuat kebijakan menyeluruh tentang pendidikan. Pada pendidikan non formal penguasa Jepang menyelenggarakan pendidikan ketrampilan kejuruan dan pembebasan buta huruf.

Kurikulum pendidikan masa Jepang mengandung nilai-nilai yang unik. Oleh karena Jepang adalah negara berbentuk fasis, mereka sengaja menerapkan propaganda militer pada setiap kandungan nilai pada setiap mata pelajarannya. Pelajaran-pelajaran berisi tentang kebangkitan dan semangat militer Jepang. Pelajaran yang dimasuki pengaruh militerisme adalah sejarah, ilmu budaya, ilmu geografi, seni musik dan tari, serta pendidikan jasmani.

Di samping itu penguasa Jepang mewajibkan setiap siswa untuk melakukan seikerei dan taiso. Seikerei adalah menghormati sang matahari pada waktu pagi hari dengan sikap badan membungkuk 900. Sedangkan taiso adalah senam pagi yang diselenggarakan untuk menyehatkan badan dan pikiran.

Pendidikan Masa Indonesia Merdeka
Pada dasarnya pendidikan pada masa Indonesia Merdeka tak jauh dengan sistem persekolahan hasil kebijakan pendudukan Jepang di atas. Pada masa ini, kualitas pendidikan masih dikatakan stabil dengan kurikulum mencomot dari apa yang dilakukan penguasa Jepang terhadap rakyat Indonesia. Hanya saja, karena persoalan revolusi yang belum selesai dan kemelut politik yang terus-menerus, maka sektor pendidikan menjadi korban kebijakan politik. Pendidikan mengalami sedikit pengabaian. Pendidikan di tingkat atas agak diabaikan sementara oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Pada masa awal kemerdekaan ini, guru-guru bekas pengajar pada masa kolonial Belanda dipekerjakan kembali meskipun dengan gaji yang lebih kecil. Kondisi yang berubah membuat mereka tidak terbiasa dengan keadaan. Banyak dari mereka yang masih menerapkan pola pengajaran ketat dan disiplin ala Belanda, sehingga cenderung menghasilkan setidaknya mutu lulusan yang sama dengan masa Kolonial Belanda.

Pendidikan Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pendidikan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Agar bangsa Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sama dengan negara-negara maju lainnya, maka secara kuantitas dibangunlah semua sarana pendidikan di setiap daerah. Alhasil, sekolah begitu banyak berdiri di tanah air. Secara kuantitatif pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. Setiap anak dapat bersekolah dengan mudah. Namun di sisi lain, kualitas tidak bisa terjaga dengan baik. Kekurangan guru yang baik menjadi problematika pemerintah Indonesia. Sekolah Pendidikan Guru yang berdiri pada awal kemerdekaan tidak cukup menyediakan lulusannya yang siap pakai. Jumlah sekolah melebihi kapasitas guru yang ada. Akibatnya, pemerintah mengambil jalan pintas. Semua lulusan setingkat SLTA diperbolehkan menjadi guru meski mereka tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai guru yang layak.

Di daerah-daerah, terjadi kemerosotan pendayagunaan sarana dan prasarana. Artinya terjadi jurang pemisah yang sangat tajam antara sekolah desa dengan sekolah di pusat perkotaan. Sekolah desa hanya mengandalkan kebijakan pusat yang bersifat proyek. Pembangunan ruang kelas berhasil, namun penyediaan sarana dan prasarana lainnya tidak mendukung. Sementara itu, sekolah perkotaan dengan bantuan orang tua siswa dan akses yang mudah pada pemerintah pusat mendapatkan bantuan buku-buku perpustakaan dan sarana pendukung lain yang baik.

Pada masa ini, kualitas lulusan siswa tidak sebanding dengan perkembangan sarana pendidikan di Indonesia. Sekolah begitu banyak namun tingkat kualitasnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Agaknya beban kurikulum yang terlalu lebar tidak sepadan dengan kemampuan kognitif siswa yang harus menyerap semua informasi dan pengetahuan.

Di sisi lain, perubahan kurikulum terjadi hampir setiap 10 (sepuluh) tahun. Kurikulum 1978 diganti dengan munculnya kurikulum 1984. Kurikulum 1984 diganti dengan kurikulum 1994. Demikian pula kurikulum 1994 mengalami beragam tambahn yang dibuktikan dengan adanya suplemen 1994.

Agaknya perubahan kurikulum tersebut dilaksanakan karena terkait dengan perkembangan jaman. Tuntutan perbaikan kualitas dan juga kepentingan politik tertentu melahirkan kebijakan-kebijakan yang sarat dengan kepentingan ideologi. Contohnya adalah pemberlakuan materi PSPB pada kurikulum 1984 yang sarat dengan muatan ideologis dan politis. Demikian pula salah satu syarat kenaikan kelas seorang siswa harus mendapatkan nilai minimal 6,0 dengan skala 1 sampai dengan 10 pada nilai raport. Jika nilai dibawah itu, maka siswa tidak dapat naik kelas meskipun pelajaran lain mendapat 9 (sembilan).

Pada masa pemberlakuan kurikulum 1984 ini model pembelajaran yang sangat terkenal adalah CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif di mana guru memberikan peluang dan respon bagi siswa yang memang memiliki kecerdasan dan kepintaran. Sistem ini dipergunakan untuk merubah model pengajaran yang kaku dan statis seperti yang dilaksanakan pada masa sebelumnya.

Pendidikan Masa Reformasi
Pada masa reformasi, jelas sekali kebijakan yang dihasilkan terkait dengan aspek politik dan ekonomi. Munculnya suplemen 1999 juga dalam rangka kepentingan politik yang mendasarinya.

Namun semenjak penataran P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa) ditiadakan maka dunia pendidikan dikembalikan pada posisi yang semestinya.

Pada tahun 2004 mulai diberlakukan kebijakan kurikulum baru. Kurikulum berbasis kompetensi menjadi jawaban atas perkembangan jaman. Kurikulum ini berusaha untuk memberikan solusi atas perubahan jaman dan globalisasi yang melanda dunia mana saja.

Namun demikian, dunia pendidikan bukan berarti lepas dari persoalan yang ada. Pembaharuan kurikulum ternyata tidak diimbangi dengan manajemen dan kebijakan baru dalam menjaga mutu dan kualitas lulusan. Ujian nasional dengan pemberlakuan standar nilai yang dilakukan secara terpusat telah memberangus standar proses yang seharusnya menjadi titian utama kurikulum 2004.

Di sisi lain, masalah kesejahteraan guru menjadi satu faktor yang belum dituntaskan pada masa reformasi ini. Kesejahteraan guru mulai diperhatikan ketika era Presiden Abdurrahman Wahid menaikkan gaji guru hingga sama dengan pegawai negeri lainnya. Pada akhirnya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kesejahteraan guru dan anggaran pendidikan 20% disahkan melalui undang-undang guru dan dosen serta sistem pendidikan nasional. Sertifikasi guru dilaksanakan secara menyeluruh dengan konsekuensi guru mendapatkan penghasilan tambahan sebesar satu kali gaji pokok.

Kurikulum 2006 akhirnya diberlakukan pula dalam menekankan makna keberfungsian semangat kompetensi dan kepentingan lokal. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga memberikan subsidi dana bagi sekolah dari tingkat dasar sampai SLTP lewat Dana Bos. Di samping itu, pemerintah memberlakukan MBS sebagai model manajemen sebuah sekolah yang efektif dan efisien. Pemerintah pula memilah dan mencoba memberikan kriteria bagi upaya peningkatan kualitas sekolah secara utuh. Kriteria SSN, akselerasi, imersi, RSKM, SKM, RSBI, dan SBI menjadi sesuatu yang lazim pada situasi persekolahan saat ini.

Simpulan
Pergantian era kekuasaan sangat mempengaruhi model dan kebijakan pendidikan yang dihasilkan. Pendidikan memang tidak bisa terlepas dari situasi politik sebuah bangsa. Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan pendidikan sebagai sarana memperoleh tenaga kerja di bidang administrasi tingkat rendahan. Pendidikan tingkat lanjut hanya diprioritaskan pada kalangan bangsawan semata.

Pada masa Jepang, pendidikan tak lepas dari propaganda Jepang yang disisipkan pada materi pelajaran dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Akibatnya, semua rakyat mengakui kehebatan dan superioritas Jepang sebagai bangsa maju di kawasan Asia Pasifik. Mereka melaksanakan apa yang diharapkan Jepang yaitu sebagai serdadu yang siap maju di medan perang seperti: Romusha, Heiho, dan Peta.

Sebaliknya, pada masa Indonesia merdeka pendidikan diarahkan sebagai medium pembangkit rasa nasionalisme. Karena keadaan tertentu, periode ini tidak banyak pengembangan pendidikan yang bisa diharapkan. Secara kualitas, pendidikan tetap terjaga mutunya hanya pendirian bangunan sekolah tidak banyak artinya.

Pada masa Orde Baru, perubahan kurikulum senantiasa silih berganti. Perubahan dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi kepentingan global yang berubah. Hal ini pun masih dilanjutkan dengan pergantian kurikulum pada era reformasi. Kurikulum 2006 merupakan alternatif terakhir dari bangunan kurikulum dalam sejarah Indonesia. Artinya, pemerintah tetap belajar dari pengalaman. Lintasan pendidikan yang berusia cukup tua pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang penuh nuansa keberpihakan pada esensi pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jalaludin, 1990. Kapita Selekta Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia.

Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

-----------------. 1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.

Rickleffs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tilaar, H.A.R. 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1995. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

-----------------. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Zaenuddin, 2008. Reformasi Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

*Mahasiswa S-1 PGSD IKIP PGRI Semarang semester pertama.

DOUBLE STICK: PEMBELAJARAN SEJARAH INOVATIF DI SMA 2 KENDAL

2010-10-24T17:21:00.000-07:00

Barangkali judul di atas merupakan sesuatu yang aneh di benak pembaca. Double Stick sering terkait dengan alat yang dipergunakan dalam olah raga bela diri 'nunchaku' atau biasa disebut ruyung. Alat yang terdiri dari tongkat kecil ini dan ada rantainya ini biasanya dipergunakan aktor laga Bruce Lee dalam aksi film-filmnya. Namun demikian, double stick yang akan dibahas dalam tulisan ini bukan alat beladiri yang sudah dijelaskan di atas, melainkan sebentuk pembelajaran yang menarik dan inovatif.

Pada dasarnya tidak ada yang salah dalam kegiatan pembelajaran sejarah yang selama ini diberikan pada siswa di sekolah. Sejarah adalah ilmu tentang masa lalu. Sejarah juga terkait dengan apa yang bisa tersampaikan dari catatan tentang masa lalu. Di sisi lain, pembelajaran sejarah merupakan sebentuk proses transformasi pengetahuan kesilaman tersebut pada siswa di sekolah. Namun demikian, dalam proses penyampaian masa lalu tersebut terdapat hambatan psikologis, kultural, dan emosi yang mungkin memasuki benak para siswa sehingga mereka kurang bisa memperoleh pengetahuan seperti apa yang diinginkan oleh guru. Di sinilah pentingnya seorang guru untuk melakukan perubahan, penambahan, dan berkreasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Meskipun metode sebelumnya tidak serta merta dianggap jadul, kuno, dan jelek, alangkah baiknya seorang guru berusaha berkaca dari apa yang telah diberikan pada siswanya. Metode ceramah tidak mungkin selalu dipergunakan guru dalam setiap pertemuan belajar. Demikian pula metode mencatat, menghafal, dan dikte yang meskipun baik, namun tentu saja siswa lebih membutuhkan semangat variatif dari apa yang disajikan oleh guru.

Salah satu metode yang bernas untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan motivasi siswa adalah double stick. Metode ini merupakan pengembangan dari metode tanya jawab biasa. Namun, kelebihan metode ini adalah adanya usaha membangkitkan motivasi dan usaha siswa untuk memberikan pertanyaan dan jawaban yang paling baik. Jika sebelumnya tanya jawab berlaku pada guru sebagai penanya dan siswa sebagai pihak yang harus menjawa pertanyaan, maka dalam metode ini yang bertanya dan menjawab adalah siswa sendiri. Guru hanya mengendalikan saja jalannya kegiatan belajar. Oleh karena, metode ini membutuhkan subyek siswa yang aktif yang mencari sumber informasi pengetahuan secara mandiri dan kreatif, maka metode ini termasuk dalam pendekatan cooperative learning yang bercorak konstruktivisme.

Secara teknis dan prosedur, metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, guru membawa dua tongkat kecil seukuran tongkat estafet dalam cabang atletik. Kedua, guru menjelaskan tentang fungsi kedua tongkat tersebut. Tongkat pertama sebagai tongkat penanya, sedang tongkat kedua sebagai penjawab. Siswa yang mendapatkan tongkat pertama (biasanya diberi tanda khusus), maka ia harus memberikan pertanyaan kepada siswa yang kebetulan mendapatkan tongkat penjawa. Ketiga, guru mengatur laju jalannya tongkat. Bisa jadi tongkat diberikan pada anak yang duduk paling depan, sedangkan tongkat penjawa diberikan pada anak yang duduk di belakang, atau sebaliknya. Dalam mengendalikan kedua tongkat yang berjalan di antara siswa sangat disarankan guru membawa alat tape recorder, Hp, atau memainkan alat musik sehingga alur permainan double stick semakin menarik. Ketika suara musik dimatikan oleh guru, berarti jalannya kedua tongkat berhenti dan dapat terlihat siapa siswa yang sedang memegang baik tongkat penanya maupun penjawab. Keempat, guru mempersilahkan anak yang memegang tongkat penanya untuk memberikan pertanyaan. Guru mengusahakan agar pertanyaan lebih berkembang pada peningkatan logika berpikir anak atau ke arah pemahaman materi belajar. Kelima, guru mempersilahkan siswa yang memegang tongkat penjawab memberikan jawaban tersebut. Usahakan ada waktu bagi siswa tersebut untuk berpikir dan menjawab, namun jangan terlalu lama, maksimal 3 menit. Keenam, setelah terjawab, gantian guru mempersilahkan siswa penanya apakah jawaban tersebut sudah sesuai dengan maksud pertanyaan atau kunci jawaban yang sudah dibuatnya. Ketujuh, guru kemudian memberikan aplaus tepuk tangan bagi siswa yang ternyata memberikan jawaban yang baik. Kedelapan, guru mengulangi kembali fase dan tahapan yang sama untuk siswa berikutnya.

SNOW BALL: SEBUAH ALTERNATIF PEMBELAJARAN SEJARAH YANG MENARIK*

2010-09-02T14:53:00.000-07:00

Guru yang inovatif pasti berusaha memberikan sebuah kegiatan pembelajaran yang bermakna. Proses kebermaknaan dapat terjadi jika apa yang disajikan oleh guru tersebut memiliki sisi kemenarikan dan sekaligus kesenangan. Apa yang dilakukan guru menjadi sesuatu yang senantiasa ditunggu dan dinanti oleh peserta didik. Jika pada pembelajaran kurikulum yang lalu, guru melakukan ceramah dan menyuruh siswa agar mencatat agar pembelajaran dapat selesai sesuai dengan alokasi waktu yang ada, namun dalam bentuk pembelajaran yang kreatif peserta didik diposisikan sebagai subyek pembelajaran yang tidak hanya duduk pasif semata melainkan mengembangkan pola pembelajaran yang sudah diatur koridornya oleh guru tersebut. Di satu sisi dapat terjadi kegiatan pembelajaran inovatif lebih membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, guru dapat mengembangkan respon dan motivasi peserta didik lebih maksimal.

Salah satu model pembelajaran yang kreatif dan sangat bisa dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran sejarah adalah snow ball. Model pembelajaran ini bagian dari kegiatan metode pembelajaran kooperatif dengan pendekatan yang cenderung konstruktivisme. Unsur menarik dari kegiatan belajar ini adalah adanya aspek permainan yang umumnya dilakukan peserta didik ketika mereka sedang beristirahat, yaitu aktivitas membuat bola kertas dan melemparkannya kepada teman-temannya. Adanya bentuk permainan melempar bola kertas ini dengan sendirinya menjadi sesuatu yang melibatkan rasa kenakalan siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Secara teknis metode ini melibatkan keaktifan peserta didik secara maksimal. Keterlibatan peserta didik menentukan sekali keberhasilan kegiatan belajar ini. Peserta didik merasa bahwa mereka hanya melaksanakan sebuah permainan semata. Namun tanpa disadari, mereka memperoleh materi pelajaran sejarah secara perlahan namun pasti.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan pembelajaran snow ball, peserta didik terlebih dahulu menyiapkan referensi sebanyak-banyaknya. Setelah proses pengumpulan referensi dilakukan, guru mulai membentuk kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdapat 4 anggota di dalamnya. Praktis, dalam satu kelas terdapat 10 kelompok yang membahas tema yang sama. Kemudian, masing-masing kelompok tersebut mempersiapkan diri dengan pertanyaan yang akan dilemparkan pada kelompok lainnya. Dalam hal ini mereka melakukan aktivitas membaca dan pencarian informasi yang mengasyikan. Ada dorongan untuk membuat pertanyaan yang tersulit sehingga dapat merepotkan kelompok lainnya untuk menjawabnya. Bahkan kalau bisa, kelompok lain memang tidak dapat menjawab sehingga mendapatkan hukuman yaitu menyanyi. Jika kelompok sudah menyiapkan sebuah pertanyaan, mereka lalu membuat kertas yang berisi pertanyaan menjadi bola kertas yang bisa dilemparkan pada kelompok lain. Bola kertas itu sengaja dilemparkan pada kelompok yang dituju. Kelompok yang menerima bola kertas itu harus menjawab dalam hitungan menit yang sudah ditentukan. Maksimal waktu yang dibutuhkan untuk menjawab adalah 8 menit. Ketika kelompok tersebut menjawab, maka kelompok yang melempari bola kertas sudah memiliki kunci jawaban terlebih dahulu untuk mengontrol dan mengecek kebenaran jawaban dari kelompok lain tersebut. Jika jawabannya salah maka dapat dihukum dan jika jawabannya benar akan mendapatkan aplaus dari semua kelompok.

Memang, setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang nampak dari kegiatan ini adalah kelas jelas lebih riuh, ramai, dan agak kacau-balau pada kegiatan pembelajarannya dibandingkan dengan kelas yang kegiatan belajarnya konvensional saja. Pada saat aksi melempar bola kertas saja dapat terlihat respon kelompok lain yang penuh kegirangan. Apalagi pada saat kelompok tertentu memberikan jawaban yang salah dan harus dihukum dengan bernyanyi, tentu saja kelas akan meledak nuansa kegirangan dan suara tertawa yang terbahak-bahak.

Namun demikian, hal itu wajar dan merupakan dinamika pembelajaran. Kelas yang ramai bukan sesuatu yang tabu lagi asal ada kesengajaan untuk memformat dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan bersama.

Dalam pembelajaran sejarah, semua materi dapat dipergunakan dengan metode ini. Hanya saja, perlu kiranya guru memeprgunakan pada materi yang benar-benar sesuai dengan karakteristik model pembelajarannya. Materi yang lingkup kajiannya luas mungkin dianjurkan untuk memakai model pembelajaran ini. Contohnya adalah materi kelas XI dari persoalan masuknya agama Hindu-Buddha, Kerajaan Islam, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, sampai dengan peristiwa revolusi fisik dan demokrasi liberal maupun parlementer.

Singkat kata, tak ada model pembelajaran yang terbaik dan pantas bagi semua materi sejarah yang disampaikan oleh guru di dalam kegiatan belajar. Semua model tentu saja memiliki beberapa aspek kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tugas gurulah yang pandai memilah, menambah, memodifikasi, atau memberi sentuhan inovatisi pada model yang dipergunakan agar siswa dapat menambah semangat untuk terus mempelajari sejarah.

*Muslichin, S.S., M.Pd, guru sejarah SMA Negeri 2 Kendal.

MENUNGGU KIPRAH FORUM PEDULI BUDAYA

2010-08-13T08:53:00.000-07:00

Barangkali masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Kendal tidak begitu mengenal dengan sebuah organisasi baru yang telah dideklarasikan tanggal 22 Juli 2010 di gedung SKB Cepiring ini. Tentu saja yang pertama bahwa organisasi ini baru saja dilauncing keberadaannya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Kedua, organisasi ini belum disosialisasikan secara menyeluruh di kalangan baik sejarawan, guru sejarah, pemerhati sejarah, maupun budayawan. Ketiga, otomatis kiprah dan peran apa yang bisa disumbangkan organisasi ini juga belum jelas. Keempat, masyarakat terlanjur apatis terhadap keberadaan organisasi baru yang bermunculan akhir-akhir ini.

DIKLAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN PENULISAN PTK SEJARAH SE-KABUPATEN KENDAL

2010-08-13T08:29:00.000-07:00

Tanggal 19 Agustus 2010, LPM UNNES dan MGMP Sejarah SMA Kabupaten Kendal bekerja sama mengadakan diklat penulisan PTK dan pengembangan bahan ajar Sejarah untuk guru sejarah yang mengajar di SLTA dan sederajat. Tempat pelaksanaan adalah SMA Negeri 2 Kendal yang kebetulan sekolahnya terletak di tengah posisi geografis wilayah Kabupaten Kendal dan juga terdapat guru sejarah yang paling banyak di dalamnya. Latar belakang dari kegiatan ini adalah minimnya kemampuan guru sejarah dalam mengadopsi materi sejarah yang mengalami perkembangan dan perubahan serta lemahnya kesadaran meneliti dan menulis di kalangan guru sejarah pada umumnya. Oleh karena itu, diadakannya workshop yang berdasarkan rencana akan diadakan selama 3 hari ini menjadi wahana penting bagi guru sejarah SMA untuk berusaha mengikuti perkembangan jaman. Kebetulan sekali LPM UNNES yang adalam hal ini melakukan program pengabdian masyarakat menghasilkan sebuah kesepakatan untuk memberikan bantuan kepada guru-guru sejarah SMA se-Kendal agar mampu melaksanakan penelitian, kepenulisan, dan pengembangan wawasan keilmuan.

Peserta dalam kegiatan diklat ini dibatasi maksimal 40 peserta saja. Semua peserta tidak dikenai biaya sama sekali. Bahkan mendapat uang pengganti biaya konsumsi. Semuanya difasilitasi LPM UNNES. Dengan pembatasan peserta ini dimaksudkan agar semua materi dapat disampaikan secara mudah dan tutor dapat mengontrol kapasitas, kemampuan, dan keberhasilan guru dalam menyelesaikan program pelatihan yang diberikan tutor diklat PTK dan Bahan Ajar Sejarah ini. Adapaun tutornya adalah dua orang dosen UNNES yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan guru sejarah baik SMP maupun SMA. Mereka adalah Dra. Rr. Wahyu, M.Hum dan Drs. Nur Shodiq, M.Hum.

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, tentu saja bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini akan mendapat dua sertifikat sekaligus. Sertifikat pertama tentang Diklat Pengembangan Bahan Ajar Sejarah, sedangkan sertifikat kedua tentang Diklat Penulisan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Sejarah. Oleh karena itu, bagi semua guru sejarah yang mengajar di bangku SMA dan yang sederajat, silahkan mendaftar secepatnya mengingat keterbatasan tempat yang disediakan. Untuk Contact person hubungi Muslichin (08564070407).

PENULISAN SEJARAH LOKAL: METODE, MASALAH, DAN STRATEGI Oleh: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum*

2010-08-11T00:44:00.000-07:00

I. Pendahuluan
Tujuan utama makalah ini adalah untuk mengkaji perlunya penulisan dan pengembangan sejarah lokal baik yang mencakup metode, masalah, maupun strateginya. Pada saat ini pengembangan sejarah lokal memiliki nilai yang strategis dalam rangka menjaga dan mempertahankan identitas lokal dalam menghadapi fenomena globalisasi. Seperti diketahui bahwa milenium ke-3 menyaksikan terjadinya gelombang yang dahsyat dari proses globalisasi.

Meskipun proses ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu melalui globalisasi di bidang perdagangan, namun jangkauannya dan dampaknya tidak sehebat sekarang ini. Hal ini berkaitan erat dengan terjadinya globalisasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan semakin berkurangnya makna batas-batas politik secara fisik. Belum lagi terjadinya gelombang ekspansi neoliberalisme yang cenderung untuk meniadakan batas-batas politik dan ekonomi negara. Sementara itu paham demokrasi yang juga lahir dari induk liberalisme juga merebak ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi, demokratisasi, dan neoliberalisme menjadi tantangan bagi tatanan lokal yang selama berabad-abad telah menjadi kekuatan yang mapan.

Salah satu persoalan yang mencuat di Indonesia pada satu dekade terakhir ini yang terkait dengan salah satu isu global pada tingkat lokal adalah dampak demokratisasi yang muncul semenjak merebaknya gerakan reformasi pada tahun 1997. Dalam hal ini banyak orang yang tenggelam di dalam pusaran efuforia reformasi, keterbukaan, dan otonomi daerah. Banyak orang yang lupa daratan yang hanya berbicara soal soal-soal yang sedang dihadapi tanpa diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, orang hanya bicara persoalan kekinian yang sulit sekali dicerna ujung-pangkalnya seperti pesta demokrasi pemilihan lurah, walikota, bupati, gubernur, presiden hingga pesta pemilihan calon anggota legeslaitif. Tampaknya tidak ada tahun tanpa pesta demokrasi. Padahal berbagai persoalan struktural masih dihadapi oleh segenap bangsa ini seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis moral, korupsi, krisis kepemimpinan, kemiskinan, dan sebagainya. Sementara itu, pada tataran kebangsaan, berbagai konflik sosial dan politik di Republik ini juga masih menyisakan potensi yang mengancam persatuan bangsa seperti yang pernah terjadi di Aceh, Maluku, Poso, Papua Barat, dan sebagainya. Beberapa gerakan rakyat bahkan menuntut kemerdekaan, lepas dari kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin mendirikan negara sendiri sebagaimana yang telah terjadi dengan Timor Timur. Hal ini masih terjadi di kawasan Maluku Selatan dan Papua Barat.

Ditinjau dari aspek diakronis, orang juga hanya senang membicarakan segala persoalan hanya dari sudut kekinian dan masa depan. Kebanyakan mereka sudah mengidap amnesia historis sehingga aspek kelampauan dari persoalan kekinian sering dilupakan. Jarang orang yang bicara sejarah untuk memecahkan persoalan kekinian dan persoalan masa depan. Sejarah hampir tidak pernah ‘direken’, apalagi yang namanya sejarah lokal hanya dilihat sebagai ‘barang antik’ yang harus dimuseumkan karena dianggap tak lagi memiliki relevansi dengan persoalan kekinian apapalagi masa depan. Padahal semestinya, warga bangsa yang cerdas akan mencari jawaban atas segala persoalan tersebut bukan hanya dengan belajar sejarah (learning history), tetapi juga belajar dari sejarah (learning from history).

Jika kemudian disepakati bahwa kesadaran sejarah memiliki makna yang signifikan dalam ikut serta memecahkan persoalan-persoalan dalam level kebangsaan, apakah hal yang sama juga berlaku dalam konteks otonomi daerah? Justru dalam Era Otonomi Daerah inilah ilmu sejarah juga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pembangunan di era otonomi sekarang ini. Berdasarkan pemikiran bahwa program pembangunan sebaiknya harus didasarkan atas kepribadian dan potensi yang dimiliki suatu wilayah, maka segenap unsur stakeholders harus mengetahui kepribadian dan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini penelitian dan penulisan sejarah lokal akan memiliki posisi penting karena hanya dalam sejarahlah kepribadian daerah bisa ditemukan. Oleh karena itu, makalah ini akan berbicara pentingnya penulisan sejarah daerah dalam rangka ikut memberikan sumbangan untuk memecahkan persoalan yang yang sedang dihadapi daerah. Selain itu, makalah ini juga akan secara garis besar berbicara tentang tentang metode sejarah yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melakukan penelitian sejarah lokal.

II. Sejarah: Perlukah?
Banyak orang yang masih menyangsikan kegunaan sejarah untuk kehidupan masa kini. Dua frasa ‘sejarah’ dan ‘masa kini’ memang mengesankan sesuatu yang saling bertolak belakang. Di satu pihak, sejarah berhubungan dengan realitas dan peristiwa masa lalu yang telah hilang, di pihak lain, masa kini jelas mengacu kepada realitas yang sedang dan akan kita hadapi. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah: apa relevansi dan fungsi penulisan sejarah terhadap persoalan masa kini? Atau lebih ekstrim lagi: apakah penulisan sejarah itu ada gunanya untuk menyelesaikan persoalan masa kini?

Seperti diketahui bahwa penulisan sejarah menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kesadaran sejarah, yaitu kesadaran bahwa masa kini dan masa depan merupakan bagian dari proses masa lampau. Bahkan bisa dikatakan bahwa masa kini merupakan masa lampau yang sedang berubah. Sebaliknya kesadaran sejarah juga akan menstimulasi penulisan sejarah. Dalam tataran kebangsaan, kesadaran sejarah bisa juga merupakan suatu hal yang subyektif dalam arti berkaitan dengan pengalaman dan penghayatan anak bangsa terhadap masa lampau bangsanya. Kesadaran sejarah yang ditunjang oleh pengetahuan masa lampau yang obyektif akan menimbulkan empati anak bangsa terhadap bangsanya dengan cara ‘relive’ dan ‘rethink’ terhadap tindakan-tindakan manusia pada masa lampau. Untuk selanjutnya, empati ini akan membangkitan keingintahuan anak bangsa untuk menggali lebih dalam perjalanan bangsanya di masa lampau dalam rangka untuk menemukan jawaban dari mengapa segala sesuatu menjadi seperti apa yang terlihat pada masa kini. Anak bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan mencari jawabannya dengan belajar sejarah, sebagaimana yang pernah didengungkan oleh Bung Karno: ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah).’ Mungkin setelah itu ia akan menjadi lebih arif dan bisa memberikan sumbangan pemikiran ke arah mana seharusnya perjalanan bangsa ini mesti ditempuh, sebab kesadaran sejarah merupakan salah satu bentuk empati intelektual.

Benedetto Croce (1866-1952), seorang filsof Itali abad XX, telah menempatkan perspektif kekinian dalam penulisan sejarah. Ia mencemoohkan usaha untuk mencapai obyektivitas masa lampau as actually happened sebagaimana yang pernah dianjurkan oleh Leopold von Ranke (1795-1886). Dalam posisi yang demikian ini Croce menganjurkan untuk mempedulikan interes kekinian yang tidak dapat dihindarkan oleh sejarawan. Sesungguhnya menceritakan ‘apa adanya’ (jajaran fakta) tentang peristiwa masa lampau bukanlah sejarah, tetapi semata-mata merupakan kronik. Menurutnya kronik hanyalah ‘sesuatu’, yaitu mayat atau bangkai dari sejarah, sedangkan sejarah yang sesungguhnya adalah an act of spirit. Oleh karena itu ia menulis: ‘every true history is contemporary history’ dan konsekuensinya adalah bahwa setiap generasi akan menulis sejarahnya sendiri sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri di masa kini. Sementara itu kronik telah mati dalam pikiran, yaitu berarti tidak hidup dalam pikiran atau pengalaman sejarawan, padahal dalam pemahaman terhadap masa lampau itu sejarawan mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau itu di dalam pikirannya. Oleh karena itulah penulisan sejarah daerah dengan perspektif kekinian akan memberikan sumbangan yang berharga untuk ikut memecahkan persoalan yang sekarang sedang dihadapi daerah umtuk merajut masa depannya.

III. Apakah Sejarah Perlu Ditulis Kembali?
Menulis kembali sejarah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi Indonesia. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama berhubungan dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sedangkan alasan kedua berhubungan dengan krisis-krisis politik yang mengancam integrasi nasional.

Seperti diketahui bahwa akhir tahun 1990-an menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya rejim Suharto. Dalam perkembangan historiografi Indonesia, runtuhnya Orde Baru ini menjadi tonggak penting dalam khasanah penulisan sejarah yaitu bahwa dengan runtuhnya rejim represif, pengekangan intelektual terhadap penulisan sejarah Indonesia menjadi pudar. Selama rejim Orde Baru, hanya karya-karya sejarah yang ‘direstui’ oleh pemerintah saja yang memiliki hak untuk diterbitkan dan disebarluaskan di dalam masyarakat di Indonesia. Sebaliknya karya-karya sejarah yang dipandang tidak sesuai dengan kacamata pemerintah dilarang. Dengan demikian penulisan sejarah selama periode ini menjadi kurang obyektif, berat sebelah dan dimanfaatkan untuk kepentingan rejim yang berkuasa. Oleh karena itu sudah seharusnya jika berakhirnya rejim Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi dan keterbukaan ini diikuti dengan upaya untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang lebih obyektif.

Di samping itu, penulisan kembali sejarah Indonesia terasa lebih sangat urgen mengingat masalah-masalah serius yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia yaitu problem disintegrasi nasional. Sejarah historiografi mengajarkan kepada kita bahwa karya sejarah memiliki fungsi yang signifikan dalam proses integrasi sosial dari suatu komunitas, karena dari karya sejarah inilah titik-titik persamaan, kelemahan dan kekuatan bisa ditemukan dan jalan menuju suatu rujuk kolektif dapat diperoleh.

Pada saat ini, ketika disintegrasi nasional mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia, persoalan itu perlu segera diantisipasi dengan penulisan kembali sejarah nasional yang mampu mengakomodasikan kekuatan-kekuatan yang mengancam integrasi nasional. Dalam konteks itulah upaya untuk mencari paradigma yang relevan dalam penulisan kembali sejarah Indonesia sangat urgen untuk dilakukan. Apa yang dimaksud dengan paradigma di sini adalah model berpikir mengenai arus kekuatan yang signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini paradigma yang bisa digunakan adalah ‘paradigma integrasi’ dan ‘paradigma kerakyatan’. Dengan menggunakan ‘paradigma integrasi’ diharapkan bahwa karya penulisan sejarah bisa membangkitkan semangat persatuan, sedangkan dengan ‘paradigma kerakyatan’ karya sejarah merupakan merupakan refleksi perjuangan rakyat dalam mencapai cita-citanya yang sampai sekarang belum tercapai yaitu kemakmuran dan keadilan.

IV. Bagaimanakah Signifikansi Sejarah Lokal?
Secara ideal, pemberian otonomi yang luas harus diaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, berkeadilan, memperhatikan potensi lokal dengan titik sentral ekonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat yaitu tingkat kabupaten dan kotamadia. Apa yang sangat esensial dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pemberian wewenang (authority) yang sangat besar kepada daerah untuk mengelola pengembangan potensi daerahnya sendiri. Potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan bersama antara lain mencakup potensi-potensi ekonomi, sosial, politik dan keamanan, serta potensi sejarah dan peninggalan budaya.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apa perlunya penulisan sejarah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah? Paling tidak ada dua manfaat sejarah daerah dalam rangka pembangunan di era otonomi daerah yaitu: 1) sejarah daerah sebagai sarana untuk menggali dan menemukan serta membangun jati diri dan kepribadian daerah (character building); 2) sejarah daerah sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial (social solidarity) yang sangat diperlukan dalam pembagunan daerah. 3) sejarah daerah sebagai wahana rujuk social.

Seperti diketahui bahwa di era Otonomi Daerah semua wewenang dan tanggung jawab pembangunan daerah dilimpahkan kepada segenap unsur masyarakat di daerah baik pemerintah daerah (Bupati / walikota dan segenap birokrasi di bawahnya, DPRD dengan segala perangkatnya, dan unsur-unsur pimpinan lain di daerah) maupun berbagai kelompok masyarakat. Unsur Pemerintah Daerah memegang kunci utama dalam kehidupan eksekutif. Di atas pundak mereka terutama pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu unsur legeslatif juga memiliki beban tanggung jawab yang tidak kalah dengan eksekutif. Di pundak merekalah arah masa depan pembangunan daerah ditentukan. Kalau mereka salah arah dalam menentukan masa depan daerah maka runyamlah daerah itu. Demikian juga peran masyarakat dengan segala elemennya juga sangat penting sebagai pelaksana dan pengontrol pembangunan. Mengingat bahwa pembangunan daerah semestinya dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kepribadian yang dimiliki daerah itu sendiri maka segenap unsur stakeholders harus mengetahui kepribadian macam apa yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini penelitian dan penulisan sejarah akan memiliki posisi penting sebab hanya dalam sejarahlah kepribadian daerah bisa ditemukan.

Penulisan sejarah daerah akan bisa berjalan jika didukung oleh beberapa aktor antara lain ketersediaan sumber sejarah. Di sinilah posisi museum daerah juga menjadi sangat penting sebagai penyedia bahan-bahan penelitian sejarah dan sekaligus sebagai wahana visualisasi peninggalan sejarah dan budaya serta prestasi daerah yang memiliki fungsi edukatif terhadap masyarakat. Selain itu ketersediaan arsip dan dokumen sebagai sumber penulisan daerah juga sangat penting. Arsip-arsip daerah Blora pada masa kolonial mungkin lebih mudah didapatkan di negeri Belanda daripada arsip-arsip jaman republik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten juga harus peduli terhadap proses pengarsipan dan dokumentasi di segala bidang baik untuk kepentingan policy making maupun untuk penelitian ilmiah di masa yang akan datang.

Dalam pembangunan daerah diperlukan adanya kekompakan segenap unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau dalam periode sebelumnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan dengan mobilisasi maka pada era otonomi daerah ini keterlibatan masyarakat harus dibangitkan dengan cara yang partisipatif. Partisipasi masyarakat tidak akan terbentuk tanpa adanya solidaritas sosial. Memang betul bahwa solidaritas sosial bisa dibangun lewat partai politik dan keagamaan, namun saluran-saluran itu juga mengandung benih perpecahan. Padahal solidaritas sosial sangat diperlukan dalam mambangun partisipasi masyarakat. Solidaritas sosial merupakan conditio sine qua non dalam rangka menarik partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat madani yang adil, merata, dan makmur.

V. Dari Pengumpulan Sumber hingga Penulisan
Rekonstruksi sejarah sebagai aktualitas menjadi sejarah sebagai kisah tidak dapat dilepaskan dari keharusan menggunakan apa yang disebut sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah sebagai sisa-sisa, jejak, bekas dari apa yang pernah terjadi atau bagian dari sejarah sebagai aktualitas yang sampai kepada sejarawan merupakan wadah bagi tersimpannya bahan atau informasi pokok bagi penulisan sejarah. Persoalannya adalah dari mana sejarawan memperoleh sumber sejarah yang diperlukan untuk penulisan sejarah itu. Dalam hubungannya dengan persoalan itu sejarawan harus berkeyakinan bahwa manusia, baik secara sengaja maupun tidak, selalu meninggalkan remakan-rekaman tentang apa yang dialami atau tentang apa yang terjadi. Harus diakui, sebagaimana kata J.B.S Haldane, bahwa segala sesuatu memiliki sejarah (everything has a history). Akan tetapi harus diakui pula bahwa rekaman itu tidak pernah lengkap serta tidak selalu sampai ke tangan sejarawan.

Memang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masa lampau itu sendiri sebenarnya sudah lewat, tidak ada lagi dihadapan kita. Begitu pula kenyataan-kenyataan masa lampau yang pernah aktual pada waktunya untuk disusul oleh kenyataan baru yang lebih aktual. Begitulah proses ini berjalan terus tanpa ada henti-hentinya. Oleh karena proses yang demikian itu maka persoalannya adalah bagaimana kenyataan masa lampau yang sudah lenyap itu bisa sampai ke tangan sejarawan saat ini. Kenyataan masa lampau tidak lenyap sama sekali. Memang lenyap secara fisik, namun masih tetap ada dalam bentuk informasi yang terekam (recorded information). Informasi itu terekam dalam jejak-jejak yang ditingalkan oleh kejadian-kejadian atau kenyataan-kenyataan yang telah lewat dan lenyap. Itulah yang disebut sebagai sumber sejarah yang merupakan bahan pokok untuk penulisan sejarah.

Di atas kertas, para peneliti sejarah pada umumnya sudah memahami hakekat metode sejarah dan langkah-langkahnya mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, hingga historiografi. Namun demikian persoalannya menjadi lain ketika peneliti muda terjun ke lapangan. Menemukan sumber sejarah misalnya merupakan persoalan yang sangat pelik. Dalam kaitan itu, langkah-langkah sistematis dalam pelacakan sumber sejarah perlu dilakukan, antara lain: pertama, peneliti dapat membaca bibliografi ataupun anotated bibliografi yang berisis judul-judul buku dan kadang-kadang juga isi ringkasnya. Dengan membaca buku sumber ini, sejarawan dapat memilih dan mencatat buku-buku dan artikel yang relevan dengan topik yang akan ditulis. Setelah sejarawan menemukan berbagai sumber bibliografi, mereka dapat melacaknya di berbagai lembaga dokumentasi seperti perpustakaan, museum, dan berbagai lembaga arsip bahkan koleksi personal.

Jika topik penelitian sejarah mengharuskan penggunaan metode wawancara, maka perlu dicari key person pelaku peristiwa. Dari key person inilah dapat dilacak tokoh-tokoh lain yang menjadi saksi dari suatu peristiwa. Setelah itu dapat dicari orang-orang yang meskipun bukan pelaku dan saksi mata tetapi dapat memberikan informasi yang diperlukan. Sudah barang tentu pengumpulan sumber-sumber sejarah tidak hanya dilakukan pada awal penelitian, namun terus-menerus dilakukan hingga saat peneliti menulis bab-bab terakhir. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tahap pengumpulan sumber tidak cukup hanya dilakukan pada tahap awal penelitian, tetapi juga pada saat penulisan bab demi bab. Pada saat yang demikian itu justru baru dirasakan persoalan kekurangan sumber.

Setelah memperoleh sumber sejarah yang memadai, biasanya sejarawan tidak banyak mengalami kesulitan untuk memanfaatkan sumber-sumber sejarah sebagai bahan penulisan. Apalagi jika karya mereka bersiat deskriptif maka pemanfaatan sumber sejarah untuk penulisan sejarah tidak akan menimbulkan banyak kesulitan. Barangkali persoalan yang sering muncul justru berkaitan dengan penerapan konsep dan teori dalam menganalisis permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hanya dengan pengalaman membaca karya orang lain dan mencoba membuat persiapan penelitian yang lebih matang yang dapat membuat peneliti muda dapat mengatasi persoalan ini.

Selanjutnya, menyajikan hasil penelitian dan penulisan sejarah merupakan suatu persoalan yang rumit. Pada tahap penyajian tulisan inilah kemampuan sejarawan di bidang seni diuji. Sejarawan dituntut untuk menyajikan hasil penelitiannya secara tepat yaitu sesuai dengan bukti-bukti yang ada (accurate), dapat dibaca dengan enak (readable), bermanfaat (useful), dan memberikan gambaan yang baru (new). Kemampuan itu dituntut secara simultan. Dalam hubungan ini unsur bakat seni dari sejarawan sangat dituntut. Artinya ada sejarawan yang bisa menulis dengan cara yang menarik, namun demikian ada pula sejarawan yang menyajikan hasil penelitiannya secara datar dan kering. Sejarawan yang memiliki bakat sastra tentu akan menghasilkan tulisan yang menarik daripada sejarawan sejarah yang sebetulnya hanya memiliki bakat “teknisi”.

Dalam menyanjikan hasil penelitian, sejarawan juga dituntut untuk memiliki imajinasi yang tinggi. Namun demikian jangan lupa bahwa imajinasi yang dimiliki oleh sejarwan lain dengan imajinasi yang dimiliki oleh seorang komposer puisi. Imajinasi seorang sejarawan tetap didasarkan pada sumber sejarah, sedangkan imajinasi seorang komposer puisi lebih bebas sifatnya. Harus diingat pula bahwa imajinasi historis merupakan hal yang reproduktif (merekonstruksi kembali), bukan berupa inventif (penciptaan baru). Artinya bahwa imajinasi historis mengacu kepada upaya untuk menghidupkan kembali masa lampu melalui gambaran yang disajikan dalam tulisan sejarah. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa sebagian unsur dari gambaran masa lampau telah hilang akibat ketidaklengkapan sumber sejarah dan inilah yang membutuhkan imajinasi historis.

Meskipun imajinasi historis memegang peranan yang penting dalam “menghidupkan” masa lampau yang sudah mati, namun unsur logika (logic) memegang peranan yang penting. Hal ini pula yang merupakan salah satu yang membedakan antara kisah sejarah dengan mitos. Namun demikian logika sejarawan ini bisa berbeda-beda tergantung dari ruang dan waktu, serta pengaruh cara berpikir sejarawan yang bersangkutan. Sejarawan modern yang ilmiah tentu akan meninggalkan jauh-jauh logika yang didasarkan atas kepercayaan terhadap keajaiban dalam proses sejarah sebagaimana yang dikisahkan oleh Pararaton tentang Ken Arok yang memiliki bapak Dewa Brahma yang menghamili ibunya.

Penyajian kisah sejarah banyak berhubungan dengan persoalan proses retorika daripada sebuah proses penelitian. Dalam hubungan itulah apa yang lebih penting adalah soal diksi (pemilihan kata) dan ungkapan lain yang bersifat effective (effective expression) melalui media kata-kata. Sebuah ungkapan bisa dikatakan efektif jika ungkapan itu menghasilkan sesutu yang bersifat informatif, meyakinkan dan memberi persuasi. Oleh karena itu penyajian kisah sejarah harus memenuhi kaidah ungkapan yang efektif tersebut. Adapun gaya bahasa yang digunakan dapat ditentukan oleh jenis tulisan sejarah itu sendiri, apakah tulisan itu dimaksudkan sebagai buku ilmiah murni, ilmiah popular, ataukah sebagai buku pelajaran bagi para siswa. Dalam hal ini pengunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan keharusan bagi penulisan sejarah. Sekali lagi kunci untuk dapat menulis dengan baik adalah membaca dengan rajin karya orang lain. Dengan membaca karya orang lain, secara tidak sengaja sebetulnya sudah belajar baaimana orang lain mengekspresikan ide-ide dalam bentuk tulisan sejarah. Jadi, membaca sebetulnya merupakan kunci sukses dari seorang sejarawan.

VI. Catatan Akhir
Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan pada bagian akhir makalah ini:
1. Penulisan sejarah memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan kesadaran sejarah, yaitu kesadaran bahwa masa kini dan masa depan merupakan bagian dari proses masa lampau. Dengan kesadaran sejarah, seseorang tidak akan kehilangan jati dirinya dan mampu menentukan langkah yang tepat di masa depan sesuai dengan potensinya.
2. Penulisan kembali terhadap sejarah Indonesia dan sejarah lokal merupakan suatu keharusan sesuai dengan hakekat ilmu sejarah yang dinamis.
3. Penulisan sejarah lokal memiliki manfaat dalam rangka pembangunan daerah di era otonomi daerah yaitu: 1) sebagai sarana untuk menggali dan menemukan serta membangun jati diri dan kepribadian daerah (character building); 2) sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial (social solidarity) yang sangat diperlukan dalam pembagunan daerah. 3) sejarah lokal sebagai wahana rujuk social.
4. Metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplor sejarah lokal pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang menyolok dengan jenis penelitian sejarah yang lain (pada cakupan penelitian sejarah yang lebih luas). Kajian sejarah lokal memiliki cakupan yang terbatas yang memerlukan teknik-teknik tertentu untuk melakukan eksplorasi sumber sejarah. Jika sumber tertulis terbatas, maka peneliti sejarah dapat mengoptimalkan eksplorasi sumber yang tidak tertulis termasuk wawancara. Bisa juga kelangkaan sumber sejarah mungkin dapat ditutup dengan memperluas tema penelitian. Di samping itu untuk melaqkukan penelitian sejarah lokal perlu menyiapkan reserach design yang lebih detail mulai dari penemuan topik (dan judul), menentukan fokus penelitian, pelacakan sumber, dan interpretasi hingga penulisan sejarah.

*Guru Besar Sejarah Maritim dan ketua Prodi Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Undip. Makalah ini disampaikan dalam “Seminar Nasional Penggalian Peristiwa dan Nilai-Nilai Sejarah Lokal sebagai Bahan Pembelajaran Sejarah di Sekolah” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Kabupaten Kendal (Kendal: 25 Juli 2010)

MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL YANG INOVATIF Oleh: Prof. Dr. Wasino, M.Hum.*

2010-08-11T00:30:00.003-07:00

A. Pendahuluan
Sejak tahun 2006, arah kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan itu terutama pada otonomi sekolah sebagai pengembang kurikulum. Produk dari kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan disingkat KTSP.

Dalam ranah pembelajaran KTSP dimaknai sebagai otonomi guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru diberi kewenangan membuat garis-garis besar pengajarannya dalam bentuk silabi dan dijabarkan sendiri dalam bentuk RPP. Silabi dan RPP mendasarkan diri pada Standar Kelulusan (SKL) dan Standar Isi Mata Pelajaran (Sejarah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional produk Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.

Sesungguhnya filosofi KTSP sebagai kelanjutan dari kurikulum inovasi sebelumnya, Kurikulum 2004 merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Berbeda dengan kurikulum sebelumnya (1994) yang lebih menekankan content, maka kurikulum baru ini lebih menekankan pada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam jenjang pendidikan tertentu (Sardiman, 2004).

Proses pembelajaran di sekolah juga mengalami pembaharuan dengan istilah Contextual Teaching Lerning (CTL). Dalam pendekatan pembelajaran baru ini materi pembelajaran sejarah menjadi berubah. Pembelajaran sejarah sebaiknya dimulai dari fakta-fakta sejarah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak, baru kemudian pada fakta-fakta yang jauh dengan tempat tinggal anak. Lingkungan tempat tinggal dapat berupa desa, kota kecil, lingkungan pantai, pegunungan, lingkungan industri, barak militer, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu maka pengkajian sejarah lokal menjadi penting. Makalah ini berusaha membahas tentang sejarah lokal dari aspek konseptual dan metodenya.

B. Batasan Konseptual tentang Sejarah Lokal
Sejarah lokal memiliki arti khusus, yaitu sejarah dengan lingkup spasial di bawah sejarah nasional, misalnya sejarah Indonesia. Berdasarkan hierarkhi ini, maka sejarah lokal barulah ada setelah adanya kesadaran adanya sejarah nasional. (Taufik Abdullah,2004:3). Meskipun adanya hierarki demikian bukan berarti semua sejarah lokal harus memiliki keterkaitan dengan sejarah nasional. Sejarah lokal bisa mencakup peristiwa-peristiwa yang memiliki kaitan dengan sejaran nasional dan peristiwa-peristiwa khas lokal yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang lebih luas, seperti nasional, regional, atau internasional. Pendek kata, sejarah lokal berkaitan dengan aspek geografis di bawah lingkup nasional, seperti propinsi, kabupaten, kota, desa, dan seterusnya.

Secara umum batas “lokal” dalam penelitian sejarah lokal ditentukan oleh sejarawan sendiri. Selain batasan di atas, lokal bisa berarti wialayah geografis yang terlepas dari ketentuan adminsitratif modern, misalnya, “pantai Utara Jawa” atau “wilayah sepanjang lembah Bengawan Solo”. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah, pengkajian sejarah etnis tidak bisa dikategorikan sebagai “sejarah lokal”. “Sejarah Minangkabau” sebagai wilayah masih mungkin, artinya sejarah Sumatera Barat, tetapi dalam pengertian etnis, namanya bukan lagi sejarah lokal. Dalam pengertian etnis “sejarah Minangkabau” dapat menyebabkan kita harus mengkaji sejarah sepanjang pantai Barat Sumatera, mulai Aceh, Sibolga, sampai ke Bengkulu, Jambi, dan menyeberang ke Selat Malaka, dan Negeri Sembilan. Pendek kata daerah-daerah yang didiami oleh etnis Minangkabau.

C. Lingkup Temporal (Waktu) dan Spasial (Tempat)
1. Lingkup Temporal
Lingkup waktu dalam sejarah lokal bisa mencakup masa sebelum mengenal tulisan (preliteracy history) yang selama ini lebih dikenal dengan nama masa prasejarah hingga masa sekarang. Lingkup temporal ini dapat dipilah lagi menjadi beberapa babakan atau periodisasi sejarah.

Periodisasi sejarah lokal tidak harus mengikuti periodisasi sejarah nasional. Hal ini penting diperhatikan karena tidak semua peristiwa lokal memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lebih luas, termasuk peristiwa pada tingkat nasional. Sebagai contoh dalam dalam Sejarah Nasional dikenal zaman Perkembangan Islam antara abad ke 7 hingga abad ke 13. Pembabakan ini tidak menggambarkan semua realitas sejarah pada tingkat lokal di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu pada abad tersebut agama Islam belum masuk, penduduk sebagian besar masih menganut kepercayaan lokal dan sebagian lagi beragama Buddha dan Hindu.

Demikian pula dalam sejarah nasional dikenal periode Tanam Paksa (1830-1870). Pembabakan ini tidak tepat untuk membuat periode sejarah lokal di daerah tertentu, karena ada sejumlah daerah yang pada waktu itu tidak mengenal Tanam Paksa seperti wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta sebagian besar wilayah luar Jawa. Babakan sejarah kontemporer yang memasukkan periode 1945-1950 sebagai periode perjuangan kemerdekaan Indonesia juga tidak tepat untuk diterapkan di semua sejarah lokal di Indonesia. Pada periode tersebut penduduk di Lembah Baliem, Papua tidak mengenal perang kemerdekaan, bahkan masih hidup pada zaman preliteracy (prasejarah (sic)). Dengan demikian penentuan periodiasi penulisan sejarah lokal harus memperhatikan dinamika sejarah lokal masing-masing daerah dan tidak terpaku pada periodisasi sejarah nasional.

2.Lingkup Spasial
Lingkup spasial dalam sejarah lokal adalah wilayah lokal, bukan nasional atau regional. Batasan lokal memang membuka peluang perdebatan, sebab ada peristiwa-peristiwa lokal yang memilik kaitan dengan peristiwa nasional dan ada peristiwa sejarah lokal yang memang khas lokal. Dalam hal ini lingkup sejarah lokal hanya mengacu pada batasan wilayah administratif atau geografis. Taufik Abdullah (1985) membatasi konsep lokal adalah wilayah administratif tingkat propinsi atau yang sejajar dan wilayah administratif di bawahnya. Dengan demikian lingkup spasial sejarah lokal dapat mencakup wilayah desa, kecamatan, kawedanan, kabupaten, hingga propinsi. Lokalitas juga dilihat dari aspek geografis seperti pasisir, pedalaman, dan pegunungan. Selain itu juga dapat dilihat dari ciri khas budaya dan sosial ekonominya seperti masyarakat volk (masyarakat sederhana), desa, kota kecil, kota besar, dan kota besar.

D. Pembelajaran Sejarah Lokal
1. Membongkar Kurikulum Nasional Sejarah
Berpuluh-puluh tahun kurikulum sekolah dibuat oleh pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum itu diujudkan dalam bentuk Garis-garis Besar Program Pengajaran adatu disingkat GBPP. GBPP harus ditaati secara ketat oleh guru dengan diturunkannnya dalam Satuan Pelajaran atau disingkat SP.

Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma. Kurikulum yang tersentralisasi diubah menjadi terdesentralisasi dengan nama Krikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP. Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan hanyalah membuat Standarnya saja. Khusus yang terkait dengan kepentingan guru adalah Standar Kelulusan serta Standar Isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar).

Dalam paradigma baru ini guru sejarah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum dimulai dengan membongkar SK dan KD yang kemudian dijabarkan dalam sejumlah indikator yang relevan dengan konteks tempat guru mengajar. Memang SK KD tidak dapat diubah, tetapi urutannya dapat dipindah-pindah. Sementara itu indikator dalam SK KD sangat tergantung dari kemampuan guru sejarah dalam menjabarkannnya. Termasuk di dalamnya untuk memilih materi ajar sejarah yang akan digunakan, guru diberi kebebasan asal standar minimal dipenuhi.

Semangat kurikulum yang demikian belum banyak disadari oleh para guru, termasuk guru sejarah. Banyak guru yang tidak menyusun silabi, tetapi hanya mengcopy model silabi yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum (Puskur). Dampaknya masih ada kesan sentralisasi kurikulum. Untuk itu para guru sejarah hendaknya membuat silabi sendiri, kalau tidak kelompok guru mata pelajaran yang tergabung dalam MGMP Sejarah membuat silabinya sendiri. Dengan cara itu, cirikhas kurikulum sebuah KTSP akan terlihat. Jika perlu MPGMP dapat mengundang tim pengembang kurikulum sebagai nara sumber, apakah dari LPTK atau dari LPTK yang relevan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan guru dalam menentukan tingaketan kemampuan anak dalam penerimaan materi ksejaraha. Anak SD, SMP, dan SMA harus dibedakan berdasarkan tingkat berpikirnya. Menurut Kochhar (2008:75), ada tiga tingkatan, yaitu: (1) anak-anak pada tingkatan sekolah dasar ditekankan pada meteri pembelajaran tentang tokoh, (2) anak-anak pada sekolah menengah pertama ditekankan pada materi pembelajaran tentang peristiwa sejarah, dan (3) anak-anak pada tingkatan SLTP ditekankan pada materi pembelajaran yang menakankan ”gagasan” atau pemikiran. Standar Isi IPS Sejarah 2006 memberi ruang gerak kepada guru untuk mengembangkan materi ajar sesuai dengan tingkat berpikir siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya.

2. Disajikan dari Sejarah Umum ke Sejarah Khusus
Dalam sejarah kita kenal bahwa tidak ada satu bangsa, suku bangsa, atau kelompok sosial tertentu yang tak memiliki jaringan dengan dunia luar. Perkembangan masyarakat, politik, dan kebudayaan yang opernah terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sejak masa pra sejarah hingga masa kini.

Pengembangan materi ajar sejarah dapat dioleh dengan cara deduktif dengan cara menerangkan persoalan-persoalan umum yang terjadi pada tingkat dunia (internasional), kawasan (regional), nasional (negara), hingga pada level lokal (propinsi, kabupaten, kecamatan, desa). Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini:
a. Ketika guru menerangkan perkembangan agama Islam di Nusantara, guru dapat menurunkan materi ajar sejarah itu pada level lokalitas yang lebih sempit, yaitu Pulau Jawa, pantai Utara Jawa, Semarang, Kendal, Wonosobo, Surakarta, dan sebagainya.
b. Ketika guru menerangkan Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika yang melahirkan nasionalisme, guru dapat mengaitkan konsep revolusi, nasionalisme itu dengan yang terjadi di Indonesia, Jawa Tengah, Semarang, Surakarta, Purworejo, dan sebagainya.
c. Ketika guru menerangkan tentang perkembangan demokrasi di dunia Barat, guru dapat mengaitkan konsep demokrasi dan implementasinya yang berkembang di Indonesia.

3 . Disajikan dari Peristiwa Lokal ke Peristiwa Nasional dan Global
Pengajaran sejarah juga dapat diawali dari fakta-fakta sejarah lokal pada periode tertentu. Fakta-fakta itu kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang lebih luas seperti nasional, regional, dan dunia. Di bawah ini diajukan sejumlah contoh model ini.
a. Ketika guru sedang menerangkan peninggalan sejarah “Lawang Sewu”, yang berarti menerangkan perkembangan transportasi Tram di Kota Semarang pada awal abad XX, maka guru dapat mengkaitkannya dengan jaringan tram, dengan jaringan kereta api di Jawa. Jaringan Kereta api di Jawa dikaitkan dengan kepentingan Kolonial dalam perdagangan internasional. Kepentingan perdagangan internasional dikaitkan dengan imperialisme Baru, dan seterusnya sesuai dengan jangkauan kemampuan siswa.
b. Ketika guru menerangkan sejarah Kendal pada masa Bahurekso, maka guru dapat mengkaitkannya dengan perkembangan agama Islam, jaringan dagang internasional, dan Politik Integrasi Mataram Islam.
c. Ketika guru sedang menerangkan Sejarah Perjuangan Raden Mas Said di wilayah Wonogiri, guru dapat mengaitkannnya dengan suksesi di Kesunana Surakarta, Proses masuknya VOC di Surakarta, hingga Penjajahan Belanda di Nusantara.

E. Simpulan dan Saran
Sekarang ini guru telah dinyatakan sebagai sebuah profesi oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Guru dan Dosen. Implikasi dari sebuah profesi, maka kemampuan yang dimiliki harus dapat dipertanggungjawabkan di kalangan penggunanya.

Guru sejarah merupakan profesional yang pekerjaan utamanya adalah melakukan pembelajaran dalam bidang sejarah. Sebagai pembelajar, guru sejarah harus terus mengikuti wacana yang berkembang dalam dunia keprofesonalannya. Pertama, dia harus selalu menyegarkan pengetahuan kesejarahan. Dalam pengertian mengikuti perkembangan temuan-temuan kesejarahan. Kalau perlu juga menjadi bagian penemu fakta sejarah. Kedua, guru harus mengembangkan inovasi-inovasi pembelajarannya supaya siswa sebagai konsumen senang dalam mempelajari sejarah dan dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah. Inovasi dapat dilakukan mulai dari perancangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, dan akhirnya mengadakan penilaian terhadap bahan-bahan yang diajarkan.

Sejarah lokal merupan bahan penting untuk dikembangkan sebagai bahan pembelajaran. Guru sejarah dapat memanfaatkan hasil penelitian sejarawan tentang sejarah lokal (Kendal) untuk kepentingan pembelajaran. Selain itu juga dapat mengajak anak untuk menggali sendiri secara sederhana dengan pendekatan inkuiri.

*Guru Besar Sejarah Sosial Unnes dan ketua Prodi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unnes.

MENANGKAP JEJAK BAHUREKSO DI SEMINAR NASIONAL SEJARAH

2010-08-11T00:26:00.000-07:00

Minggu tanggal 25 Juli 2010, Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Kendal berhasil melaksanakan Seminar Nasional Penggalian Peristiwa dan Nilai-nilai Sejarah Lokal sebagai Bahan Pembelajaran Sejarah di Sekolah. Seminar yang bertempat di Pondok Modern Selamat Kendal, berjalan lancar dengan peserta berjumlah 129 orang dari unsur guru SMA/SMK/SMP/MTs dan pemerhati sejarah.

Dalam seminar ini dilantik pula secara resmi pengurus MSI Komisariat Kendal oleh pengurus MSI Cabang Jawa Tengah yang dilakukan langsung oleh ketua umum yaitu Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum. Menurutnya keberadaan organisasi ini setidaknya menjadi wahana bagi para guru dan pemerhati sejarah agar mampu mengangkat peristiwa lokal sebagai aset kebanggan daerah. Lebih lanjut, sebagai ketua MSI Kendal adalah Drs. Tjiptoro, M.Pd dan sekretarisnya adalah Purwanto, S.Pd.

Seminar yang dibuka oleh Kabid PMPTK Drs. Wagiyo, M.Pd menghadirkan pembicara handal dibidangnya. Pembicara pertama adalah Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum dari Undip yang mengedepankan pembahasan pada prinsip sejarah lokal, langkah penelitian, dan penulisan sejarah lokal itu sendiri. Sebaliknya, Prof. Dr. Wasino dari Unnes yang lebih menitiberatkan pada model pembelajaran sejarah lokal yang inovatif. Wasino mengarisibawahi tentang bagaimana strategi, langkah, serta cara menerapkan metode pembelajaran yang mengarah pada pengagalian sejarah dan pemahaman sejarah lokal.

Yang menarik dari kegiatan ini adalah munculnya respon dari peserta yang menyoal tentang keberadaan makam Tumenggung Bahurekso. Minkarto dari SMA Trisula memaparkan tentang keberadaan jejak Bahurekso yang sampai sekarang masih penuh teka-teki. Menurutnya, makam Bahurekso yang paling jelas berada di Lebak Siu Kabupaten Tegal. Bukti pernyatan ini adalah referensi sejarawan Husein Djayadiingrat dan bukti keberadaan makam tersebut yang dikelingi oleh puluhan makam yang sangat mungkin adalah para prajurit mataram yang gugur saat menggempur VOC di Batavia tahun 1628. Meskipun sejarawan H. J. de Graaf menulis tentangnya tewasnya Bahurekso dalam pertempuran di Batavia, tetapi berdasarkan tradisi dan budaya lokal, setiap panglima yang gugur perang pasti langsung dibawa oleh senopati dan prajuritnya dibawa ke belakang garis pertempuran. Pertempuran saat itu langsung selesai. Bahurekso yang luka para tidak mungkin melanjutkan peperangan dan sampai di Tegal langsung segera dimakamkan. Pernyataan dan informasi Minkaryo tersebut, oleh Wasino dijawab dengan memaparkan buku sejarah Kendal yang memperlihatkan perkembangan daerah Kendal semenjak Bahurekso memerintah sampai dengan menjelang zaman kemerdekaan.

Sangat disayangkan, dalam seminar yang dipersiapkan dengan baik ini tidak dihadiri guru SD dan Komisi D DPRD II Kendal. Padahal, melalui temu ilmiah ini, Prof. Wasino berharap sekali para guru SD sudah mampu mencari, menemukan, dan menyampaikan bagaimana sejarah tersebut diterima oleh murid-muridnya.

Dengan kata lain, guru SD adalah tulang punggung awal bagaimana sejarah itu harus disampaikan secara bertahap dalam lingkup lingkungan terkecil sampai meluas. Sebaliknya, jika dihadiri komisi D, setidaknya menjadi langkah awal bagi pembentukan kebijakan yang sarat dengan nilai-nilai lokalitas, budaya, dan sejarah Kabupaten Kendal itu sendiri. Sejarah bukan monopoli guru sejarah, melainkan menjadi bersama suatu masyarakat, demikian kata ketua panitia Purwanto, S.Pd.

SEJARAH ANAK-ANAK SOSIAL SMA 1 KENDAL 1989-1992

2010-07-11T20:45:00.000-07:00

Percakapan tentang sejarah, seringkali menjebak kita pada pilihan apakah yang kita lakukan itu termasuk ilmiah, pseudo ilmiah, atau berbau mitologi. Tulisan sejarah kerap mengarah pada ketiga ranah ini. Di sisi lain sulit bagi penulis untuk keluar dari tema besar seperti politik, ekonomi, dan militer. Ada kalanya masyarakat menganggap produk tulisan sejarah yang keluar dari mainstream dianggap 'murtad' dan kepadanya mendapat stempel karya kacangan dan buruk.

Membaca tulisan Sejarah Anak-Anak Sosial SMA 1 Kendal Tahun Ajar 1989-1992 setidaknya mengisyaratkan tentang pemberontakan terhadap pakem dunia sejarah. Sejarah tidak diartikan rentetan tahun dan tanggal beku yang membosankan. Sejarah lebih dari sekedar kronik. Sejarah menyajikan kumpulan cerita yang faktual dan berbicara secara apa adanya, jauh dari kupasan politik, apalagi kajian ekonomi yang serba ndakik dan sulit dipahami nalar masyarakat umum.

Sejarah Anak-anak Sosial sejatinya adalah cerita masa lalu yang terbungkus dalam bentuk cerpen-cerpen pendek dalam format pengklipingan kisah yang lucu. Orientasi sajian buku kecil ini adalah kupasan tentang peran kecil sekelompok manusia yang kebetulan berstatus sebagai siswa SMA 1 Kendal jurusan IPS. Membaca cerita ini kita pasti ingat dengan model penceritaan Andrea Hirata dengan tetraloginya Laskar Pelangi. Tentu saja dalam buku kecil itu terdapat kelucuan-kelucuan yang hampir sama.

SEMINAR NASIONAL: PENGGALIAN SEJARAH LOKAL DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

2010-07-11T20:03:00.000-07:00

Untuk pertama kalinya MGMP Sejarah Kabupaten Kendal mengadakan sebuah acara yang cukup bergengsi dan ilmiah. Acara yang ditunggu-tunggu ini adalah Seminar Nasional yang bertemakan: Penggalian Peristiwa dan Nilai-Nilai Sejarah Lokal sebagai Bahan Pembelajaran Sejarah di Sekolah. Pelaksanaan kegiatan seminar ini tanggal 25 Juli 2010 di Pondok Modern Selamat jalan Soekarno Hatta Batas Sebelah Barat Kota Kendal. Pembicara dalam seminar ini adalah para guru besar yang namanya sudah tidak asing lagi, yaitu: Prof. Dr. Singgih T.S., M.Hum dari UNDIP, dan Prof. Dr. Wasino, M.Hum dari UNNES.

Sebagai moderator, menurut rencana panitia akan mendatangkan peneliti muda Fajar Nursahid, S.Sos, M.Si dari LP3ES Jakarta. Dengan demikian kegiatan ini lingkupnya sangat luas. Meskipun nantinya akan mengarah pada bagaimana sejarah lokal itu dihadapkan pada KTSP sebagai medium yang sesuai dengan harapan dan solusi pembelajaran di sekolah, namun sudah pasti diskusi akan merembet pada persoalan pendidikan, perkembangan dan dinamika sejarah lokal, serta bagaimana menyikapi materi sejarah dalam situasi bangsa yang miskin kesadaran sejarahnya ini.

Dalam seminar ini, panitia memberikan peluang bagi para peserta yang notabene adalah guru SD sampai SMA, untuk memberikan kontribusi pemikiran baik tentang peristiwa dan sejarah lokal maupun pembelajaran yang terkait dengan sejarah lokal dalam bentuk makalah seminar. Makalah ini nantinya menjadi pendamping materi yang disampaikan oleh kedua pembicara inti nanti. Bagi para guru yang sudah PNS, makalah yang sudah terseleksi tersebut nantinya bisa menjadi syarat, bukti dan bahan kenaikan kepangkatan.

PENDEKLARASIAN MSI KOMISARIAT KENDAL

2010-07-11T18:10:00.000-07:00

MSI atau Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Kabupaten Kendal akhirnya akan segera dideklarasikan pada tanggal 25 Juli 2010 nanti. Pendeklarasian ini pada dasarnya merupakan sebuah keharusan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sejarah, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Kendal ini. Mengapa? Jelas sekali hal ini disebabkan status dan keberfungsian organisasi ini sangat vital bagi pengembangan dunia kesejarahan yang memerlukan sebuah kebersamaan dalam bentuk kelembagaan yang formal dan terstruktur.
Kita tahu bahwa selama dua tahun para pecinta sejarah dan guru sejarah berada dalam fase penantian ketidakjelasan. Organisasi MSI yang di tingkat pusat dan propinsi sudah lama berdiri, namun di tingkat daerah ada ketidaksamaan respon terhadap sosialisasi pendirian organisasi ini. Praktis, setiap daerah setingkat kabupaten di Jawa Tengah ini berada pada posisi berbeda ketika menanggapi MSI. Kabupaten Kendal termasuk paling bungsu dalam melahirkan organisasi ini. Mengapa bisa demikian?

PENGARUH PERADABAN BACSON-HOABINH, DONGSON, DAN SAHUYN BAGI PERKEMBANGAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA: SEBUAH PERSPEKTIF AKULTURATIF

2010-04-26T17:00:00.000-07:00

Dalam melihat perkembangan kebudayaan suatu masyarakat, setidaknya ada dua teori besar yang dipergunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisisnya. Pertama, tentu saja adalah teori evolutif. Teori ini memandang bahwa perkembangan kebudayaan suatu masyarakat murni terjadi berkat peran serta warga masyarakatnya. Artinya, proses bangun dan tumbuhnya sebuah bangunan kebudayaan masyarakat berasal dari lingkungan internal masyarakat yang bersangkutan tanpa melibatkan interaksi kebudayaan yang berasal dari luar. secara internal ada individu atau sekelompok manusia yang memiliki daya kreatif untuk memunculkan ide, gagasan, tindakan, dan produk fisik budaya yang mampu dihasilkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Kedua, teori akulturatif dengan berbagai variasinya. Teori ini memandang bahwa sebuah kebudayaan lahir dan berkembang berkat sentuhan, dorongan, dan pengaruh dari kebudayaan luar yang datang. kebudayaan luar yang berhasil menerobos masuk membawa bentukan dan citraan tertentu bagi perkembangan kebudayaan masyarakat asli atau pribumi.

Kedua teori tersebut mempunyai kelebihan dan sekaligus kelemahan dalam menyikapi berkembangnya sebuah kebudayaan masyarakat. Teori pertama lebih menekankan 'kesombongan' aktor lokal dalam memberikan kontribusi sebuah kebudayaan. Teori ini menafikan kontributor kelompok lain yang berasal dari luar komunitasnya. Seolah ada nuansa etnosentrisme dalam melihat perkembangan kebudayaan sendiri. Teori yang kedua tidak lepas pula dari beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah memandang kekurangmandirian sebuah bangsa atau masyarakat. Masyarakat tertentu dianggap pasip dan selalu menerima sebuah kebudayaan tanpa ada kuasa menolak. Perkembangan budaya masyarakat terjadi karena persentuhan dengan budaya luar. Kedua, terlihat ada nuansa xenosentrisme. Masyarakat sebuah komunitas menganggap bahwa kebudayaan luar lebih agung dan beradab, sehingga justru menafikan kebudayaan lokal yang dimilikinya. Ketiga, masyarakat lokal dianggap tidak beradab dan berbudaya. Adanya pengaruh luar dianggap sebagai berkah yang menolong masyarakat lokal dalam memperbaiki segala macam sistem pengetahuan, religi, peralatan hidup, dan teknologinya.

PEMANFAATAN NOVEL SEBAGAI BAHAN AJAR SEJARAH

2010-03-14T21:36:00.000-07:00

Ada anggapan bahwa novel identik dengan karangan fiktif yang tidak bersumber pada fakta sosial dan mental sebagai dasar penceritaan. Dalam novel, bagi sebagian masyarakat mengatakan bahwa alur dan jalan cerita murni ciptaan pengarang yang bertujuan sebagai medium hiburan dan sarana estetika belaka. Namun demikian asumsi-asumsi tersebut layak dipatahkan ketika banyak pakar di bidang ilmu humaniora sengaja menciptakan novel sebagai medium penyampaian pesan kepada publik mengenai suatu keadaan, tokoh, atau peristiwa tertentu. Novel banyak digarap melalui studi yang sarat metode ilmiah, referensi yang luas, dan pengamatan terlibat yang umumnya dilakukan oleh para peneliti profesional.

Kita dapat melihat bahwa novel karangan Umar Khayam yang berjudul Para Priyayi saja pada dasarnya merupakan sebuah dokumentasi historis antropologis tentang sikap, perilaku, dan mentalitas kehidupan priyayi pada masa Belanda, Jepang, dan menjelang episode sejarah kontemporer. Kuntowidjoyo yang profesor sejarah, seringkali membuat novel fiktif yang sebenarnya mengandung pesan historis yang sangat kental. Contohnya, novel Sang Pejinak Ular yang menceritakan kesaksian seorang pegawai negeri terhadap tumbangnya kekuasaan Orde Baru.
Yang tak kalah menariknya adalah karya-karya Romo Mangunwijaya, Pramudya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Marah Rusli, Achdiat K. Mihardja, Armijn Pane, Sutan Takdir Alihsyabana, Ahmad Tohari, Ramadhan K.H., Ismail Marahimin, Suparta Brata, dan N.H. Dini yang berupaya merekam semangat jaman, gaya hidup, emosi dan mentalitas kepemudaan, kemarahan dan pemberontakan manusia-manusia pada setting novel yang mereka mengalami proses fiksinisasi namun sangat kentara bahwa novel-novel karya mereka diproduksi dengan proses studi historis, sosiologis, dan antropologis yang cukup lama.
Keterkaitan dengan pembelajaran sejarah, tentu saja ada upaya guru untuk mendekatkan anak didik dengan novel-novel yang umumnya menjadi wilayah kegiatan belajar guru bahasa dan sastra Indonesia. Tak dapat dipungkiri memang banyak tulisan sejarah begitu berat untuk dikonsumsi oeh anak didik. Buku-buku sejarah murni dan pelajaran terasa kaku hingga tidak memudahkan terjadinya transformasi pengetahuan sejarah itu sendiri.
Dengan mengkaji novel yang bersetting sejarah, maka akan terjadinya kemudahan dan kenikmatan anak didik memperoleh fakta-fakta masa lalu. Segala kebosanan terhadap hafalan angka tahun, tokoh, dan peristiwa terobati ketika mereka membaca novel yang bermuatan sejarah tertentu. Anak didik lebih bisa memahami perilaku-perilaku bekas anggota KNIL yang masih loyal dengan pemerintah Kolonial Belanda melalui Burung-Burung Manyar besutan Romo Mangunwijaya, memahami pergulatan intelektual Tirto Adisoerya dan masalah keperempuan dalam Tetralogi novel Pramudya Ananta Toer, kekejaman Jepang dalam persoalan Ianfu dalam Perang pun Usai karangan Ismail Marahimin, perdebatan ideologi marxisme, komunismme, dan Islam dalam Atheis ciptaan Achdiat K. Mihardja, menangkap pesan kemelut pembangunan awal Orde Baru melalui Ladang Perminus-nya Ramadhan K.H., mengambil makna keterpinggiran nasib tokoh-tokoh yang dijadikan tumbal dalam peristiwa kelabu 1965 melalui trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari.
Banyak pula novel lainnya yang mempunyai relevansi sebagai bahan ajar sejarah di bangku SMA. Namun demikian, tidak otomatis setiap novel pasti mempunyai keterkaitan historis dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Dalam hal ini perlu ada usaha untuk mengkritisi terlebih dahulu relevansi historis dengan verifikasi internal dan eksternal. Pertama, guru harus mencoba membaca riwayat hidup sang pengarang sebuah novel yang akan dijadikan bahan ajar. Siapa pengarang bersama track record-nya perlu untuk dibaca dan dikaji lebih dahulu apakah pada akhirnya sang pengarang tersebut memiliki kepantasan apa tidak menulis sebuah peristiwa sejarah dalam wujud novel. Kedua, kedekatan penulis novel dengan setting novel yang dibuatnya. Seringkali novelis adalah saksi mata dari sebuah peristiwa. Ia menangkap pergulatan pemuda dan emoji jaman yang semua itu dirangkum dalam novelnya. Semakin dekat hubungan penulis dengan setting semakin kuat aspek sosial dan mentalitas yang terbungkus dalam karya sastranya. Ketiga, pengalaman pengarang. Faktor ini sangat penting mengingat sebuah karya tak bisa dipisahkan dengan karya sebelum dan sesudahnya. Seorang pengarang pasti memiliki eksistensi sikap dan tujuan dari apa yang dikisahkan dalam novel yang sarat dengan pengalaman hidupnya. Keempat, membandingkan novel tersebut dengan buku sejarah baku atau ilmiah. Jika terdapat banyak fakta yang bertentangan antara novel dengan kenyataan sejarah maka sudah pasti novel itu sekedar asal-asalan saja mencatut peristiwa sejarah tertentu untuk menegaskan seolah-olah karangan yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang heroik.

MASYARAKAT DAN BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KENDAL

2010-02-28T20:00:00.000-08:00

Banyak orang menganggap bahwa Benda Cagar Budaya atau BCB tidak lagi memiliki nilai kebanggaan tertentu yang harus dipertahankan kelestariannya. Kasus-kasus yang diberitakan melalui surat kabar lokal dan nasional memberikan gambaran secara umum bagaimana masyarakat setempat mempersepsikan apa BCB tersebut sehingga keberadaan lebih lanjut BCB tersebut tidak perlu dimaksimalisasikan upaya penjagaan, pemeliharaan, dan pelestariannya. Apakah memang seperti itu persepsi sebenarnya terhadap BCB, tulisan di bawah ini berupaya mengulasnya secara singkat.

Beberapa kejadian di Jawa Tengah telah memperlihatkan bagaimana kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian BCB. Kita melihat kasus di Kota Salatiga bagaimana eks Gedung Kodim harus dihancurkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi semata. Padahal masyarakat dan pemkot lokal sudah mengantongi sertifikasi akan status BCB yang dihancurkan tersebut.
Di tempat lain, Kabupaten Kendal mengalami nasib yang serupa. Pemerintah tidak ada niatan baik untuk menjaga keberadaan BCB dengan semestinya. Bangunan SMP 1 Kendal yang berusia lebih dari 100 tahun akhirnya dirobohkan demi kepentingan yang pragmatis. Kota Kendal tak lagi mempunyai keindahan arsitektur sisa bangunan Kolonial Belanda. Padahal, sebagian masyarakat bersepakat bahwa bangunan SMP 1 tersebut merupakan tetenger dan simbol sejarah pendidikan di Kabupaten Kendal. Tidak hanya itu saja gedung sisa peninggalan masa pergerakan yang terletak di jalan pemuda akhirnya juga tinggal kenangan saja. Gedung yang pernah dipergunakan sebagai tempat bersekolah untuk bangunan kelas SMA 1 Kendal akhirnya berganti menjadi rumah walet yang struktur bangunannya sudah berubah sama sekali. Nampaknya upaya penghancuran BCB semakin lama semakin gencar. Pemerintah tidak mampu menutup kemauan elit politik yang berkuasa untuk bekerja sama menghilangkan bangunan yang dianggap mengotori panorma perkotaan. Kalau pun masih ada sisa bangunan BCB tersebut, tetap saja pemerintah tidak mampu menciptakan pemeliharaan yang optimal. Contohnya saja bangunan sisa stasiun kereta api kolonial Belanda yang ada di desa Bugangin Kendal. Banyak bangunan ini yang terlantar dan dianggap tidak mempunyai nilai historis sama sekali. Kita dapat melihat rumah dinas Perumka yang dindingnya terkelupas dengan cat yang tidak pernah diperbaiki dengan sebaiknya. Keadaan bangunan ini sama dengan rumah dinas karyawan PG Cepiring yang terbiarkan tanpa penghuni. Kejayaan PG Cepiring yang mampu mensejahbterakan pegawainya seolah tidak berbekas ketika kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri keruntuhan di sudut-sudut tertentu BCB tersebut.

PERANG DUNIA II: ANTARA KEGAGALAN DAN KEGAGAHAN

2010-02-04T18:20:00.000-08:00

Perang identik dengan dunia kekerasan. Negara yang terlibat peperangan adalah mereka yang memandang bahwa mengalahkan bangsa dan negara lain adalah sebuah kebutuhan penaklukan yang bermuara pada penguasaan ekonomi dan politik atas negara yang kalah perang. Benturan antara dua kekuatan atau lebih ini yang menyebabkan berkecamuknya peperangan yang meluas pada negara-negara dunia ketiga yang sebelumnya tidak terlibat dan tak tahu menahu. Di sisi yang lain, peperangan dianggap sebagai pintu masuk menuju perdamaian. Bagi mereka, perdamaian hanya ada jika negara yang dianggap telah ditaklukkan melalui peperangan itu sendiri. Lalu, bagaimanakah sebetulnya esensi adanya peperangan sendiri? Sejauhmana misi perdamaian pasca perang dunia II tersebut dapat berlangsung dalam masa perang dingin yang melibatkan dua kekuatan negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet? Tulisan ini akan berbicara pada dua hal utama tersebut.

Perang dunia II terjadi karena keteledoran pemimpin sebuah bangsa yang terlalu gegabah merumuskan emosi dan spirit kebangsaannya untuk tujuan yang kabur. Kita melihat bahwa tokoh seperti Adolf Hitler dan Moussolini mencoba menerjemahkan kemauan bangsa dalam bentuk ideologi fasisme agar tercipta penyatuan rakyat Jerman dan Italia sebagai upaya mengembalikan makna kejayaan masa lalu mereka pada konteks waktu yang berbeda. Adanya bentuk perjanjian pasca Perang Dunia I seperti perjanjian Versailles, St. Germain, Neully, dan Sevres maka wilayah Jerman dan sekutunya terkikis habis. Jerman yang pernah menjadi bangsa besar tiba-tiba harus menanggung malu luar biasa. Di sisi lain Liga Bangsa-Bangsa yang dipercaya untuk membawa perubahan yang bijak pasca perang juga tidak berfungsi secara optimal. Organisasi ini bertindak dengan standar ganda. Untuk memecahkan persoalan yang menyangkut negara kecil, LBB terbukti memiliki kemampuan, namun ketika menyangkut konflik yang melibatkan negara besar, maka LBB tidak mampu bertindak adil.

Melihat hal di atas, perasaan sakit hati kolektif, persoalan kejayaan masa lalu sebuah bangsa dan ketidakberesan sebuah organisasi berskala dunia yang tak mampu berfungsi dengan baik, pada akhirnya menciptakan peperangan yang relatif besar. Masa 20 tahun (1919-1939)pasca Perang Dunia I, tidak mampu dimanfaatkan bagi bangsa-bangsa Eropa untuk meredakan api permusuhan yang pernah tercipta diantara mereka. Perdamaian yang berjalan selama 20 tahun hanyalah tahapan bagi bangsa Eropa untuk melakukan kekejaman kemanusiaan lagi. Mereka memendam kekesalan sebagai bangsa pecundang yang akhirnya memicu melakukan pembalasan dalam bentuk Perang Dunia II.

Perang Dunia II melahirkan kesengsaraan bagi negara yang terlibat peperangan secara langsung. Di sisi yang lain, kehancuran negara Eropa akibat perang tersebut mampu memberikan penyadaran bagi mereka bahwa peperangan hanya menuai kekesalan, kekecewaan, dan kemerosotan sosial ekonomi. Namun demikian, untuk membangkitkan keadaan perekonomian sebuah bangsa, mereka membutuhkan bantuan dari negara adikuasa seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai negara yang mampu memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan ekonomi dan militernya.

Lalu, siapa yang menikmati situasi pasca perang dunia II? Tentu saja Perang Dunia II melahirkan dua negara adikuasa yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dua negara inilah yang akhirnya berperan penting dalam peta percaturan politik dunia. Mengapa? Jelas sekali bahwa kedua negara ini memiliki suplai ekonomi dan militer yang paling kuat. Pada saat perang dunia I dan II, wilayah kedua negara ini tidak terlalu signifikan sebagai kancah peperangan. Dengan demikian, prasarana vital mereka jelas tetap terpelihara dan terjaga secara aman. Mereka mampu menyediakan apa saja kebutuhan yang menyangkut kepentingan ekonomi dan politik.

Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan kedua negara tersebut terpisah. Muatan kepentingan ideologis yang tidak sama menjadi faktor terpenting bagi mereka untuk memisahkan diri. Uni Soviet sebagai negara yang berideologi sosialis-komunis jelas tidak akan mampu berkolaborasi dengan Amerika Serikat yang berideologi Kapitalis-Liberal. Adanya kekuasaan yang dimiliki sama besarnya tetapi berbeda kepentingannya ini menyebabkan kedua negara adikuasa tersebut mempunyai cara-cara tertentu untuk mengembangkan jaringan dan wilayah pasar bagi produk ekonomi mereka.

MEWACANAKAN SEJARAH MASA LALU, KINI, DAN ESOK*

2010-02-02T23:14:00.000-08:00

Dewasa ini, sejarah semakin ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Kehidupan yang pragmatis memberi ruang yang sempit untuk berpikir reflektif dan futuristik. Mereka terperangkap dalam budaya sesaat yang menekankan pada sesuatu yang bersifat materialistik. Dalam konteks yang demikian, kesadaran masa lalu dan bayangan masa depan yang hendak dilalui tidak berkembang.

Dalam masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran historis tersebut akan melahirkan generasi yang cacat secara sosial dan budaya karena kehilangan identitas dan jati dirinya. Situasi ini menjadikan generasi bangsa tersebut menjadi rapuh, mudah dipengaruhi bangsa lain, dan tidak mempunyai kebanggaan yang dapat dijadikan modal dasar membangun masa depannya.

Pada dasarnya tugas sejarawan adalah menemukan, melukiskan, dan menerangkan. Masa lalu hanya sekali terjadi dan hilang ditelan waktu. Masa lalu dapat dihidupkan kembali melalui rekonstruksi sejarah yang dilakukan sejarawan. Usaha rekonstruksi masa lalu dimulai dari menemukan dan mengumpulkan sumber, menyeleksi data, membangun fakta, menyusun kisah dan menerangkannya. Hasilnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan sejarah. Itulah tahapan kerja sejarawan yang mesti dilalui untuk menemukan apa yang kemudian disebut "inilah sejarah."

*Penulis adalah Dr. Warto, M.Hum (Dosen Sejarah UNS Solo). Tulisan ini adalah hasil ringkasan dari makalah beliau dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Lembaga Organisasi Kesejarahan oleh Seksi Kesejarahan Bidang Kesejarahan dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah 23-25 Maret 2009 di P2PNFI Regional II Jl Diponegoro 250 Ungaran.

SPIRIT DAN AKTUALISASI KESEJARAHAN UNTUK PEMAHAMAN RASA KEBANGSAAN*

2010-02-02T21:14:00.000-08:00

Apabila bercakap tentang sejarah, pasti yang terlintas adalah kejadian masa lalu yang terkait kehidupan manusia. Namun demikian tidak semua peristiwa masa lalu menjadi sejarah, sejatinya hanya peristiwa yang mempunyai makna istimewa bagi kehidupan berbangsa yang menarik perhatian dunia kesejarahan.

Dewasa ini ada tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah mengabaikan peran penting sejarah dalam kehidupan. Mereka menganggap bahwa sejarah adalah ilmu yang tidak perlu dipelajari dan dipandang sebelah mata saja. Buktinya, dalam kurikulum pendidikan kita, sejarah sering menyatu dengan mata pelajaran PKn atau IPS lainnya serta mendapatkan porsi jam pelajaran yang minim.

*Penulis adalah Dra. Eko Heri Widiastuti, M.Hum. Tulisan ini adalah hasil ringkasan makalah beliau yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Lembaga Organisasi Kesejarahan yang diselenggarakan oleh Seksi Kesejarahan Bidang Kesejarahan dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah di Ungaran 23-25 Maret 2009.

ASPEK LOKALITAS DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA*

2010-01-31T22:56:00.000-08:00

Penulisan sejarah Indonesia sudah mengalami fase perkembangan yang mutakhir. Sejarawan Indonesia sudah lama meninggalkan model penulisan yang condong pada subyektifitas tertentu atas nama kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penulisan sejarah tradisional terpaksa mengalami perombakan dan jelas tidak ilmiah karena berdasarkan sudut pandang mitologi, kraton-sentris, dan berbau feodal. Sebaliknya penulisan sejarah masa kolonial tentu saja syarat muatan kebaikan-kebaikan yang melegitimasi kekuasaan Belanda di Nusantara ini. Tahap berikutnya, historiografi nasional yang merupakan antitesa dari historiografi kolonial mencoba untuk memberikan makna bagi rasa nasionalisme yang sedang gencar-gencarnya saat itu. Penulisan sejarah masa ini memberikan suntikan nasionalisme pada anak bangsa yang masih emosional dan kadang gegabah. Akibatnya karya-karya historiografi nasional dituduh menciptakan kenikmatan nasionalisme yang justru berlebihan hingga menimbulkan sikap ultranasionalisme. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah tahap historiografi modern sebagai bentuk penulisan sejarah terakhir menjadi momentum untuk menuliskan segala masa lalu secara ilmiah yang bisa menggantikan posisi historiografi nasional ataukah justru ada tahap selanjutnya sebagai bentuk penulisan sejarah yang dapat mewakili apa yang pernah ada pada sebuah kejadian di masa lalu?

RELASI PITECANTROPUS DAN ADAM: SEBUAH EVOLUSI YANG KABUR*

2010-01-20T00:57:00.000-08:00

Memperdebatkan siapa sebenarnya nenek moyang manusia merupakan pekerjaan yang sebenarnya sudah selesai namun seringkali berbuntut panjang. Mengapa? Dari pendekatan agama, jelas sekali bahwa kisah tentang Adam memunculkan sebuah fakta keras yang sulit terbantahkan kebenarannya. Berdasarkan keyakinan kita selaku manusia beragama, maka kita akan menyatakan bahwa Adamlah manusia cerdas yang pantas untuk kita kalungi icon pemersatu ras yang akhirnya berbeda rupa, sikap, dan mental. Adamlah makhluk yang mampu berdialog dengan Tuhan dan mampu menghafal ribuan nama dalam waktu sekejap. Lalu, apakah perspektif agama besar ini sesuai dengan kenyataan yang akhir-akhir ini mulai dipeributkan tentang siapa sebenarnya nenek moyang kita?

MENGENALKAN JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH*

2010-01-20T00:43:00.000-08:00

Dewasa ini, upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik dalam konteks kegiatan belajar sangat mutlak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pelayanan yang terstandarisasi di mana merupakan salah satu pilar bagi pendidikan yang berbasis sekolah dan berkategori unggul sehingga akan memberikan nilai lebih bagi sekolah yang bersangkutan. Bentuk perubahan dapat terwujud dalam bagaimana cara mengajar yang efektif, metode yang digunakan, termasuk pula bagaimana melakukan pendekatan dalam sebuah pembelajaran inovatif sehingga memberikan respon positif dan semangat tinggi bagi peserta didik untuk lebih meningkatkan prestasi akademiknya.

Di sisi lain, perbaikan pola pembelajaran mulai intensif dilakukan semenjak munculnya kurikulum 2004 yang dipertegas dengan keberadaan KTSP tahun 2006. Semua guru mata pelajaran apapun diwajibkan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang mengarah pada upaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Dengan inovasi pembelajaran yang semakin lama semakin berkembang maka guru dapat meningkatkan respon, motivasi, aktivitas belajar, dan hasil belajar yang lebih tinggi. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa guru di SMA 2 Kendal telah menunjukkan berbagai peningkatan motivasi dan prestasi belajar ketika guru menerapkan model belajar behaviour, konstruktivisme, kolabaratif atau kooperatif yang inovatif dan variatif.

Namun demikian, dari berbagai Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan guru SMA 2 Kendal, masih jarang yang meneliti bagaimana penggunaan model pembelajaran inovatif untuk pengembangan motivasi dan hasil belajar peserta didik khususnya mata pelajaran sejarah. Ada satu penelitian dari Tuti Handayani S.Pd yang mempergunakan model main mapping untuk menggali potensi anak didik mengembangkaan daya kreativitasnya sehingga mempelajari sejarah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Keberhasilan penelitian ini jelas pada upaya memecahkan kejemuan dan kebosanan peserta didik dalam kegiatan belajar sejarah yang selama ini terkesan guru oriented dan menjadikan peserta didik sebagai obyek semata.

Pada dasarnya banyak sekali variasi model pembelajaran baik yang kolaboratif maupun kooperatif. Salah satu yang paling mudah dan murah penggunaannya adalah model Jigsaw. Model Jigsaw ini sudah umum dipergunakan oleh kalangan guru mapel apa saja. Beragam PTK yang dihasilkan guru-guru se-kabupaten Kendal rata-rata banyak yang membahas model pembelajaran ini. Namun, tidak satupun guru sejarah yang telah berhasil mewujudkan PTK dalam bentuk model pembelajaran ini. Persoalannya lebih pada rendahnya upaya guru untuk menuliskan apa yang sudah dilakukan dalam bentuk catatan, apalagi melakukan penelitian intensif dalam bentuk PTK.

Jika mau jujur, sebenarnya setiap guru termasuk guru sejarah, pasti sudah pernah melakukan kegiatan belajar yang inovatif. Pembelajaran inovatif adalah sebuah kebutuhan bagi guru agar apa yang disampaikan dapat sampai kepada peserta didik dengan lebih mudah, efektif, dan tentu saja menarik. Aspek kemenarikan ini sangat penting sekali mengingat bahwa pondasi dasar mata pelajaran sejarah adalah hafalan fakta masa lalu. Materi sejarah yang sangat banyak dengan alokasi waktu yang sangat terbatas kadang menjadi suatu kendala dalam kegiatan belajar. Namun seiring pengalaman guru dalam mengajar, mereka dapat mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum apa yang akan dilaksanakan di sekolah.

Menyikapi hal demikian, tentu guru tidak lagi menyalahkan keberadaan materi pelajaran yang memang itu-itu saja dengan waktu yang selamanya tetap. Guru sejarah harus membuat program kegiatan belajar yang dinamis. Pembelajarn Jigsaw akhirnya menjadi alternatif termurah bagi upaya memecahkan kebuntuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar sejarah.

Umumnya, guru sejarah pernah melakukan pembelajaran ini. Rata-rata guru sejarah melakukan model diskusi kecil, diskusi kelompok, sampai dengan diskusi kelas. Hanya saja, mereka tidak tahu-menahu istilah teknis model pembelajaran Jigsaw ini. Model Jigsaw sendiri adalah diskusi kecil terbatas yang dilanjutkan dalam bentuk diskusi yang luas. Model ini merupakan pengembangan dari model tutor sebaya. Aspek keperbedaannya lebih pada bagaimana peserta didik terbagi pada kelompok sedang terlebih dahulu yang beranggotakan 4-5 orang. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan tugas yang berbeda. Pada materi Orde Reformasi dalam pembelajaran sejarah saja misalnya, anggota pertama suatu kelompok mendapat tugas menjelaskan latar belakang munculnya gerakan reformasi. Anggota kedua menjelaskan tentang proses jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Anggota ketiga menjelaskan tuntutan para mahasiswa dalam bentuk demonstrasi besar-besaran. Anggota keempat menjelaskan bagaimana realisasi tuntutan mahasiswa pada awal pemerintahan era reformasi. Kemudian, antara anggota kelompok pertama dengan anggota kelompok pertama pula dari kelompok yang lainnya bertemu. Mereka membahas materi yang sama. Setelah pembahasan selesai mereka kembali lagi pada kelompok inti atau semula. Demikian selanjutnya, anggota kelompok dua, tiga, dan empat juga bertemu dan membahas dengan anggota kelompok dua, tiga, dan empat dari kelompok yang lainnya. Oleh karena dalam kelas terdapat 10 kelompok inti, berarti setiap anggota kelompok nomer yang sama dapat bertemu dengan anggota kelompok nomer yang sama sebanyak 10 orang. Mereka membahas secara detail dengan referensi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dari referensi yang banyak dan diskusi intensif maka mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi kesejarahan dalam hal ini materi era reformasi kepada teman-temannya pada kelompok inti. Pada tahap terakhir tentu saja dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana informasi dari pola dan model demikian bisa melekat pada memori peserta didik.

Jika ingin mengembangkan model ini lebih lanjut, maka dapat disusun dalam format penelitian tindakan kelas, dengan cara menambahkan siklus demi siklus agar perolehan kenaikan prosentase prestasi atau minat peserta didik dapat terlihat dengan jelas.

Lepas dari soal itu, mengapa pembelajaran sejarah perlu menggunakan model kegiatan ini? Hal ini tentu saja terkait dengan materi dan bahan belajar sejarah yang luas. Dengan Jigsaw setidaknya mempermudah kegiatan belajar baik dari sisi guru maupun peserta didik sendiri. Materi sejarah yang dapat mempergunakan materi ini adalah Kehidupan Manusia Purba, Masuknya Kebudayaan Hindu dan Islam, Penjajahan Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, Masa Awal Kemerdekaan Indonesia, Demokrasi Liberal dan Terpimpin, serta Masa Orde Baru dan Reformasi.

Keberhasilan model pembelajaran ini lebih tertuju pada keseriusan kedua belah pihak yaitu guru dan peserta didik. Tanpa ada usaha keras maka pembelajaran secanggih apapun tidak bisa membawa hasil yang maksimal, termasuk Jigsaw sekalipun.

*Penulis adalah guru sejarah SMA 2 Kendal.

MENGHIDUPKAN KEMBALI MGMP SEJARAH

2009-11-06T21:07:00.000-08:00

Sebagai anggota MGMP Sejarah Kendal, saya mulai bersyukur karena adanya niatan baik dari pengurus MGMP untuk menggiatkan kembali aktivitas MGMP Sejarah yang pernah mati suri selama hampir tiga tahun. Program kerja selama tiga tahun yang tak pernah ada dan terealisasikan seakan memberi keburaman dan kecemasan pada para anggota MGMP untuk melihat lembaga ini di masa mendatang.

MENANYAKAN KEPAHLAWANAN

2009-11-06T20:32:00.000-08:00

Dari sejarah bangsa kita melihat banyaknya tokoh-tokoh yang karena peran dan sikap politiknya maka ia pantas kita anggap sebagai pahlawan. Ada anggapan bahwa pahlawan adalah orang-orang penting yang dipilih oleh sejarah. Mereka memiliki riwayat perjuangan yang cukup tinggi. Pembelaan terhadap sesuatu yang kebetulan melawan ketidakadilan VOC, pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan NICA maka memposisikan mereka sebagai korban zaman. Dengan berlalunya waktu, secara politis generasi sekarang menyebut tokohg-tokoh yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa perlawanan tersebut sebagai pahlawan.

Lalu muncul suatu pertanyaan, apakah memang seperti itu definisi pahlawan itu? Adakah sejarah sudah benar-benar jujur untuk mengklaim jasa-jasa mereka layaknya pahlawan yang pantas dan penuh dengan tanda-tanda kebesaran? ataukah justru para pemberontak dan pengkhianat bangsa yang kelak dapat pula mendapatkan julukan sebagai pahlawan?

TRADISI DAN SEJARAH LOKAL

2009-10-19T19:20:00.001-07:00

Sejarah kerap dimaknai sebagai peristiwa masa lalu yang unik dan berskala besar saja. Masyarakat secara tidak sadar bersepakat tentang konsep sejarah yang demikian ini. Hal ini dapat disadari mengingat sebagian masyarakat kita sedari awal memang tidak mendapatkan peemahaman sejarah yang seutuhnya. Berbagai muatan pelajaran di bangku sekolah dasar ditambah dengan pemberian pendidikan sejarah yang terfokus pada hafalan fakta masa lalu peristiwa politik Indonesia telah berhasil mempersepsikan sejarah secara sepihak ini.

Seringkali pula ada ketidaksadaran kita untuk melihat fungsi tradisi sebuah masyarakat sebagai basis pemahaman sejarah kultural suatu masyarakat. Padahal dengan mencoba mengeksplorasi tradisi masyarakat acapkali akan banyak data-data masa lalu lokalitas sebuah masyarakat akan tergali dengan baik. Dengan kata lain, banyak bahan-bahan cerita yang berbentuk folklor, mitos, dan legenda sebagai upaya melihat eksistensi suatu masyarakat pada masa lalu.

Oleh karena itu tulisan ini mencoba menghubungakan ragam tradisi lokal sebagai bahan untuk mengungkap sejarah lokal. Dengan pengungkapan tradisi sebagai sumber sejarah siapa tahu ada usaha pemerintah untuk menjadikan banyaknya tradisi sebagai titian mengeksplorasi kekayaan masa lalu suatu daerah.

AGENDA KEGIATAN MGMP SMA TAHUN 2009/2010 KABUPATEN KENDAL

2009-08-06T02:13:00.000-07:00

Selama tiga tahun ini, MGMP sejarah mengalami kevakuman kegiatan. Selama ini tidak ada pertemuan yang membahas persoalan guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Guru-guru sejarah kebingungan ketika setiap tahun ajaran baru menjelang, ada saja persoalan yang datang silih berganti. Oleh karena itu agar masalah tersebut tidak terulang lagi, dalam satu tahun ke depan, MGMP Sejarah sudah menyiapkan agenda dan jadual penyelenggaraan kegiatan MGMP.

Adapun tempat penyelenggaraan MGMP setiap bulannya dan agenda apa yang harus dibahas tersebut terlampir sebagai berikut:

1. Pertemuan MGMP bulan Oktober 2009 bertempat di SMA 1 Cepiring, membahas pengembangan silabus dan RPP, di mana pembahasan RPP kelas x anggotanya adalah Diah Retnowati, Muslichin, Nikmah, Agung dan Endang Kumalawati. Pembahasan kelas XI IPS anggotanya adalah Enny Boedi Oetami, Jumono, Tuti Handayani, sedangkan RPP kelas XI IPA anggotanya Sri Puji Lestari, Tjiptoro, dan Purwanto. Pembahasan RPP kelas XII adalah Indayani Sumartini, Eka Yuli, Sri Sumarni. Pembahasan RPP Program bahasa: Yulianto dan Agus Kristanto.

2. Pertemuan MGMP bulan Nopember 2009 bertempat di SMA 1 Pegandon, yang membahas pengembangan bahan ajar (modul) untuk semester dua.

3. Pertemuan MGMP bulan Desember 2009 bertempat di SMA 1 Boja yang membahas tentang Pembentukan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) cabang Kendal.

4. Pertemuan MGMP bulan Januari 2010 bertempat di SMA 1 Kaliwungu, yang membahas tentang Kepanitiaan Studi Banding dan Program Wisata Sejarah di Mojokerto Jawa Timur.

5. Pertemuan MGMP bulan Pebruari 2010 bertempat di SMA 1 Sukorejo yang membahas tentang penggunaan IT dalam Pembelajaran Sejarah.

6. Pertemuan MGMP bulan Maret 2010 bertempat di SMA PGRI Kendal membahas tentang Diklat Bahasa Inggris untuk Guru Sejarah. Tutor dari Unnes.

7. Pertemuan MGMP bulan April 2010 di SMA 1 Singorojo membahas tentang Seminar Sejarah Lokal.

Demikian agenda kegiatan dalam tahun ajaran 2009/2010. Sangat mungkin pada saatnya nanti ada beberapa perubahan kecil yang menyangkut kegiatan apa yang harus terlaksana lebih dahulu. Namun demikian, agenda kegiatan ini menjadikan guru sejarah SMA menjadi sangat optimis bahwa kegiatan MGMP akan tetap terlaksana secara kontinuitas dan terus-menerus.

PEMBENTUKAN AGMP SEJARAH SMA KABUPATEN KENDAL*

2009-08-06T01:46:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan kesejahteraan guru-guru sejarah di tingkat SMA dan sederajat, maka rapat perdana MGMP SMA se-Kabupaten Kendal yang telah vakum tiga tahun memutuskan untuk membentuk Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP) Sejarah Kabupaten Kendal. Dengan adanya AGMP diharapkan guru sejarah memiliki organisasi tempat berlindung yang lebih pasti. AGMP bergerak di bidang sosial dan advokasi yang mendukung peran guru di bidang kemasyarakatan. Jika MGMP sejarah lebih menitikberatkan bagaimana dan seperti apa proses pembelajaran di kelas, kenaikan pangkat, dan pembahasan bahan ajar, maka AGMP ini mewakili para guru untuk mengembangkan peran sosialnya yang selama ini kurang diperhatikan.

Dahulu peran sosial guru terwakili adanya PGRI (persatuan Guru Republik Indonesia). Namun demikian, faktanya terlihat bahwa PGRI lebih condong untuk mengatasi persoalan karir dan kemasyarakatan guru-guru sekolah dasar. Adanya wilayah kegiatan PGRI yang lebih luas sehingga menyebabkan organisasi ini tidak terlalu memperhatikan tugas dan peran guru bidang studi di tingkat SMA. Para guru mengalami kebingungan dalam menyalurkan aspirasinya. Mereka akhirnya menjadikan MGMP sebagai organisasi tempat guru berdiskusi tentang pembelajaran menjadi wahana untuk membahas peningkatan karier dan pernyataan sikap-sikap sosial dan politik.

Keadaan tersebut jelas kurang pas. Oleh karena itu, AGMP mengembalikan pada posisi yang sebenarnya terhadap persoalan-persoalan guru yang selama ini tertampung dalam MGMP atau bahkan PGRI. Dengan adanya AGMP maka ruang gerak guru serasa lebih luas tanpa harus melanggar ketentuan suatu organisasi.

Rapat MGMP Sejarah di SMA 1 Weleri itu akhirnya menyepakati pembentukan AGMP setelah melalui diskusi yang cukup melelahkan di antara guru-guru yang hadir. Berdasarkan rapat tertanggal 6 Agustus 2009, maka ketua MGMP Sejarah Kabupaten Kendal Drs. Tjiptoro, M.Pd selaku pengurus AGMP Propinsi Jawa Tengah mempertimbangkan dan memutuskan beberapa guru untuk menjabat organisasi yang baru itu. Adapun susunan AGMP Sejarah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Ketua Umum: Drs. Jumono (SMA 1 Boja)

Ketua I: Drs. Agus Kristiono (SMA 1 Kendal)

Ketua II: Purwanto, S.Pd (SMA 1 Pegandon)

Sekretaris: Muslichin, SS, M.Pd (SMA 2 Kendal)

Wakil Sekretaris: Dra. Endang Kumalawati (SMA 1 Cepiring)

Bendahara: Tuti Handayani, S.Pd (SMA 2 Kendal)

Wakil Bendahara: Indriyana, S.Pd (SMA 1 Sukorejo)

Demikianlah susunan organisasi AGMP yang baru terpilih. Seksi-seksi sebagai kelanjutan tugas selanjutnya belum terbentuk mengingat banyaknya agenda yang dibicarakan dalam MGMP siang tadi. Semoga dengan adanya AGMP ini dapat meningkatkan peran sosial guru dalam lingkungan sekolah maupun di luar itu.

UPAYA DAN STRATEGI PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KENDAL*

2009-08-02T21:41:00.000-07:00

Upaya pelestarian budaya sebagai aset jati diri dan identitas sebuah masyarakat di dalam suatu komunitas budaya menjadi bagian yang penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang berwajah modernisasi ini. Pembangunan sektor kebudayaan selanjutnya juga akan menjadi bagian yang integral dengan sektor lain untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat (Joharnoto, 2005: 1).

Di samping itu era serba digital saat ini merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala resiko dan dampaknya. Besarnya pengaruh asing yang masuk akan membawa pengaruh terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun budayanya. Oleh karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya (Istiyarti, 2007: 1).

Salah satu bentuk penginformasian budaya kepada publik adalah menyampaikan segala produk budaya yang telah terdokumentasikan baik oleh pemerintah maupun swasta melalui museum atau kantor yang menjaga pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) yang selama ini dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Pemerintah maupun pihak swasta tertentu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang keberadaan BCB itu kepada publik. Tanpa melibatkan publik terutama generasi muda maka bisa jadi keberangsungan dan kontuinitas pelestarian budaya tidak akan dapat berjalan terus-menerus.

Di samping itu, masalah kepekaan pemerintah daerah dalam melihat keberadaan BCB terkadang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Banyak terlihat beberapa daerah yang sudah memiliki prasarana dan daya dukung dalam pemeliharaan BCB, namun demikian ada pula beberapa daerah lain yang justru belum memiliki sarana dan prasarana pemelliharaan BCB yang ideal.

Di Kabupaten Kendal sebagai misal. Daerah yang cukup kaya pangan ini ternyata memiliki kandungan BCB dari masa lalu kerajaan Hindu-Buddha. Banyak candi, arca, serta lingga-yoni yang terdapat di kawasan atas kabupaten ini. Akan tetapi pemerintah daerah belum memiliki keseriusan untuk mengatasi bagaimana benda-benda itu bernilai guna tinggi bagi generasi sekarang. Pemerintah daerah belum melakukan pemeliharaan yang optimal. Benda bersejarah itu dibiarkan tergeletak begitu saja hingga banyak bahan materi yang diambil penduduk setempat untuk keperluan pondasi rumah, dapur, atau mistik (Robbani, 2008: 2).

Amat sayang sekali perlakuan pemerintah daerah yang kurang memiliki kepekaan sejarah dan budaya seperti itu. Di sisi lain peninggalan–peninggalan yang berada di Kabupaten Kendal sampai sekarang tak banyak orang yang tahu. Mengingat sulitnya mencari sumber tertulis yang dapat menjelaskan tentang peninggalan Hindu-Budha tersebut. Dalam pengungkapannya pun hanya dapat ditinjau dari sisa-sisa bangunan candi-candi dan arca–arca yang ada.

Oleh karena itu karya tulis ini akan mengungkapkan sejauhmana usaha dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam menjaga dan melestarikan situs kuno Hindu-Buddha, peninggalan masa Islam, dan bangunan-bangunan warisan Kolonial Belanda sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap sejarah dan masa lalu bangsa Indonesia ini sendiri. Bagi pemerintah sendiri, karya tulis ini dapat berguna sebagai wahana kritik yang bersifat membangun sekaligus evaluasi atas pencapaian target kerja mereka dan sarana reflektif untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, bagi para pelajar lainnya karya tulis ini dapat memberikan suport dan daya pikat untuk merangsang melakukan kajian yang sama sehingga dapat melatih budaya penelitian di antara para pelajar, dan bagi masyarakat umum karya tulis ini berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang keberadaan BCB yang selama ini telah mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kendal.

B. PEMBAHASAN
1. Tulisan Sebelumnya
Laporan yang berkaitan dengan persoalan pelestarian BCB belum begitu banyak dilakukan. Umumnya tulisan tentang BCB banyak dillaksanakan oleh Pemerintah Daerah, guru, dan beberapa pelajar. Namun demikian laporan hasil mereka bersifat saling melengkapi. Dengan demikiaan, karya tulis ini pun akhirnya menjadi pelengkap dan berguna bagi para pembaca maupun pengambil keputusan terhadap strategi efektif yang bagaimana lagi untuk melestarikan BCB di Kabupaten Kendal.

Tulisan pertama yang menjadi acuan karya tulis ini adalah Laporan Balai Pelstarian Peninggalan Purbakala Prambanan Tahun 2005 yang berjudul Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal (Indra, 2005). Tulisan ini lebih memfokuskan pembahasan tentang kompleks makam Bupati Kaliwungu, makam Kyai Haji Asy’ari, makam Sunan Katong, makam Pakuwojo, Gapura Kabupaten Kaliwungu, dan Yoni maupun peti batu. Namun demikian sifat tulisan ini deskriptif yang memaparkan saja keberadaan BCB tersebut tanpa menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga situs-situs BCB tersebut.

Tulisan kedua yang dijadikan acuan karya tulis ini adalah Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah (Tjahyono, 2000). Berbeda dengan yang laporan di atas, laporan Balai Arkeologi Yogyakarta ini lebih memfokuskan pembahasan pada aspek politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Kendal dan Batang pada masa Hindu-Buddha yang dihubungkan dengan artefak sisa-sisa peninggalannya.

Tulisan ketiga yang menjadi acuan selanjutnya adalah Identifikasi Benda Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Kendal (Muslichin, 2007). Tulisan Muslichin ini juga berupa deksripsi singkat mengenai BCB peninggalan masa Hindu-Buddha yang banyak terdapat di Kabupaten Kendal bagian selatan. Tulisan ini juga belum membahas tentang bagaimana peran pemerintah setempat dalam menjaga dan melestarikan BCB di yang ada di wilayahnya.

Tulisan keempat yang masih menjadi acuan karya tulis ini adalah Nuansa Pemarginalan Masyarakat Pesisir dalam Jejak–Jejak Peninggalan Hindu-Buddha di Kabupaten Kendal (Robbani, 2008). Tulisan rekan pelajar ini membahas tentang posisi dan kondisi sosial historis Kabupaten Kendal pada masa Hindu-Buddha. Robbani juga membahas pula tentang bukti-bukti keberadaan pemerintahan para rakai yang ada di Kabupaten Kendal masa klasik berdasarkan sisa-sisa peninggalan Hindu-Buddha. Otomatis, pembahasan Robbani ini juga kurang terkait dengan tema pengkajian karya tulis ini. Namun demikian informasi data arkeologis dapat dipergunakan untuk membuka pembahasan tentang strategi pelestarian budaya.

Tulisan kelima yang menjadi acuan tulisan ini adalah Makam Wali sebagai Medan Budaya dan Pewarisan Nilai Tradisi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal (Suryanto, 2008). Tulisan Slamet Suryanto ini cukup memberikan data-data tentang BCB yang ada di kompleks pemakaman para wali di Protowetan Kaliwungu. Namun demikian Slamet Suryanto hanya memfokuskan bagaimana usaha masyarakat setempat dalam menjaga keberadaan makam wali tersebut melalui tradisi syawalan, nyadran, dan ziarah kubur sebagai upaya mengenalkan generasi sekarang dengan warisan Islam masa lalu itu.

Tulisan terakhir yang menjadi acuan adalah Eksplorasi Sejarah Lokal Sebuah Upaya Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Contextual Teaching and Learning (Oetami, 2009). Tulisan Enny Boedi Oetami ini menyoroti bagaimana sejarah lokal dapat dijadikan sebagai sarana belajar sejarah. Namun demikian Oetami hanya mengeksplorasi BCB secara deskriptif saja tanpa menghubungkan dengan usaha pemerintah dalam melestarikan BCB itu sendiri.

2. Obyek Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kendal
Pada dasarnya sebuah wilayah mempunyai banyak BCB yang dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan pariwisata, pembelajaran, dan penelitian. Namun demikian, banyaknya sarana BCB itu seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi guru dan siswa. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kendal. Kurangnya sosialisasi dan informasi ini menjadikan publik tidak mengenal apa yang dimaksud dengan BCB itu sendiri.

Keberadaan pemeliharaan BCB sendiri terkait dengan tata aturan yang telah tersusun secara sistematis dan hierarkhis. Tata aturan itu adalah UU No. 5/1992 tentang BCB, PP No. 10/1993 tentang penjelasan UU No. 5/1992, PP No. 19/1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan BCB di museum dan PP No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi untuk menyelenggarakan propinsi, suaka peninggalan sejarah dan purbakala dan kajian sejarah dan nilai tradisional. Selain produk hukum tersebut, masih ada keputusan menteri sebagai penjabaran PP yang telah diterbitkan yaitu: Kepmendikbud No. 087/P/1993 tentang pendaftaran BCB, Kepmendikbud No. 062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan BCB atau Situs, dan Kepdirjenbud No. 063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB (Juharnoto, 2005: 4).

Oleh karena itu, melihat produk hukum di atas, upaya dan usaha untuk melaksanakan pelestarian BCB itu bukan sesuatu yang mengada-ada, bahkan menjadi sesuatu yang wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjaga produk bangunan atau artefak yang usianya di atas 50 tahun dan memiliki nilai historis tersendiri. Pemerintah memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak siapaa saja yang merugikan keberadaan BCB di wilayah administrasinya.

Seperti halnya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kepedulian terhadap BCB-BCB yang ada di wilayahnya. Beberapa BCB yang menjadi perlindungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
a. Kompleks Makam Bupati Kaliwungu
Kompleks makam ini terletak di dukuh Protokulon, Protomulyo Kecamatan kaliwungu. Secara keseluruhan kompleks makam ini dibagi dalam tiga bagian yang disebut Gedong Lor, Gedong Tengah, dan Gedong Kidul.
b. Makam Kyai Haji Asy’ari
Makam ini terletak di sebuah kompleks makam di daerah perbukitan yang sama dengan kompleks makam Bupati Kaliwungu. Wilayah ini terletak di desa Protowetan Protomulyo Kaliwungu. Ketika masih hidup K.H. Asy’ari adalah utusan Mataram yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut (Indra, 2005: 2).
c. Makam Sunan Katong
Tokoh yang dimakamkan di sini adalah Sunan Katong. Semasa hidup, beliau adalah putra Brawijaya terakhir dari Majapahit yang menyebarkan agama Islam di daerah Kaliwungu.
d. Makam Pakuwojo
Tokoh yang dimakamkan di sini adalah Pakuwaja bersama istrinya. Menurut juru kunci, beliau adalah murid Sunan Katong.
e. Gapuro Kabupaten Kaliwungu
Gapuro ini dianggap berasal dari masa pemerintahan bupati Kaliwungu I yaitu sekitar abad XVI M. Gapuro yang terletak di wilayah desa Kutoharjo Kaliwungu ini dahulu merupakan gerbang masuk ke kabupaten dari arah utara (Rochani, 2003).
f. Yoni dan Peti Batu
Terdapat sebuah fragmen yoni berbahan batu andesit terletak di dukuh Nglimut Gonoharjo Limbangan. Di sebelah selatannya terletak sebuah peti batu. Bentuknya berupa balok empat persegi panjang dengan lubang berbentuk segi empat di bagian atas.
g. Sisa Bangunan Candi
Terdapat sisa-sisa bangunan candi seperti yoni, kemuncak, batu candi, balok batu candi, antefik, dan peripih di daerah dukuh Nglimut Gonoharjo Limbangan.
h. Situs Segono
Di desa Gonoharjo ditemukan sisa-sisa tinggalan arkeologis berupa fragmen arca ganeca, agastya, Siwa, kemuncak dan lingga semu. Situs ini terletak pada ketinggian 600 m dpl di lereng barat Gunung Ungaran (Anonim, 2000: 11-13 dan Muslichin, 2007: 4-5).
i. Pabrik Gula Cepiring yang terletak di Kecamatan Cepiring Kabupa-
ten Kendal. Pabrik ini dibangun pada masa sisten Tanam Paksa Pe-
merintah Kolonial Belanda.
j. Tugu Perjuangan Kemerdekaan di Limbangan. Tugu ini sebagai
bentuk perjuangan masyarakat Limbangan dalam rangka menegak-
kan kemerdekaan. Mereka melawan tentara sekutu yang saat itu se-
dang menggempur Ambarawa. Pertempuran di Limbangan ini ada
keterkaitannya dengan peristiwa Ambarawa.
k. Asrama PT Kereta Api Indonesia di Desa Bugangin Kecamatan Kota Kendal. Bangunan asrama ini satu bukti peninggalan sejarah perkereta apian di Indonesia pada masa Kolonial Belanda.
l. Perumahan Pabrik Gula di Desa Gemuh Blanten Kecamatan Gemuh. Beberapa rumah untuk pejabat setingkat opziechter atau pengawas perkebunan masih berdiri di Desa Gemuh Blanten.
m. Gedung Perjuangan Pergerakan Nasional di Jalan Pemuda Kendal. Gedung ini selalu dipergunakan untuk kegiatan organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini selama 20 tahun pernah dipergunakan sebagai SMA 1 Kendal. Namun demikian, sekarang gedung ini sudah tidak ada lagi. Gedung ini berubah fungsi menjadi sarang walet.
n. Eks Dutchs School di Limbangan. Gedung ini dulu dipergunakan sebagai sekolah anak Belanda setingkat HIS.
o. Gedung SMP 1 Kendal di Kota Kendal. Gedung ini dibangun pada tahun 1897. Namun demikian pada tahun 2005, gedung ini dirobohkan dan diganti menjadi sarana pertokoan Kendal Permai (Oetami, 2009: 8).
Demikian beberapa BCB yang ada di Kabupaten Kendal. BCB tersebut ada yang masih tetap terjaga kondisinya, ada yang direnovasi dan dipergunakan sesuai aturan hukum, dan ada yang dirobohkan karena untuk kepentingan perekonomian dan bisnis.

3. Usaha dan Strategi Pemerintah dalam Melestarikan BCB
Beragam usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk melestarikan keberadaan Benda Cagar Budaya. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah (Anonim, 2005: 1-6):
a. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB yang berusia sangat tua. Kategori ini adalah beberapa BCB produk masa Hindu-Buddha yang jumlahnya tidak begitu banyak namun penting untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan wawasan sejarah generasi sekarang.
b. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya Islam. Dalam hal ini adalah keberadaan makam para tokoh terkenal, tokoh agama, pejabat formal, wali, dan sebagainya.
c. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya masa Kolonial Belanda. Beberapa bangunan hasil masa Belanda diklasifikasikan berdasarkan usia dan aspek historisnya.
d. Mengirimkan BCB hasil peninggalan Hindu-Buddha yang berkategori Benda Bergerak pada museum propinsi Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito). Hal ini dilakukan karena sejauh ini Pemda Kendal belum memiliki satu museum pun untuk menyimpan benda bergerak tersebut.
e. Menugaskan beberapa personil dari masyarakat setempat untuk menjadi juru kunci atau petugas yang mampu menjelaskan informasi terkait dengan BCB tersebut. Petugas yang berasal dari lingkungan setempat ini mampu memberikan penjagaan keamanan BCB sehingga mengurangi aksi vandalisme.
Selain usaha yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal, ada strategi pula yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan BCB di wilayah ini. Strategi yang dilakukan Pemda Kendal dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
a. Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan kokurikuler. Dalam hal ini pemerintah berupaya mengenalkan beberapa artefak dan peninggalan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal kepada siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SMA. Pengenalan artefak dan peninggalan budaya itu sangat penting bagi siswa dan anak-anak. Jika mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang BCB maka sejak usia dini telah memahami betapa pentingnya makna sebuah BCB bagi keberadaan sebuah bangsa.
b. Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan kemah budaya dan jelajah lingkungan maka siswa dan anak-anak dapat diperkenalkan dengan berbagai BCB yang ada di wilayah ini. Kemah budaya mengajak anak didik mengenal BCB dalam kurun waktu tiga sampai lima hari, dan dalam program jelajah desa, anak-anak dikenalkan pada BCB dalam format jalan-jalan santai, lintas alam dan mengenal lingkungan. Paket kemah budaya sudah dua kali dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal.
c. Mengenalkan BCB melalui paket pariwisata. Dengan menambahkan berbagai atraksi dan pementasan tertentu di sekitar wilayah BCB, maka anak akan datang dan mengenal keadaan BCB yang ada di daerah tersebut. Acara ini sangat memungkinkan jika di daerah tersebut terdapat paket pariwisata lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti pemandian air panas Nglimut yang menyatu dengan BCB Candi Argo Kusumo Gonoharjo, serta wisata Curug Sewu dengan lokasi beberapa yoni dan situs di Sukorejo.
d. Mengagendakan beberapa ritus dan tradisi yang berkaitan dengan BCB. Tradisi seperti syawalan, ziarah kubur, wiwitan, dan weh-wehan bisa dipadukan dengan upaya mengenalkan BCB baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Umumnya bentuk agenda tradisi itu berkaitan dengan BCB peninggalan Masa Islam.
e. Memberikan sosialisasi secara resmi pada kegiatan sarasehan atau workshop yang melibatkan sejarawan, arkeolog, guru sejarah, budayawan, seniman, dan masyarakat umum di mana materinya berkaitan dengan BCB. Kegiatan ini sudah menjadi acara tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi. Namun demikian untuk skala kabupaten, agaknya Dinas Kebudayaannya baru mengadakan dua kali saja.
Itulah beberapa usaha dan strategi pemerintaah daerah Kabupaten Kendal dalam rangka menjaga dan melestarikan BCB-BCB yang ada di wilayahnya. Usaha yang intensif tetap terus dilakukan melalui berbagai pertemuan baik formal maupun informal. Namun demikian, karena kekurangsigapan dinas terkait terhadap permasalahan BCB baik secara normatif-yuridis maupun substansialnya, maka ada beberapa BCB yang akhirnya harus mengalami nasib yang mengenaskan. Gedung eks SMP 1 Kendal dan Gedung eks SMA 1 akhirnya mengalami nasib yang cukup naas karena harus dihancurkan demi kepentingan ekonomis dan bisnis pihak-pihak tertentu.

C. PENUTUP
Keberhasilan pengelolaan pelestarian BCB yang ada di Kabupaten Kendal memang belum memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal masih tetap berjalan secara berkesinambungan. Kegagalan dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan pada awal-awal era Reformasi jangan sampai terulang lagi. Dinas Kebudayaan melaksanakan program perlindungan dan pelestarian jangan sampai gentar dan takut melawan tekanan-tekanaan politik yang bersifat menyingkirkan keberadaan BCB untuk kepentingan kelompok ekonomi tertentu saja. Akhirnya, untuk tetap melestarikan BCB yang ada di Kabupaten Kendal, Pemda harus pula melibatkan masyarakat, LSM, para guru, dan siswa untuk terlibat dalam pemeliharaan BCB sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2005. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Benda Cagar
Budaya. Makalah Lokakarya Permuseuman Kabupaten Kendal 15-17 Juni
2005. Tidak diterbitkan.

Indra. 2005. Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Makalah Lokakarya Permuseuman
Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Istiyarti dkk. 1995. Menapak Jejak Masa Sejarah (Hindu, Buddha dan Islam). Semarang:
Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Tengah Depdikbud Jateng.

Joharnoto, Puji. 2005. Museum dan Pelestarian Budaya. Makalah Lokakarya Permu-
seuman di Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Indra. 2005. Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Makalah Lokakarya Permuseuman
di Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Muslichin. 2007. Identifikasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kendal. Makalah
Mata Kuliah Perspektif Sejarah Pascasarjana Unnes. Tidak diterbitkan.

Oetami, Enny Boedi. 2009. Eksplorasi Sejarah Lokal Sebuah Upaya Penanaman Nilai-nilai
Kepahlawanan Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Contextual Teaching and
Learning. Makalah dalam Lawatan Sejarah Regional Departemen Sejarah dan Kepurbakalaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Yogyakarta. Tidak diterbitkan.

Robbani, Nastiti. 2008. Nuansa Pemarginalan Masyarakat Pesisir dalam Jejak-Jejak Pe-
ninggalan Hindu-Buddha di Kabupaten Kendal. Makalah LKTI Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengaah. Tidak diterbitkan.

Rochani, Ahmad Hamam. 2003. Babad Tanah Kendal. Kendal: Intermedia Paramadina.

Soekmono. 1981. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius.

Suryanto, Slamet. 2008. Makam Wali sebagai Medan Budaya dan Pewarisan Nilai
Tradisi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal. Makalah LKTI Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengaah. Tidak diterbitkan.

Suhartati, Sri. 1993. Petunjuk Singkat Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Semarang: Proyek Inventarisasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Suhartati, Sri. 1994. Petunjuk singkat Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Semarang: Proyek Inventarisasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Tjahjono, Baskoro Daru. 2000. Laporan Penelitian Arkeologi Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah Bagian Barat Laut. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

*Penulis adalah Ambarwati, siswa SMA 2 Kendal. Tulisan ini adalah hasil ringkasan LKTI Benda Cagar Budaya Tahun 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah.

HARI JADI KOTA KENDAL DALAM PERSEPSI MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN BANDENGAN KENDAL*

2009-08-02T21:27:00.000-07:00

Kota Kendal memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik untuk dikaji. Dari rangkaian kisah sejarah yang panjang itulah dapat diketahui Kendal lahir pada tanggal 26 Agustus dan sampai tahun 2006 setiap tanggal 26 Agustus pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kendal memperingati hari tersebut sebagai Hari Jadi Kota Kendal.

Namun demikian, semenjak tanggal 21 Juli 2007 Hari Jadi Kendal mengalami perubahan. Perubahan ini dikarenakan titik pijak hari jadi yang semula didasarkan pada peristiwa penyerangan Bahurekso ke Batavia diganti dengan titik pijak yang berasal pada peristiwa pengangkatan Bahurekso sebagai Tumenggung di Kabupaten (Propinsi?) Kendal.

Perubahan tentang hari jadi sebuah kota yang sudah terlanjur dilaksanakan dari tahun ke tahun itu apakah membawa dampak tertentu bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Kendal. Nampaknya masyarakat kota Kendal khususnya tidak terbawa pada aspek emosional dalam memaknai peristiwa perubahan Hari Jadi Kabupaten Kendal ini. Ada hal lain yang memiliki makna lebih tinggi daripada sekedar melakukan perubahan hari jadi. Masyarakat Kendal lebih tertarik untuk melihat sejauhmana Kabupaten Kendal yang berusia lebih dari empat abad ini mempunyai program-program yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat kecil.
Akan tetapi, di balik itu semua bagaimanakah respon atau pandangan masyarakat terhadap peringatan hari jadi Kota Kendal. Di sini saya mencoba untuk menelisik persepsi masyarakat nelayan Kelurahan Bandengan atas momentum peringatan hari jadi Kendal.

Permasalahan
Dari semua program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kota Kendal dalam rangka mewujudkan Kendal yang lebih baik, namun diantara program atau kebijakan tersebut adakah salah satu program dari Pemda yang menyentuh kehidupan masyarakat nelayan Kelurahan Bandengan untuk mengubah hidup kearah yang lebih baik dan adakah kepedulian Pemda terhadap kehidupan masyarakat wilayah Kelurahan Bandengan. Yang sebenarnya, jika Pemda bisa melihat dengan baik ada banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk kemajuan Kendal. Dan sejauh ini bagaimana pandangan masyarakat nelayan Bandengan sebagai wakil wong cilik yang ada di daerah Kendal melihat menilai kinerja dan kepedulian Pemda Kota Kendal terhadap mereka dalam semangat Hari Jadi Kota Kendal.

Gambaran Umum Masyarakat Bandengan Kendal
Mendengar kata “Bandengan” pasti masyarakat sekitar Kota Kendal akan mengidentikan nama itu dengan persoalan kekerasan, tawuran, perkelahian, kemiskinan, ndeso, kasar, dan molimo. Bandengan sebagai sebuah desa pinggiran atau pesisir mengalami ketertinggalan pembangunan di bandingkan semua desa yang ada di Kecamatan Kota Kendal. Tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, sarat konflik, dan kedangkalan pemaham agama.

Namun demikian gambaran tentang Bandengan di atas itu dapat dikatakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kelurahan Bandengan pada saat ini. Gambaraan negatif tentang Bandengan tersebut memang benar namun terjadi 10 tahun yang lalu. Bandengan sebagai salah satu kelurahan di kecamatan Kota Kendal turut mengalami kemajuan di segala bidang terutama semenjak lima tahun terkahir ini.

Kelurahan Bandengan yang berlokasi disebelah utara alun-alun Kota Kendal. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Boleh dikatakan sebuah desa nelayan karena lebih dari 80% dari semua penduduk yang ada bermata pencaharian sebagai seorang nelayan.

Dilihat dari segi ekonomi kondisi masyarakat setempat cukup memprihatinkan karena saat ini hidup nelayan semakin susah saja. Bukan hanya naiknya harga BBM tapi karena harga ikan hasil tangkapan yang semakin murah dan juga mahalnya alat-alat keperluan nelayan seperti jaring dan yang lain.

Dilihat dari sisi pendidikan, masyarakat nelayan Bandengan sudah mempunyai kesadaran pendidikan yang cukup tinggi. Pada masa sekarang, sangat jarang anak usia sekolah terlihat bermain dan mangkal di suatu tempat di daerah Bandengan. Kondisi ini berbeda dengan masa 10 tahun yang lalu, di mana masyarakat Bandengan kurang memperhatikan pendidikan. Pada masa itu rata-rata anak tamatan SMP sederajat saja sudah dianggap mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi.

Sebagian besar masyarakat disini memeluk agama Islam. Dan jika memperhatikan kultur dan budaya masyarakat. Kehidupan mereka cenderung tidak teratur, boros, dan kehidupan yang keras dan juga emosi yang cenderung tinggi karena faktor latar belakang keturunan dan juga tingkat pendidikan yang rendah.

Pandangan Nelayan Bandengan terhadap Hari Jadi Kendal
Dengan semangat peringatan Hari Jadi Kota Kendal yang diperingati setiap tahun, tentunya sedikit banyak membawa perubahan Kendal yang lebih baik namun bagaimana yang terjadi dengan masyarakat nelayan Bandengan terhadap Hari Jadi Kendal dan pandangan mereka terhadap momentum ini.

Dari beberapa nelayan yang saya temui berkomentar beragam. Dengan semangat peringatan tersebut dan kebijakan-kebijakan Pemda Kota Kendal sedikit banyak mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi mereka. Seperti pengadaan SPBN oleh Pemda untuk masyarakat nelayan. SPBN tersebut sangat membantu para nelayan untuk mendapatkan bahan bakar untuk melaut.

Di halaman belakang saya lampirkan foto SPBN yang ada di Bandengan yang membuktikan bahwa SPBN itu benar-benar ada, dan juga dibangunnya perumahan di Bandengan utara sangat membantu para warga yang ada disana. Namun walaupun begitu mereka juga mengeluhkan mahalnya harga BBM dan juga murahnya harga ikan. Dalam hal ini para undangan mengharap Pemda dapat membantu memonitor kestabilan harga ikan di pasaran.

Tempat pelelangan yang ada di kelurahan Bandengan juga menjadi bukti bahwa pemkab Kendal memberikan perhatian yang baik bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat Bandengan. Fasilitas yang diperbaiki dan diperluas membuat nelayan dan tengkulak lebih leluasa untuk melakukan aktivitasnya.

Tempat berlabuh bagi perahu nelayan yang diperluas dan dirapikan menjadi satu indikator bagi usaha serius pemkab untuk memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Bandengan. Pemerintah melalui dunia perbankan memberikan kredit yang lunak bagi nelayan untuk mengembangkan usaha nelayannya. Nelayan yang tidak bermodal diberikan bantuan kredit untuk membeli peralatan nelayan dan perahu nelayannya.

Adanya pertokoan yang semakin berkembang membawa pengaruh luas bagi kesejahteraan masyarakat Bandengan lainnya. Jika 10 tahun yang lalu mereka belum memiliki toko-toko yang berkembang, namun sekarang mereka mempunyai tujuh toko yang dapat dikatakan maju dan berkembang. Indikasinya terletak pada bentuk dan ukuran toko yang besar, barang yang disajikan melimpah dan beragam, dan jumlah pelanggannya yang meningkat.

Transportasi juga meningkat. Peningkatan dalam aspek transportasi memudahkan masyarakat nelayan memasarkan barang dagangan dalam hal ini ikan ke pasar-pasar tradisional desa lain sampai ke pasar kabupaten. Bahkan banyak stok ikan-ikan yang dikirimkan sampai ke Semarang, Wonosobo, dan Temanggung. Produk ikan Bandeng, Tongkol, teri, Unus, Kepiting, udang, dan sebagainya dapat dikirimkan ke daerah-daerah lainnya karena permintaan pasar yang membengkak.

Oleh karena itu banyaknya kemajuan secara sosial ekonomi masyarakat Bandengan ini membawa persepsi dan pandangan positip terhadap program kerja dan kebijakan pemda Kendal. Hari Jadi Kota Kendal tentu saja terkait dengan misi pembangunan masyarakat Nelayan. Masyarakat Nelayan adalah bagian dari keseluruhan masyarakat Kendal. Mereka berharap positip bagi usaha peningkatan pengentasan kemiskinan masyarakat Nelayan yang seiring terlaksana dengan semangat Hari Jadi Kota Kendal

Demikian pandangan positif para nelayan terhadap kinerja Pemda Kota Kendal dengan semangat hari jadinya namun demikian Pemda juga harus bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampoeng nelayan.

Harapan Masyarakat Nelayan Bandengan terhadap Keberhasilan Kota Kendal
Pada dasarnya harapan nelayan seluruh Indonesia. Pada umumnya dan nelayan yang ada di Bandengan yaitu sama. Harapan yang cukup sederhana menginginkan kehidupan yang lebih baik, mereka ingin harga ikan mahal dan BBM murah.

Dengan momentum hari jadi Kota Kendal yang ke-403 tahun 2008 masyarakat nelayan Bandengan mengharapkan Pemda Kota Kendal lebih memperhatikan kehidupan mereka. Dengan mahalnya harga BBM mereka mengharap harga ikan dan hasil tangkapan yang lainnya juga dinaikkan dan disesuaikan harga BBM.

Para nelayan di daerah Bandengan berharap pemerintah menurunkan harga sembako agar dengan penghasilan mereka yang pas-pasan keluarga mereka tetap bisa makan dan juga biaya pendidikan, dengan biaya pendidikan yang murah mereka dapat menyekolahkan anaknya.

Di sisi lain, Harlah Kendal mengilhami aparat pemda Kendal untuk senantiasa memberikan contoh yang baik bagi para nelayan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Kendal ini.

Masyarakat nelayan Bandengan berharap bahwa semangat Harlah Kendal mengiringi langkah para aparat dan nelayan untuk senantiasa bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka menuju kebersamaan, kebersatuan, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Penutup
Sejauh ini para nelayan yang ada didaerah Kendal dalam memandang kinerja Pemda Kota Kendal dalam peringatan hari jadinya sudah cukup. Namun demikian masih perlu peningkatan dan kebijakan yang menguntungkan wong cilik untuk kemajuan Kendal.

Dengan peringatan hari jadi Kota Kendal yang ke-403 tahun 2008 ini Pemda Kota Kendal lebih meningkat layanannya pada masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di daerah Bandengan.

*Penulis adalah Slamet Suryanto, siswa SMA 2 Kendal. Tulisan ini adalah hasil ringkasan LKTI Hari Jadi Kabupaten Kendal Tahun 2008 (Pemenang Ke-3).

AKSI SEPIHAK PKI DI JATIREJO KABUPATEN KENDAL SEBUAH EPISODE YANG TERBUNGKAM*

2009-07-13T19:11:00.000-07:00

Keinginan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah ideologi dan dasar negara Indonesia menjadi paham komunis murni pada masa Orde Lama menjadi terhambat karena mendapat pertentangan dari tubuh TNI. Usaha PKI melalui media dan cara apa saja untuk mengkomuniskan masyarakat Indonesia selalu mendapat tantangan. Apalagi saat TNI-AD menolak permintaan PKI untuk membentuk Angkatan V. Para Jenderal besar dipandang sebagai penghalang daripada maksud jahat PKI. Untuk itu, PKI bertekad menyingkirkan para Jenderal dengan membentuk isu Dewan Jenderal.

Angkatan V yang ingin dibentuk PKI pada dasarnya adalah sekumpulan pemuda rakyat yang dilatih militer secara intensif. Mereka dilatih untuk melakukan penembakan, penculikan, penangkapan, dan aksi-aksi terorisme. Mereka berasal dari Pemuda Rakyat sendiri, Barisan Tani Indonesia, Sukarelawan Dwikora, dan organisasi underbow PKI lainnya yang sangat banyak. Jumlah sukarelawan yang masuk Dwikora yang terdaftar pada waktu itu mencapai 21 juta, sebagian besar diantara mereka sudah mengalami latihan kemiliteran. Tujuannya pembentukan Angkatan V adalah untuk mengimbangi TNI/ABRI dan selanjutnya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pengaruh PKI mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1965 dengan berlindung di bawah kharisma Bung Karno, PKI telah membagi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia atas pertimbangan kawan dan lawan. Pihak yang dianggap kawan dirangkul, sedangkan pihak yang menjadi lawan disingkirkan. Pihak lain yang masih ragu-ragu dikelabui agar menjadi simpatisan PKI.

Usaha untuk menguasai struktur politik Orde Baru ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai cara telah dilakukan PKI untuk membuat lawan-lawan politiknya takut. Oleh karena usaha dari PKI mengalami kesulitan, tak ada cara lain, para anggota PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit melakukan pemberontakan menculik Dewan Jenderal di Jakarta dan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Untuk meneruskan tindakan dan kekejaman PKI, mereka membentuk Dewan Revolusi Indonesia di Pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan dan Dewan Revolusi Desa.

Di tingkat desa, tindakan yang dilakukan oleh PKI telah menebarkan ketakutan yang melanda kelompok lain seperti NU, Muhammadiyah, PNI, dan Persis. Masyarakat desa yang umumnya tidak tahu menahu urusan politik terbagi dua. Satu kelompok menjadi pendukung PKI, dan satunya menjadi pendukung organisasi musuh PKI. Di antara mereka terjadi jurang pemisah yang semakin melebar dan memanas karena faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan agama.

Demikian pula yang terjadi di Desa Jatirejo. Oleh karena Masyarakat yang tergabung di dalam BTI Jatirejo menjadi otak penggerak dan sekaligus massa PKI yang mnelancarkan agitasi, provokasi, dan serangan fisik kepada warga lain yang berbeda pilihan politiknya. Mereka melakukan teror, aksi penangkapan, dan penyerobotan tanah milik kyai, tokoh masyarakat, dan politikus desa yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU).

Oleh karena itu, adanya aksi sepihak yang dilakukan PKI itu bagi penulis menarik sekali untuk diteliti dan dikaji. Dengan penelitian dan penyajian kisah yang terjadi di Jatirejo itu diharapkan dapat menemukan akar permasalahan tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat masa lalu secara arif dan bijak.

Keadaan Desa Jatirejo
Desa Jatirejo yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Magangan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ngampel. Desa ini terletak di sebelah selatan dari Kantor Kecamatan Ngamel. Desa Jatirejo merupakan salah satu desa, dari 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngampel. Jarak desa Jatirejo 4 km dari pusat pemerintahan kecamatan ke arah selatan, dan 11 km dari Ibu kota Kabupaten ke arah selatan. Letak desa Jatirejo berbatasan dengan 4 (empat) desa lainnya, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Rejosari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Plalangan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Winong
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Desa Kedung Pucung, dimana Jembatan Pengilon yang menghubungkannya.

Barangkali bagi khalayak umum keberadaan desa ini nampak asing di telinga. Namun demikian, siapa sangka desa yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Kendal ini ternyata mempunyai catatan sedikit peristiwa pahit tentang keberadaan PKI yang luput dari sejarah yang ada.

Adanya Partai Politik yang awalnya tidak direspon oleh masyarakat ini, tiba-tiba menggemparkan warga sekitar, serta sikap masyarakat yang bertentangan dengan ajaran komunis, menjadi acuan bagi kami untuk mencari dan mengungkap fakta dan problema yang pernah terjadi di desa ini.

Dengan adanya bukti serta narasumber, maka hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa napak tilas tentang PKI pernah singgah di desa ini.

Keadaan Masyarakat
Jatirejo merupakan desa yang terletak di bawah perbukitan, termasuk desa yang subur, dengan terpenuhinya segala sumber daya alam yang ada, mata pencaharian yang utama adalah bertani, baik bertani di atas tanahnya sendiri, maupun bertani di atas tanah orang lain.

Seperti pada desa-desa lain di wilayah kecamatan Ngampel, Desa Jatirejo ini dibagi menjadi beberapa dusun. Dusun yang paling terkenal adalah Dusun Mijil dan Dusun Magangan. Dusun Mijil merupakan dusun yang mempunyai warga paling banyak dan 80% penduduknya mayoritas orang-orang PKI.

PKI di Jatirejo
1. Latar Belakang
Gambaran kehidupan PKI di Desa Jatirejo terlihat pada kebanggaan mereka memamerkan bendera besar yang terpasang tinggi di atas pohon di depan rumah bapak Sasmito, Kepala Desa Jatirejo. Di pertengahan tahun 1960, di Desa Jatirejo-Magangan, setiap orang yang lewat merasa aneh dan penasaran terhadap gambar “palu arit “ di tengah bendera itu.

Keadaan seperti itu tidak di hiraukan oleh beberapa anggota NU (satu di antara 4 partai yang berdiri tahun 1960-an), mereka telah mengetahui bahwa itu bendera itu adalah lambang PKI. Mereka juga mengetahui bahwa di samping kepala desa, Pak Sasmito juga sebagai ketua di tubuh PKI daerah Jatirejo, sedangkan sekretaris PKI-nya di pegang oleh Pak Su’ud seorang juragan tembakau.

Melalui taktik underground yang di lancarkan oleh Pak Su’ud dengan cara menguasai pertanian di dukuh Mijil, dia mulai mendapatkan kepercayaan dari warga Mijil, satu persatu buruh tani mulai terpengaruh untuk mengikuti organisasi PKI.

Rasa kebersamaan yang di miliki warga sekitar semakin mempermudah PKI untuk melakukan kampanye, awalnya warga sekitar hanya ikut-ikutan saja menjadi anggota PKI, mereka tidak tahu pasti apa dasar dan tujuan dari PKI.

Awal tahun 1965 massa PKI sudah mulai menyeluruh di dukuh Mijil yang berpenduduk hampir kurang lebih 700 orang, jumlah ini hampir satu banding tiga dari jumlah seluruh komponen warga Jatirejo yang berpenduduk sekitar1.500 orang. Mereka yang tergabung dalam PKI di beri nama Pemuda Rakyat sedangkan para anggota petani tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI).

Semua perangkat desa menjadi anggota PKI. Kecuali Pak Umar yang menjadi carik dan Pak Ka’ad yang menjadi bayan. Pak Umar adalah tokoh dari Masyumi, namun saat itu Partai Masyumi tidak mempunyai massa yang cukup banyak, sedangkan Pak Ka’ad salah seorang tokoh NU yang sangat tersohor di warganya.

Tanggal 15 mei 1965, ketua Ansor tingkat Jatirejo, mendapat informasi dari TNI Kendal, bahwa anggota yang tergabung dalam BTI, di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungan, Sumatra Utara bersama ormas PKI dan Pemuda Rakyat telah membunuh Pelda Sudjono yang sedang menarik traktor yang terbenam di perkebunan. Pelda Sudjono dibunuh karena menghalangi niat dan rencana para anggota BTI dan Pemuda Rakyat ingin menguasai lahan di tempat tersebut.

Tentu saja hal ini membuat keresahan warga sekitar yang menjadi aktivis partai NU. Bagaimana tidak? Masyarakat Dusun Mijil rata-rata tergabung dalam pemuda Rakyat dan BTI. Akan tetapi, keresahan warga pada saat itu terlalu di perlihatkan. Untungnya, PKI belum atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbau anarkis.

Sebaliknya keresahan justru terjadi pada diri Pak Ka’ad. Semua perangkat desa yang berjumlah 10 orang mulai memusuhi Pak Ka’ad. Para anggota PKI ini sering mengunjungi rumah Pak Ka’ad dan menawarinya untuk menjadi anggota PKI, bahkan mereka akan menjadikannya sebagai ketua untuk menggantikan posisi Pak Sasmito yang kala itu merangkap 2 jabatan.

Dari keterangan yang dapat diambil menjelaskan bahwa pak Ka’ad juga seorang juragan tembakau, tak heran dalam keanggotaan NU, Pak Ka’ad dapat mencari massa yang banyak yang tentu saja hal ini merupakan halangan bagi PKI untuk mengembangkan jumlah massa yang lebih besar, apa lagi dia selalu menolak tawaran apapun dari PKI.

Oleh karena itu aksi-aksi anarki mulai dilancarkan oleh PKI, di antaranya pelemparan batu terhadap rumah Pak Ka’ad setiap malam hari, genteng-genteng berjatuhan di mana-mana, rusaknya areal padi miliknya yang mencapai 2 hektar serta pemukulan terhadap warga NU pun di lakukan oleh sejumlah orang yang tidak di kenal.

Oleh karena di rasa situasi sudah tidak aman lagi dan rumah Pak Ka’ad selalu menjadi sasaran anggota PKI, akhirnya dia mengungsikan istri beserta anak-anaknya ke Kendal. Insiden ini juga di ikuti oleh pencurian-pencurian di beberapa rumah warga.

Para anggota yang tergabung dalam Ansor dan Fatayat mengadakan musyawarah pada tanggal 2 agustus 1965, namun hasil yang di peroleh bertolak belakang terhadap keinginan warga NU. Ketua Ansor, Pak Asnawi menekankan bahwa semuanya tidak diperbolehkan untuk membalas dendam. Beberapa pernyataan itu antara lain:
“Apapun yang terjadi, warga NU sebagai warga yang baik tetap harus menjaga Tepo Seliro terhadap warga lain yang tidak sepaham dengan kita. Kita ber ideologi pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada tanggal 18 agustus 1965 nanti, jam 01.00 kita ajak PKI, Masyumi, PNI, dan NU, untuk menggelar pawai bersama tingkat desa guna mempererat tali persaudaraan.”

Pak Ka’ad, yang menjabat sebagai sekretaris partai NU merasa tidak nyaman dengan keputusan itu, sebab dia orang yang paling di benci orang-orang PKI Jatirejo, namun kebijaksanaan yang dimilikinya membuatnya dia bertahan dari segala kondisi yang terjadi.

Tanggal 15 agustus 1965, Pak Handoko dengan Kyai Abdul Jalil, salah satu anggota NU, bertugas mengirim undangan ke pada masing-masing partai dari berbagai ormas yang ada di desa Jatirejo. Dari anggota Masyumi dan PNI mendapat respon yang positif, namun ketika mereka menyampaikan ke pada Pak Sasmito, ketua PKI Jatirejo tertawa terpingkal-pingkal. Pak Handoko dan Kyai heran dengan sikap kepala desa tersebut, apa lagi saat itu di rumah Pak Sasmito sadang ada rapat anggota PKI.

Kedua tamu tersebut dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sejumlah uang dan kertas diberikan Pak Sasmito kepada kedua tamu tersebut agar mereka mau bergabung dengan anggota Barisan Tani Indonesia yang secara kebetulan Pak Handoko adalah petani. Akan tetapi tawaran itu di tolak oleh Pak Handoko dan Kyai Abdul Jalil. Secara spontan orang-orang PKI yang hadir di situ menatap tajam kedua orang tersebut. Pak Handoko merasa gelisah tetapi Kyai Abdul Jalil mencoba untuk menenangkannya.

Pak Handoko dan Kyai Abdul Jalil sempat dibisiki oleh Pak Sasmito dengan segelintir kata, ’’Siap-siaplah menghadapi sesuatu yang akan terjadi.’’ Kata itu menyisakan pertanyaan bagi mereka, namun mereka tidak mengatakan hal tersebut kepada ketua Ansor, karena mereka menganggap bahwa perkataan Pak Sasmito hanya bercanda.

Sesuai yang di jadwalkan sebelumnya, tanggal 18 agustus akan dilaksanakan pawai bersama. Semua Ormas dari berbagai partai berkumpul di depan Balai Desa Jatirejo, namun anggota dari PKI tidak satupun yang hadir. Situasi ini membuat geram tokoh-tokoh dari NU. Ketidakhadiran PKI membuat tanda tanya. Pak Handoko yang bertugas menyampaikan undangan, memberitahukan semua yang terjadi saat ia bersama kyai Abdul Jalil mengunjungi rumah kepala desa yang menjadi ketua dari masa PKI. Oleh karena sudah lama menungu akhirnya pawai tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran seorangpun dari PKI.

2. Terbunuhnya Pak Handoko
Tanggal 30 september 1965 hari kamis tepatnya ba’da subuh warga sekitar Jatirejo serentak di kejutkan oleh oleh penemuan mayat yang diketahui bernama Pak Handoko. Korban di temukan di tempat pembuangan sampah di Dukuh Duren oleh salah seorang penjaga tempat sampah tersebut bernama Pak Arif. Kemudian, mayat Pak Handoko dibawa ke Balai desa.

Semua orang berkumpul di balai desa guna menyaksikan mayat Pak Handoko yang terbujur kaku dengan kepala yang berlumuran dengan darah bekas sabetan pedang. Polisi yang datang merasa kebingungan mencari informasi tentang pembunuhan Pak Handoko tersebut.
Istrinya yang masih trauma akibat kehilangan suaminya secara tidak wajar tersebut. Ketika ditanya, Mbah Sumirah menjelaskan bahwa 2 malam sebelum peristiwa terjadi, tepatnya habis Isyak, dia ingin menghadiri pernikahan adiknya di Desa Kedung Pucung, namun sewaktu lewat daerah jembatan Pengilon, tempat penghubung Desa Jatirejo dengan Desa Kedung Pucung, dia melihat beberapa orang membawa kotak besar yang berwarna hitam dari arah Kedung Pucung menuju Dukuh Mijil. Beberapa di antara mereka membawa senjata tajam.

Setelah peristiwa itu, Pak Asnawi selaku ketua Ansor merasa terbebani dengan kejadian tersebut, apa lagi tidak ada tindak lanjut dengan peristiwa itu dari kepala desa, massa NU mulai garam dengan kematian pak Handoko yang masih banyak menyisakan pertanyaan. Polisi yang di tunggu kehadirannya hanya berjanji untuk mencari berbagai informasi.

Tentu saja kata itu tidak memuaskan anggota NU. Pada hari Kamis mereka meminta laporan dari Sumirah istri Pak Handoko. Dari hasil tersebut mereka menduga orang PKI-lah yang membunuh Pak Hndoko. Semua anggota NU lalu mendatangi rumah Pak Sasmito, melempari rumahnya dengan batu dan membakar bendera PKI. Mereka minta agar para anggota PKI bertanggung jawab atas kejadian itu. Tentu saja alasan itu di tolak karena tidak ada bukti yang jelas, dan hal itu di tentang keras oleh anggota-anggota PKI yang saat itu hadir. Sosok Pak Sasmito yang menjadi kepala desa Jatirejo bagaikan kapal yang di kemudikan oleh nakhoda PKI.

Pak Asnawi menduga bahwa kotak yang di bawa oleh para orang yang tidak di kenal yang di lihat oleh istri korban ada kemungkinan berisi senjata, sebab pada waktu yang lalu berita dari radio memberitahukan bahwa D. N. Aidit ketua pusat PKI meminta pada Ir. Soekarno untuk menyetujui angkatan V, meskipun permintaan itu tidak di respon penuh, setidaknya demi tercipta keinginan PKI, bisa saja mereka akan melakukan hal-hal di luar dugaan, seperti mengirim senjata pada ranting-ranting PKI di desa-desa.

Oleh karena kekhawatiran, malam hari itu mereka mengadakan penjagaan. Nampaknya kecurigaan warga NU terhadap PKI tidak membuahkan hasil, semalam mereka berjaga dan mata-matai jembatan Kedung Pengilon, seluruh rumah PKI di lewati tidak ada apa-apa, hanya saja 2-3 orang PKI sedang duduk-duduk bersama, malam itu tanggal 30 september 1965, seperti malam-malam biasa tidak ada kecurigaan dari simpatisan PKI. Sehabis subuh semua yang ikut berjaga pulang ke rumah masing-masing, melepas lelah di rumah.

3. Aksi Sepihak PKI di Jatirejo
Tanggal 1 Oktober 1965, tepatnya pukul 08.00, ratusan massa PKI yang tergabung dalam Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia menyerbu rumah Pak Asnawi. Saat itu Pak Asnawi berada di rumah Pak Su’ud yang sedang mengadakan syukuran. Massa PKI yang membabi buta, melanjutkan aksinya dengan menyerbu di rumah berbagai warga karena tidak menemukan Pak Asnawi. Mereka membawa senjata tajam. Orang-orang melarikan diri dari rumahnya guna mencari tempat perlindungan. Banyak dari warga NU yang menjadi tawanan PKI, bahkan ada juga yang sudah di bunuh oleh PKI karena tidak sempat melarikan diri.

Dalam waktu 3 jam Desa Jatirejo sudah dikuasai oleh PKI. Semua yang selamat mencari bantuan seadanya. Mereka mengungsi di berbagai tempat yang dirasa aman. Akan tetapi tempat aman sulit ditemukan karena Desa Winong dan Sumbersari telah di kuasai oleh PKI. Mereka yang tidak menurut langsung di bunuh di tempat.

Pak Asnawi beserta keluarganya sempat melarikan diri bersama keluarga Pak Su’ud menuju ke Kota Kendal, namun di perjalanan salah seorang warga mengatakan bahwa kantor polisi di Kendal sudah di kuasai oleh PKI. Mereka yang ditahan tidak tahu apa yang akan di lakukan oleh PKI.

4. Pemulihan Keamanan
Pada pukul 16.00 sore masih pada hari yang sama, pimpinan TNI AD wilayah Semarang mengirimkan pasukan untuk merebut kembali desa-desa yang di tawan PKI. Adanya operasi itu membuat anggota dan simpatisan PKI lari meninggalkan para warga.
Sore hari itu keanehan terjadi, para TNI-AD tidak menemukan apapun kecuali mayat-mayat yang terbengkalai yang paling banyak terdapat mayat di dukuh MIJIL. Barulah para TNI sampai di Pengilon melihat warga yang di tahan oleh PKI. Dukuh Mijil yang mayoritas warganya anggota PKI telah melarikan diri ke hutan. Para TNI yang mengetahui kepergian PKI segera mengejarnya.

Tangis menyebar ke semua penjuru desa, banyak warga yang meninggal akibat peristiwa itu, semua perangkat desa dan kepala desa kecuali Pak Ka’ad dan Pak Umar melarikan diri ke hutan. Dari informasi yang ada alasan PKI melarikan diri yaitu ketika mendengar keputusan dari Jendral Soeharto pada tanggal 2 Oktober 1965 yang memberitahukan pasukannya untuk membunuh semua anggota dan simpatisan PKI.

Sejak peristiwa berdarah itu Desa Jatirejo mulai mengoreksi diri, penguburan massal di lakukan bagi yang mereka yang telah meninggal di bunuh PKI. Kekejaman PKI masih teringat jelas di mata para warga korban PKI, terutama para mereka yang ditinggalkannya. Korban yang meninggal kurang lebih 22 orang.

Tiga hari berselang, para anggota PKI yang melarikan diri kehutan tertangkap di Kecamatan Kaliwungu, diantaranya Pak Sasmito dan perangkat desa lainnya. Sebelumnya mereka juga sempat terjadi baku hantam dengan para TNI, namun kurangnya penguasaan militer yang dimiliki dan posisi terdesak, memaksa mereka untuk menyerah, dan dengan mudah aparat dapat membersihkanya. Dari informasi itu juga di ketahui seorang anggota PKI yang tertangkap disetrika kulitnya oleh salah seorang anggota TNI, karena di dapatinya gambar berlambangkankan Palu Arit.

Penutup
Pemberontakan yang dilakukan PKI, khususnya di desa Jatirejo termasuk tindakan tidak manusiawi, sebab banyak warga tidak bersalah menjadi korban kekejaman massa PKI yang begitu ambisius untuk menjadikan warga Jatirejo menjadi warga yang mengikuti faham komunis.

Berbagai cara ditempuh sekalipun dengan jalan kekerasan. Pola ini mungkin serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia sebagai partai revolusioner yang mendasarkan strateginya pada konflik PKI yang melakukan kampanye besar-besaran untuk merekrut pengikut di tingkat kecamatan. Mereka hampir sukses dalam hal ini, tetapi karena terburu-buru melakukan pemberontakan, menjelang September 1965, partai ini belum meleburkan pengikutnya dalam suatu organisasi yang kuat dan kokoh, ketika inisiatifnya didahului, menyusul peristiwa pembantaian sejumlah warga, PKI ketahuan tidak bersenjata, tidak terorganisir dan tidak berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Sulistio, Hermawan. 2000. Sejarah Pembantaian Massal. Jakarta : KPG

__________1950. Sejarah Yang Hilang. Jakarta : Kementrian RI

Ibu,Yani. 1982. Sebuah Kenang–kenangan. Jakarta : P.T Jayakarta Agung Offset

Yamin, Muhammad. 1958. Lukisan Sejarah. Jakarta :Jambatan

Haman, Ahmad.2003. Babad Tanah Kendal. Semarang : Inter Media
Paramadina.

Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta:
Balai Pustaka.

*Penulis: Bachtiar Fajar Kurniawan, pelajar SMA Negeri 2 Kendal. Tulisan ini adalah hasil ringkasan LKTI Peristiwa dan Pelaku Sejarah Tingkat Jawa Tengah Tahun 2008.

MELIHAT TITIK TEMU STRATEGI MILITER TUMENGGUNG BAHUREKSO DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KENDAL*

2009-07-13T18:40:00.000-07:00

Sebagai generasi penerus bangsa harusnya kita mengetahui tentang sejarah kota di daerah kita masing-masing. Pemahaman tentang sejarah kota/daerah memberikan semangat kebanggaan generasi sekarang terhadap masa lalu daerahnya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah sejarah Kendal. Menurut Babad Tanah Jawi dulu nama Kendal berasal dari pohon yang bernama pohon Kendal. Sedikit kisah yang diangkat sebagai sumber referensi sejarah kota Kendal ini berasal dari cerita lisan dan tertulis di buku Babad Tanah Jawi. Dalam buku tersebut terdapat peranan Ki Bondan Kejawan yang merupakan leluhur raja-raja Jawa pada masa akhir Majapahit.

Dari buku Babad Tanah Jawi kita bisa mengetahui lebih dekat Kabupaten Kendal, siapa pendirinya, dan mengapa daerah tersebut diberi nama Kendal. Dengan mempelajari buku-buku tersebut kita bisa tahu kejadian masa lalu dan mengetahui peranan-peranan Tumenggung Bahurekso dan tokoh-tokoh lain di dalamnya, apalagi kabupaten Kendal tuan rumah rapat petinggi-petinggi kerajaan Mataram dalam rangka mengatur strategi perang menghadapi VOC di Batavia dan Kendal pada masa akhir kerajaan Majapahit itu juga awal terbentuknya kota Kendal dan banyak lagi kerajaan-kerajaan yang terkenal dalam membentuk kabupaten Kendal dan banyak pula peranan tokoh-tokoh penting yang ada sehingga bisa menjadi kabupaten Kendal apalagi jasa Tumenggung Bahurekso dalam memperjuangkan Kendal sebagai kabupaten Kendal karena kegigihannya dia dan keberaniannya sehingga dia mendapat kepercayaan untuk merebut Kendal dari tangan VOC di Batavia agar tidak jatuh ke tangan mereka apalagi setiap diplomat yang ingin menemui raja harus terlebih dahulu menemui atau melapor kepada Tumenggung Bahurekso. Tumenggung Bahurekso, yang juga menjabat gubernur pesisir pulau Jawa bagian utara.

Sejarah Kabupaten Kendal
Asal mula Kendal berasal dari kedatangan VOC di Jawa. Lama kelamaan Belanda menjadi duri dalam daging kata Sultan Agung hal itu terbukti dari kidung yang menceritakan :
“yen anu banjur angumpak”
Panembahan matur malih,
Mangke arsa linurungan, manca negara lan pesisir
Kang kilen, kang mungkebi
Dhawuhnya marang rama pikulun
Kang daddya senapatya
Mandurejo dipati
Nyang abdintanipun tumenggung Bahurekso

Sejarah Cirebon ada tulisan Sulendraningrat yang mencatat soal kedatangan bangsa Belanda yang menarik justru tanda-tanda itu yang berasal dari Syeh Lemah Abang atau nama lainnya Syeh Siti Jenar, dia mengungkapkan perkataan kepada hukuman mati kepada para wali, karena perkataan syeh Lemah Abang yang merupakan balak maka para wali melakukan sholat tahajjud agar dapat keringanan dalam balak yang diucapkan Syeh Lemah Abang.

Tetapi perangpun tidak bisa dielakkan lagi karena Mataram sudah mempersiapkan segala perlengkapannya Tumenggung Bahurekso dengan bantuan Adipati dari Pekalongan yang bernama Tumenggung Mandurorejo tidak ketinggalan dua putera Tumenggung Bahurekso atas restu Sultan Agung langsung berangkat untuk mendampingi ayahandanya dan Adipati Mandurorejo. Mereka menggunakan 3000 perahu perang 60.000 prajurit dari Mataram mereka berangkat melalui pelabuhan Jepara, mereka terdiri dari prajurit Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Mereka menempuh waktu 4 bulan. Setelah tiba Tumenggung Bahurekso yang memimpin langsung menyerang benteng-benteng VOC. Penyerangan itu membuat pasukan VOC terkejut hingga strategi yang monoton dari Mataram berhasil. Tapi karena keadaan yang berbalik menyerang pasukan Mataram Tumenggung Bahurekso gugur bersama dua putranya pada tanggal 21 Oktober 1628 dan sebab itu lahirlah Kendal pada tanggal 26 Agustus tapi sekarang diubah menjadi 26 Juli.

Bahurekso sebagai Penentu Kabupaten Kendal
Dalam buku Tanah Jawa/Jawi memang benar penentu kabupaten Kendal adalah Bahurekso tapi Bahurekso banyak dibantu oleh tokoh-tokoh penting untuk memperjuangkan wilayah-wilayah yang akan dikuasai oleh VOC kenapa tidak di buku Tanah Jawi dituliskan banyak raja-raja yang ikut andil dalam penentu kabupaten Kendal contohnya raja Demak, Mataram dan banyak lagi tapi dengan kegigihannya dan semangat yang dimiliki Tumenggung Bahurekso hingga dia berhasil melawan VOC Belanda di Batavia dan dengan pengorbanannya itu hingga Tumenggung Bahurekso dikenang sebagai penentu terbangunnya kabupaten Kendal hingga kita sebagai pewaris harus memanfaatkannya dengan baik karena ini semua hasil dari leluhur kita mereka memperjuangkan semua ini agar pewaris bangsa hidup tenang tidak selalu diusik dengan negara lain yang ingin berbuat jahat kepada negara kita ini. Tumenggung Bahurekso sudah mengeluarkan titik darah penghabisan untuk membangun kabupaten Kendal dan dia juga mendapat kepercayaan sebagai panglima perang hal ini juga sebagai hal yang membanggakan karena Bupati Kendal cukup banyak mendapat gelar dan kepercayaan apalagi Kendal dipercaya sebagai tempat rapat akbar petinggi-petinggi kerajaan untuk menyusun strategi melawan VOC di Batavia. Jadi Tumenggung Bahurekso cukup besar dalam penentu kabupaten Kendal.

Usaha dan Strategi Tumenggung Bahurekso Menyerang Batavia
Tumenggung Bahurekso menyusun strategi dengan cukup rapi, sebanyak 48 batalyon mendarat dan 22 batalyon tetap siaga diatas perahu perang dan tetap siaga bila ada serangan balik dari Belanda lewat arah laut. Sabtu wage, 26 Agustus 1628 ditandai rontek dan panji-panji Mataram, perang besar pun terjadi Tumenggung Bahurekso yang memimpin langsung perang menghancurkan benteng-benteng VOC sehingga VOC merasa kaget sampe perang darah pun terjadi dan sampe ke sungai Ciliwung hingga berwarna merah. Bahurekso dan dua puteranya menyerang benteng VOC kembali. Mataram pun berhasil menyusun strategi monotonnya banyak sekali strategi yang ada pada perang melawan VOC Belanda di Batavia diantaranya strategi tradisional, strategi modern hingga perang sengit kedua tidak bisa dihindari lagi. Bahurekso dibantu kedua putranya membantai para kompeni, kemarahan Tumenggung Bahurekso digambarkan dari sebuah kidung
Nanging kompeni tan miti
Mempenake pan katingal
Nadyan ning biting rerampon
Abdi dalem keh pejah
Tanampi kang nandang tatu
Pun Bahurekso bebranang

Usaha Bahurekso tidak perlu diragukan lagi karena semua usaha yang dilakukan Bahurekso sangat berbahaya apalagi nyawa pun sebagai taruhannya hingga Bahurekso dan kedua putranya tewas dalam pertempuran itu.

Relevansi Strategi Militer Bahurekso terhadap Model Kebijakan dan Pembangunan Masyarakat Kendal
Pada masa pemerintah Bahurekso belum ada kebijakan dan pembangunan masyarakat Kendal karena pada saat itu Bahurekso dilantik sebagai adipati langsung dikirim perang melawan Belanda di Batavia sehingga tidak ada catatan yang menerangkan model kebijakan dan pembangunan masyarakat Kendal. Rancangan pembangunan itu disebut rancangan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kendal merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten Kendal untuk 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. maksud dan tujuan perencanaan itu untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah.

Perekonomian di kabupaten Kendal diketahui dari besar produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi yang terjadi. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dan semakin tingginya pertumbuhan uang primer yang beredar pada skala nasional, ternyata turut membantu meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kabupaten Kendal secara bertahap kurang, jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan sebab itu kemiskinan yang terjadi sangat diperhatikan dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang, luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di kabupaten Kendal. Sebab itu dibentukkan kebijakan tersebut, sehingga relevansi strategi militer Bahurekso terhadap model kebijakan dan pembangunan masyarakat di kabupaten Kendal belum ada karena kebijakan tersebut baru-baru ini dapat diwujudkan.

PENUTUP
Tumenggung Bahurekso pada masa itu banyak mendapat bantuan-bantuan dari petinggi-petinggi kerajaan Mataram untuk mengatasi banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diduga. Dalam rangka menghadapi pertempuran di Batavia Tumenggung Bahurekso mendapat kepercayaan sebagai panglima perang. Oleh sebab itu kita sebagi generasi penerus harus bangga atas keberanian Tumengung Bahurekso dalam mempertahankan pulau Jawa dari serangan VOC Belanda. Di samping itu, Kendal juga menjadi tempat bertemunya petinggi-petinggi kerajaan dalam menyusun strategi untuk melawan Belanda, serta daerah Kendal sebagai pusat persiapan angkatan perang menuju ke Batavia. Pendeknya, melihat kenyataan seperti itu berarti Kendal mempunyai sejarah yang agung.

Tumenggung Bahurekso juga menyiapkan strategi yang cukup rapi untuk melawan VOC Belanda. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Hingga dia bisa menjadi Adipati Kendal dan sebagai penentu Kabupaten Kendal.

Menurut saran saya siapapun yang menjadi Bupati/Adipati Kendal harus bisa meniru semangat dan keberanian Tumenggung Bahurekso dalam memimpin, mengelola, dan mengarahkan segenap anak buahnya dalam rangka menyerang Batavia. Jika kita kaitkan dengan realitas sekarang, banyak pemimpin daerah yang berperilaku bukan layaknya sebagai pemimpin yang bijak dan tegas. Mereka harus meniru apa yang sudah diberikan Tumenggung Bahurekso dalam memunculkan semangat dan keberanian melawan angkara murka dan ketamakan VOC.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penulis. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2010. Kendal: BAPEDA.

Tim Penulis, 2003. Kendal dalam Angka. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.

Rochani, Ahmad Hamam. 2003. Babad Tanah Kendal. Kendal: Intermedia Paramadina.

Hapsari, Meti. 2008. Bahurekso Ketika Menjadi Panglima Perang. Makalah Lomba Penyajian Pelaku dan Peristiwa Sejarah Jawa Tengah Tahun 2008 Jarahnitra Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Tidak diterbitkan.

Riyadi, Sugeng. 2008. Peran dan Posisi Tumenggung Bahurekso dalam Penyerangan Benteng VOC di Batavia. Makalah Lomba Penyajian Pelaku dan Peristiwa Sejarah Jawa Tengah Tahun 2008 Jarahnitra Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Tidak diterbitkan.

Pangestuti, Putri Narita. 2005. Tumenggung Bahurekso Latar Belakang dan Aksi Penyerangan Bahurekso terhadap Benteng VOC. Makalah Lomba Penyajian Pelaku dan Peristiwa Sejarah Jawa Tengah Tahun 2005 Jarahnitra Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Tidak diterbitkan.

Tim Penulis. 2005. Sejarah Hari Jadi Kabupaten Kendal. Kendal: Pemkab Kendal.

Wasino. 2006. Membaca Ulang Momentum Peristiwa Sejarah. Makalah Seminar Hari Jadi Kabupaten Kendal 2006. Tidak diterbitkan.

*Penulis: Meti Hapsari, siswa SMA Negeri 2 Kendal. Tulisan ini adalah ringkasan dari LKTI Hari Jadi Kabupaten Kendal Tahun 2008.

MENUMBUHKAN SPIRIT KEPEMIMPINAN BAHUREKSO SEBAGAI MODAL MEMBANGUN KABUPATEN KENDAL*

2009-07-13T18:13:00.000-07:00

Angan kita kadang sesekali terbayang melayang pada hadirnya seorang sosok yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita, khususnya warga Kendal. Sosok tersebut tidak lain adalah seorang pejuang bernama Ki Tumenggung Bahurekso yang memiliki jiwa kepemimpinan dan ksatria tangguh di zamannya. Bukti ketangguhan dan kepemimpinannya dapat terlihat pada saat mendapat tugas khusus dari penguasa Mataram untuk mengusir VOC dari bumi pertiwi.

Meski pada akhirnya perjuangan beliau kandas ditengah jalan Tumenggung Bahurekso wafat ditengah lautan dalam peperangan membebaskan diri dari belenggu penjajah, namun kebesaran jiwa semangat juang melawan si angkara murka, membahana mengisi relung hati warga Kendal.

Tumenggung Bahurekso dapat kita jadikan acuan di masa sekarang ini untuk menggapai pertumbuhan generasi muda, jiwa ksatria yang dimiliki beliau tentunya menjadi motor penggerak bagi kaum pelajar saat ini untuk melangsungkan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal.

Dengan demikian, ada baiknya apabila kita lebih aktif untuk menampilkan spirit yang dicontohkan oleh Bahurekso sehingga kita lebih memiliki semangat dalam menempuh laju pembangunan khususnya yang ada di Kabupaten Kendal tentunya hal itu juga kita landasi dengan mengenal sejarah lokal yang ada. Jangan hanya menjadi orang Jawa yang ketinggalan. Begitu juga untuk para siswa dan semua masyarakat Kendal yang kurang tahu menahu tentang sejarah Kota Kendal.

Oleh karena itu, tulisan dibawah ini berusaha menampilkan sedikit peristiwa tentang spirit Bahurekso, yang ditujukan untuk generasi muda / pelajar dalam mengenyam pembangunan khususnya di Kabupaten Kendal.

Tinjauan Historis Kabupaten Kendal
Pada masa kerajaan Mataram dibawah Sultan Agung. Ada seorang punggawa kerajaan yang bernama Ki Ageng Cempaluk, yang karena kesalahannya ia dipecat oleh kerajaan. Sejak itu Ki Ageng Cempaluk tinggal di sebuah desa yaitu kesesi, dan Ki Ageng Cempaluk mempunyai putra yang bernama Jaka Bau; nama Bau itu sendiri mempunyai makna yaitu sebuah pundak yang berfungsi menompang beban berat, Bau juga dapat pula berarti bumi. Jaka Bau diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh ayah handanya Ki Ageng Cempaluk.

Kemudian putra mantan pengabdi kerajaan Mataram itu. Dikenal dengan nama Jaka Bau Rekso atau Bahurekso yang berarti tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban, ternyata mampu melaksanakan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh kebanyakan orang pada waktu itu.

Keberanian dan kehebatan Bahurekso menarik perhatian Sultan Agung; dengan melalui Bupati Kleyengan yang bernama Tumenggung Dipa Kusuma, diperintahkan untuk mencoba sejauh mana kesaktian, keberanian dan tingginya rasa pengabdian Bahurekso untuk membuka hutan belantara di daerah pekasongan yang terkena dengan alas roban yang akan digunakan. Untuk kawasan pertanian / persawahan sebagai tempat persediaan makanan untuk bekal menyerang ke Batavia kelak.

Tugas ini dilaksanakan dengan sukses, berarti Bahurekso telah mampu mengondisikan kawasan tersebut untuk pertanian / persawahan. Di samping itu Bahurekso juga telah berhasil menumpas kerusuhan dan pemberontakan terhadap pemerintahan kerajaan Mataram.

Kepemimpinan Tumenggung Bahurekso
Pengangkatan Bahurekso sebagai Tumenggung Kendal
Bahurekso merupakan juru bicara Sultan Agung, kepada J.P Coen saat peristiwa Jepara tanggal 8 Agustus 1818. Peristiwa Jepara adalah peristiwa penyerangan penduduk pribumi terhadap keji Belanda. Sejalan makin tegangnya hubungan dagang antara Mataram dengan VOC yang telah berhasil mendirikan kantor dagangnya di Batavia, Bahurekso muncul sebagai diplomat Mataram yang penting. Pada tahun 1619, Bupati Kendal yang seorang Jawa terkemuka ini datang ke Batavia dengan membawa berita bahwa raja tidak berniat membunuh para tahanan Belanda, tidak juga membebaskan mereka dengan penggantian uang, kecuali jika diminta.

Dalam keputusan itu hasilnya mengecewakan karena Raja Mataram mengatakan agar VOC menyadari dulu yang diderita oleh Raja Mataram, akibat perbuatan orang-orang Belanda, Perdro yang menjadi Juru bicara VOC diperlakukan tidak sopan oleh rakyat dari Tumenggung Bahurekso. Akibat tindakan itu Coen menyatakan bahwa di Mataram terdapat kebencian terhadap orang-orang asing.

Peristiwa di Jepara disampaikan oleh Coen kepada Raja Mataram. Raja Mataram memberikan jawaban bahwa rasa tidak menghendaki perang, meskipun ia bersedia bertempur dengan orang Belanda. Wakil perdagangan Belanda di Jepara ditahan oleh pihak Mataram karena kesalahan sendiri. Jika tahanan itu diinginkan kembali, maka hendaknya Coen mengirim orang kepada Tumenggung Bahurekso dari Kendal untuk memintanya.

VOC memberikan jawaban bahwa ia ingin damai, dengan syarat orang-orangnya harus dikembalikan dulu. Dalam surat itu juga memberikan ancaman jika tidak dikabulkan VOC akan berbuat sesuatu yang merugikan pihak Raja Mataram. Surat ini mendapat tanggapan, para tahanan dipersilahkan datang dari taji ke kota Istana tetapi mereka harus berdiam satu mil, dari kraton langsung dibawa ke Tegal. Tumenggung setempat ditugasi untuk berunding, hasil perundingan yaitu : para kedua belah pihak harus saling maaf-maafan dan saling tukar tahanan.

Raja menghendaki armada perang Mataram melintasi Banten dan Surabaya. Kapal dagang bebas melintas Malaka, Putani dan Johor, Raja Mataram bahkan menawarkan membantu kompeni jika Voc hendak menyerang Banten. Di Jepara dijanjikan sebuah loji baru. Koja Hulubalang akan diganti oleh Tumenggung Bahurekso. Selanjutnya Bahurekso-lah yang akan mengatur hubungan dengan orang-orang Belanda. Mereka selanjutnya dapat mengharapkan penjualan beras dan mereka dengan syarat membayar bea cukai.
Pemerintahan tertinggi Batavia bersedia mengutus Letnan A Coen ke Tegal, untuk itu lima orang tahanan yang masih ditahan diminta membayar kurang dari 5.000 real, ini terlalu tinggi karena kompeni memiliki 150 tahanan orang Mataram, oleh karena kompeni memandang uang tebusan terlalu tinggi maka tak dihiraukan.

Akibat tidak adanya penyelesaian itu, maka kedua belah pihak menyatakan perang. Dalam situasi ini Bahurekso memberi surat yang ditujukan kepada seorang Kapten di Malaka, tujuan Bahurekso adalah untuk memancing serangan orang-orang Portugis terhadap Batavia, surat itu jatuh ke tangan Kompeni karena kapal yang ditumpangi utusan Mataram ditahan kompeni. Bahurekso tidak peduli terhadap penahanan itu dan mengirim kembali 29 perahu beras ke Malaka.

Peristiwa ini dipahami sebagai jalan damai hubungan antara Mataram dengan VOC. Sebagai pengukuhan hubungan baik antara keduanya, maka VOC membebaskan tahanan Kawula Tumenggung Bahurekso, selain itu juga dikirim hadiah-hadiah berharga.

Mengimplementasikan Strategi Kepemimpinan Bahurekso dalam Konteks Pengentasan Persoalan Ekonomi
1. Persoalan Tenaga Kerja
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkau lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh. Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sumber daya manusia Kabupaten Kendal diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif berahlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek. Kesadaran sikap, mental, dan perilaku masyarakat yang makin mantap dalam pengelolaan sumber dauya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjuran dalam kehidupan sehari-hari.
Jika kita melihat lebih dekat kita dapat mengetahui bahwa, masih banyak penduduk yang belum memiliki pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa Kendal masih belum mampu mengoptimalkan diri guna mengatasi persoalan ekonomi. Untuk itu kita sebagai warga negara harus memiliki SDM yang berkualitas, semangat yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang berkualitas. Dengan begitu kesejahteraan penduduk disetiap daerah meningkat seiring makin rendahnya penggangguran dan jumlah penduduk miskin.

Tumenggung Bahurekso seharusnya dapat dijadikan bahan acuan khususnya bagi pemimpin tertinggi di Kabupaten Kendal ini guna mengkondisikan sebaik-baiknya apa yang telah diperjuangkan oleh Tumenggung Bahurekso. Bagi para pemimpin yang memegang peranan penting di Kabupaten Kendal ini dapat mencontoh spirit Bahurekso di masa silam. Bagaimana sepak terjang beliau dalam mensejahterakan rakyatnya khususnya masalah tenaga kerja.

2.Persoalan Kemiskinan
Berbagai kinerja telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi walaupun demikian kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingat seperti sebelum krisis. Walaupun secara bertahap berkurang jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan terutama di sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Kabupaten Kendal menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin.

Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hal tersebut karena motor penggerak pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi, sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi. Diantaranya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta lemahnya daya saing nasional terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antar negara lemahnya daya saing tersebut juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya produktivitas SDM.

Dalam rangka keanekaragaman pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus dipertahankan nilai tambah dan daya saing masyarakat serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

3.Persoalan Pendidikan
Namun saat ini taraf pendidikan penduduk Kabupaten Kendal relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan pendidik belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, kesejahteraan pendidik masih rendah. Fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah banyak yang rusak, hingga tahun 2006 tercatat 1716 gedung rusak berat, 1929 rusak sedang, 2934 rusak ringan dan baru sebagian telah diperbaiki (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tahun 2006).

Belum adanya link dan match antara pendidikan dan dunia kerja. Biaya pendidikan tinggi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar masih belum optimal. Hal tersebut diperburuk lagi oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.

Sebuah Penutup
Angan-anganpun menerawang, menembus batas waktu perjalanan pada masa silam, kala itu para pejuang mati-matian mengusir penjajah. Berjuang demi kemerdekaan kita, seperti halnya yang dilakukan oleh Tumenggung Bahurekso. Berkat mereka pula, kita sekarang dapat berkumpul dalam suasana damai, penuh candaria dan persaudaraan. Bukankah kita sebagai penerus bangsa, melanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi pendidikan ini sebagai modal awal pembangunan khususnya yang ada di Kabupaten Kendal ini.

Semangat Bahurekso yang selalu pantang menyerah itu sudah sepatutnya kita harapkan dalam cara belajar kita, bekerja dan berusaha untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Terutama untuk seluruh masyarakat Kendal agar selalu semangat mengukir prestasi di segala bidang demi terciptanya kembali kemajuan dan kejayaan Kendal. Seperti yang telah dicontohkan dan diukir oleh Tumenggung Bahurekso.

DAFTAR PUSTAKA

Graaf, N. J. de. 1990. Puncak Kekuasaan Mataram. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Moenadi. 2006. Pendapat dan Harapan. Makalah Seminar Hari Jadi Kota Kendal. Tidak diterbitkan.

Rochani, Ahmad Hamam. 2003. Babad Tanah Kendal. Kendal: Intermedia Paramadina.

Soerojo, A.M. Djuliati. 2006. Menelusuri Hari Jadi Kota Kendal. Makalah Seminar Hari Jadi Kota Kendal. Tidak diterbitkan.

Tim Penulis. 2005. Sejarah Hari Jadi Kabupaten Kendal. Kendal: Pemkab Kendal.

*Penulis: Bachtiar Fajar Kurniawan, pelajar kelas XII.IS.3 SMA Negeri 2 Kendal. Tulisan ini adalah hasil ringkasan dari LKTI dalam rangka Lomba Hari Jadi Kabupaten Kendal tahun 2008.

IDENTIFIKASI BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KENDAL*

2009-06-22T20:03:00.000-07:00

Pendahuluan
Kebutuhan identifikasi benda-benda peninggalan sejarah sangat mutlak dibutuhkan bagi masyarakat modern saat ini guna usaha penelitian lebih lanjut atau pelestarian artefak kepurbakalaan itu sendiri. Era otonomi daerah saat ini memberikan peluang sangat besar bagi kota kabupaten untuk memiliki sarana penunjang pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Pemerintah daerah harusnya memiliki kepedulian untuk mewadahi dan memfasilitasi tempat atau rumah sebagai representasi museum untuk menjaga benda-benda yang bernilai tinggi itu dari tangan tangan nakal dan kolektor gelap yang bisa saja menghilangkan makna penting sebuah benda dari masyarakatr yang melahirkannya. Akan tetapi tidak setiap masyarakat dan pemerintah daerah mampu memiliki kepekaan sejarahh seperti itu. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana seperti itu. Mereka cenderung membiarkan saja benda-benda Cagar Budaya itu berserakan dan tidak karuan tanpa ada pengawasan dan pemeliharaan lebih lanjut.

Di Kabupaten Kendal saja misalnya. Wilayah ini ternyata memiliki kandungan cagar budaya warisan dari masa lalu kerajaan Hindu Kuno. Banyak candi, arca, patung, serta lingga-yoni yang terdapat di kawasan ini. Namun pemerintah daerah belum memiliki kesigapan untuk mengatasi bagaimana benda-benda itu lebih bernilai guna bagi masyarakat generaasi sekarang. Sampai saat ini Kabupaten Kendal belum memiliki satu pun museum yang dapat menampung benda-benda tersebut. Alih-alih mereka akan mengatakan bahwa lebih membiarkan benda itu tergelatak di alam aslinya sehingga terlihat lebih natural dan nilai sejarahnya lebih nampak daripada di bawa ke museum. Mungkin di satu sisi ada benarnya, namun jika tidak dibarengi dengan perawatan dan pengamanan yang optimal apalah artinya, karena siapa saja bisa mengambil dan membawa benda cagar budaya itu kapann dan ke mana saja.

Oleh karena itu upaya identifikasi perlu segera dilakukan sesegera mungkin. Pendataan benda-benda cagar budaya yang baru ditemukan harus segera diinventarisasikan ddan didaftarkan pada dinas kepurbakalan yang perawatan selanjutnya dilimpahkan pada wilayah setempat untuk mengelolanya.

Tulisan ini mencoba melakukan identifkasi BCB-BCB apa saja yang terdapat di Kabupaten Kendal sejauh ini. Beberapa BCB tersebut tentu saja sudah masuk dalam daftar inventarisasi bagian kepurbakalaan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun, tentu saja masyarakat belum banyak mengetahuinya seara terbuka. Oleh karena itu tulisan ini berupaya memberikan informasi bagi publik agr mereka mengetahui keberadaan benda-benda cagar budaya yang sangat berharga itu dan siapa tahu nanti mereka lebih memiliki kesadaran sejarah yang tinggi. Latar sejarah dalam tulisan ini diberikan untuk melengkapi data masa lalu dari benda-benda itu pada saat mengapa dan untuk apa diciptakan.

Latar Historis
Kerajaan Mataram Kuno yang berpusat di Jawa Tengah mengalami masa keemasan dan menjadi pusat kekuasaan yang bercorak Hindu-Buddha antara abad VII hingga X Masehi. Kejayaan kerajaan ini dapat terlihat dari maha karya yang ditinggalkan di sekitar pusat kerajaan dan poros wilayah bawahannya yang terletak di dataran tinggi kawasan Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kawasan tersebut terbukti terdapat tinggalan arkeologis yang bermacam-macam. Namun secara umum benda peninggalan tersebut kurang bersifat monumental dan hanya tinggal sisa-sisanya saja. Hal ini menandakan bahwa wilayah Jawa Tengah bagian barat laut adalah kawasan pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno.

Berdasarkan data-data sejarah kebudayaan Hindu bermula berkembang di pusat-pusat kekuasaan yang terdapat di daerah pedalaman seperti Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Mirip dengan kedua kerajaan ini adalah perkembangan kerajaan di Jawa tengah yang umumnya berpusat di dataran Kedu dan Prambanan (Bosch, 1974: 19). Kerajaan yang terletak di pedalaman ini menjadi inti dari kebudayaan. Segala persoalan administrasi dan pemerintahan terletak di kawasan Kedu. Secara otomatis, hasil budaya yang bernilai tinggi dapat diketemukan di kawasan ini.

Kawasan pantai utara Jawa menjadi wilayah marginal dan peripherial hanya mendapatkan proyek pembangunan yang berskala kecil dan terpinggirkan. Produk budaya yang diketemukan lebih condong pada partisipasi dan penghormatan masyarakat sebagai kelompok bawahan terhadap junjungan mereka (Casparis, 1986: 11-13).

Kabupaten Kendal yang pada abad-abad yang lalu adalah kawasa pedesaan yang bebas dan mandiri pada dasarnya merupakan bawahan dari kerajaan Mataram Kuno. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang lahir dari wilayah merupakan respon masyarakat biasa terhadap pimpinan ratu mereka. Kedudukan pimpinan wilayah yang ada di Kabupaten Kendal saat itu merupakan kepala daerah yang berdasarkan hukum adat yang bukan dianggap sebagai pegawai raja (Rangkuti, 1994: 10).

Dengan kemampuan ekonom dan kemandirian rakyat dan pemimpin Kabupaten Kendal maka mereka mampu mendirikan bangunan yang berbentuk candi, stupa, patung, lingga-yoni, arca Ganesya, arca agastya, siwa dan sebagainya.

Pada saat ini benda peninggalan budaya tersebut masih terdapat secara menyebar di beberapa kecamatan kendal bagian atas. Kabupaten Kendal belum memiliki sebuah museum yang berfungsi sebagai penyimpan barang-barang berharga di atas.

Wilayah Kabupaten Kendal
Secara administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal mempunyai wilayah seluas 1.002,23488 km yang dibagi dalam 19 wilayah kecamatan dan 235 wilayah desa/kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Kendal meliputi sebelah utara laut Jawa, sebelah timur Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, sebelah selatan kabupaten daerah Tingkat II Semarang dan kabupaten daerah Tingkat II Temanggung dan sebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.

Dari 19 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal yang memiliki tinggalan arkeologi antara lain Kecamatan Boja, Limbangan, Pegandon, Sukorejo, dan Weleri. Di Kecamatan Boja obyek yang ditinjau adalah yoni di dukuh Siroto Desa Karangmanggis, yoni dan peripih di Dukuh Kenteng Desa Campurrejo. Di Kecamatan Limbangan obyek yang ditinjau adalah sisa-sisa batu Candi dan yoni di Dukuh Nglimut Desa Gonoharjo, fragmen candi agastya, ganesya Siwa, dan lingga semu di dukuh Segono Desa Gonoharjo. Di Kecamatan Pegandon obyek yang ditinjau adalah fragmen bata-bata kuno di dukuh Krajan desa Winong. Di Kecamatan Sukorejo obyeknya adalah fragmen arca Nandini di dukuh Kauman Desa Sukorejo, balok-balok candi dan sisa-sisa saluran air di dukuh Kentengsari Desa Purwosari. Di Kecamatan Weleri obyeknya adalah yoni di dukuh Karangtengah Desa Penarukan.

Perolehan Data
a. Kecamatan Boja
Desa Karangmanggis Dukuh Siroto: di halaman rumah Maryadi diketemukan sebuah yoni yang terbuat dari batu andesit. Kondisi artefak tersebut kurang terawat, polos tanpa hiasan. Bentuknya sederhana dan tehnik pembuatannya kasar. Keletakan saat ini sudah tidak in situ, lokasi aslinya lebih kurang 15 meter di sebelah tenggaranya pada kedalaman lebih kurang 2 m dari permukaan tanah. Ketinggian situs 405 dpl di lereng barat laut gunung Ungaran.

Desa Campurrejo Dukuh Kenteng: di kebun bambu milik Supari terdapat sebuah yoni dan peripih lengkap dengan tutupnya. Benda-benda tersebut terbuat dari bahan batu andesit. Situs ini diberi pagar keliling berupa tembok namun kondisinya kurang terawat. Yoni berbentu sederhana tanpa hiasan, tehnik pengerjaannya kasar, cerat sebagian patah. Peripih mempunyai 17 lubang sati diantaranya di tengah. Situs ini terletak pada ketinggian 290 m dpl.

b. Kecamatan Limbangan
Desa Gonoharjo Dukuh Nglimut: di kebun milik Ibu Urip Suisman ditemukan sisa-sisa bangunan candi di antaranya terdapat sebuah yoni, kemuncak, struktur batu candi, balok-balok batu candi, antefik, dan peripih. Kondisi yoni relatif bagus dan utuh, di bawah cerat terdapat hiasan kura-kura dan naga sedang di atasnya terdapat hiasan kala. Situs tersebut terletak pada ketinggian 660 m dpl di lereng Gunung Ungaran.

Desa Gonoharjo Dukuh Segono: di tengah persawahan ditemukan sisa-sisa tinggalan arkeologis berupa fragmen arca Ganesya, arca Agastya, arca Siwa, Kemuncak, dan Lingga Semu. Kondisi situs tidak terawat dan rusak. Benda-benda tersebut dari bahan batu andesit. Tehnik pengerjaan kasar dengan hiasan sangat sederhana. Situs ini terletak pada ketinggian 600 m dpl sebelah barat laut Gunung Ungaran.

c. Kecamatan Pegandon
Desa Winong Dukuh Krajan: pekuburan umum desa Winong ditemukan fragmen bata kuno berukuran besar. Menurut informaasi penduduk di situs ini pernah ditemukan arca Agastya. Arca ini dititipkan museum Ronggowaristo Semarang. Sisa-sisa bata tersebut sebagian dipergunakan sebagai umpak cungkup. Situs ini berada di ketinggian 40 m dpl.

d. Kecamatan Sukorejo
Desa Sukorejo Dukuh Kauman: di sebuah sungai kecil yaitu sungai Beruk ditemukan sebuah fragmen arca Nandi yang terbuat dari batu Andesit. Arca tersebut tidak terawat dan dipergunakan sebagai alas berdiri orang yang mandi di pancuran. Arca tersebut bagian kepalanya hilang, tehnik pemahatannya kasar. Lokasi tersebut berada pada ketinggian 550 m dpl.

Desa Purwosari Dukuh Kentengsari: di sekitar halaman rumah Kromoratman terdapat balok-balok batu candi dan sisa-sisa saluran air dari bahan batu andesit. Sisa-sisa tinggalan arkeologis tersebut sebagian besar digunakan penduduk setempat untuk pondasi rumah, tangga naik ke pintu rumah, lantai rumah, talud dan lain-lain. Menurut informasi penduduk di tempat itu pernah ditemukan Jaladwara, makara, dan arca Agastya. Benda-benda tersebut sekarang disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Lokasi tersebut berada pada ketinggian 1180 m dpl, di lereng bawah gunung Perahu.

e. Kecamatan Weleri
Desa Penarukan Dukuh Karangtengah: di pekarangan milik Musafak ditemukan sebuah yoni yang terbuat dari batu andesit. Yoni separuh bagian terpendam tanah. Kondisinya tidak terawat, cerat patah, penampang atas pecah. Tehnik pengerjaan kasar dan tidak berhias. Situs ini berada pada ketinggian 60 m dpl berjarak lebih kurang 7 km dari garis pantai.

Penutup
Masyarakat umum pada dasarnya tidak mengetahui perihal terdapatnya peninggalan arkeologi masa kerajaan Mataram Kuno di wilayah Kabupaten Kendal sekrang. Ada anggapan bahwa peninggalan kerajaan tersebut pastilah terdapat di jalur Kedu-Prambanan yang merupakan poros kekuasaan masa itu.

Identifikasi benda arkeologi di atas setidaknya memberikan informasi penting tentang peranan masyarakat Kendal pada masa kerajaan Mataram Kuno tersebut. Meski Kabupaten Kendal saat itu hanya memegang peranan sebagai kawasan pinggiran dalam sistem perpolitikan Jawa saat itu namun setidaknya memberikan gambaran tentang arti penting pembangunan peradaban yang utuh dari masa lalu menuju masa sekarang.

Sayangnya, peradaban penting di atas seolah tidak ada artinya lagi pada situasi sekarang yang semuanya diukur dan dinilai dari kacamatan ekonomi saja. Pemerintah Kendal tidak menunjukkan keseriusan dalam merawat benda-benda tersebut. Agaknya pemerintah Kendal tidak memiliki semangat dan kesadaran sejarah yang tinggi sebagai modal dasar pembangunan bangsa ke depan. Indikasi hal ini terlihat pada banyaknya benda-benda tersebut akhirnya merana, tidak terawat, pecah, dan pindah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Tingkat II Kendal, Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Anonim. 2000. Laporan Penelitian Arkeologi: Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah Bagian Barat Laut. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Bosch, F. D. K. 1974. Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Indonesia. Jakarta: Bhratara.

Casparis, J. G. de 1986. The Evolution of The Socio-economic Status of East Javanese Village and Its inhabitants. Yogyakarta: gajah Mada University Press.

Joharnoto, Puji. 2005. Museum dan Pelestarian Budaya. Makalah. Semarang: Museum Ronggowarsito.

Indra. 2005. Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Makalah. Prambanan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

*Penulis Muslichin, Guru SMA 2 Kendal. Tulisan ini hasil ringkasan Mata Kuliah Pengantar Sejarah Program Pascasarjana Pendidikan IPS Unnes Tahun 2007.

SOFT SKILL DALAM MUATAN SEJARAH

2009-06-14T21:24:00.000-07:00

Pada prinsipnya, globalisasi menuntut perubahan di segala aspek kehidupan manusia. Perubahan dengan sendirinya akan menuntut aspek apa saja yang harus disesuaikan dengan pola-pola kehidupan yang terjadi pada masa kini. Demikian pula yang terjadi pada pendidikan di sekolah, melalui kurikulum yang ada akan terlihat beragam perubahan yang diarahkan dengan tuntutan pasar dan masyarakat global. Kurikulum mau tidak mau selalu mengalami beragam perubahan agar dapat menyesuaikan dengan keadaan dunia, lingkungan, dan selera masyarakat setempat. Jika pelajaran-pelajaran di bangku sekolah yang berbau hard science mengalami perubahan kurikulum barangkali hal itu adalah sesuatu yang wajar mengingat substansi ilmu dan aplikasinya yang secara langsung dirasakan masyarakat. Akan tetapi, jika yang harus mengalami perubahan adalah muatan dalam materi pembelajaran sejarah ini adalah sesuatu yang benar-benar baru bahkan terasa aneh di telinga kita.

SEJARAH DAN NASIONALISME: UPAYA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME*

2009-06-14T21:02:00.000-07:00

Nasionalisme mungkin barang baru bagi remaja seperti kita yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Meskipun istilah ini sering diucapkan oleh Bapak dan Ibu guru Sejarah, namun kita sering mengalami sedikit kebingungan ketika harus menafsirkan istilah itu pada situasi konkrit di negara kita yang masih banyak kekacauan dan kerusuhan. Jika kita membuka buku-buku sejarah kelas XI juga kita akan menemukan istilah ini muncul pada pembahasan mengenai sejarah dan latar belakang ideologi pergerakan nasionalisme. Nasionalisme berdampingan dengan ideologi sosialisme, pan islamisme, liberalisme, kapitalisme, bahkan komunisme (Badrika, 2005: 202-209).

Sepintas apa yang saya baca dalam buku itu mengatakan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang bergandeng mesra dengan persoalan kebangsaan, sedangkan ideologi lainnya lebih berupaya mewujudkan sebuah cita-cita sosial yang akan dicapai oleh masyarakat. Nasionalisme dikatakan muncul sebagai perlawanan dari sikap politik kolonial yang menindas rakyat suatu negara, menyebabkan kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan sehingga menumbuhkan bangsa yang tertindas itu untuk bersatu atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Mereka yang semula tidak saling mengenal akhirnya disatukan oleh nasib penindasan yang dilakukan bangsa Eropa yang kuat dan arogan.

Pertanyaannya adalah mungkinkah nasionalisme yang berakar pada sejarah panjang sebuah bangsa dari jaman penjajahan bangsa Eropa itu masih cocok dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mungkinkah pula pelajaran sejarah yang berkompeten untuk membahas persoalan nasionalisme mampu mengajarkan nilai-nilai nasionalisme yang tidak hanya berhenti pada tataran historis saja, melainkan mengembangkan konsep nasionalisme itu pada era globalisasi yang tentunya rumit dan njlimet ini? Tulisan di bawah ini akan mencoba membahas bagaimana peran mapel sejarah di sekolah Menengah Atas dalam rangka mengenalkan konsep nasionalisme yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi dan internet. Tentu saja tulisan ini juga menyentuh persoalan guru yang mengajar bidang sejarah, terutama pada pengajaran yang mereka transformasikan pada anak didik seperti kita.

Membedah Materi Sejarah
Pada dasarnya pelajaran sejarah sejauh ini cukup dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme remaja seperti kita ini. Remaja yang masih hidup dalam dunia yang penuh kebimbangan, keraguan, dan ketidakdewasaan memang harus diberikan dorongan untuk mengenal lebih dini apa sebenarnya tujuan mereka mendapatkan pendidikan di sekolah. Pendidikan sejarah tidak lepas dari kurikulum yang mengarahkan remaja untuk memahami posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Pada pelajaran sejarah baik dari kelas X sampai dengan kelas XII kita melihat materi-materi mana saja yang bisa dikatakan menumbuhkan semangat nasionalisme yang dimunculkan sebagai sarana untuk menimbulkan semangat berbangsa. Mempelajari materi tradisi masyarakat prasejarah dan sejarah di Indonesia akan menumbuhkan kesadaran masa lalu mengenai hasil karya apa saja yang bisa didokumentasikan oleh manusia-manusia yang hidup saat itu. Dengan mempelajari cerita rakyat, folklor, dongeng, legenda, dan mitos yang hidup pada masa prasejarah, remaja sekarang lebih bisa mengapresiasi tentang masterpiece-masterpiece apa yang hidup sebagai bukti rekaman dinamika kehidupan masa itu. Cerita tentang legenda para wali sampai dengan mitos-mitos terbentuknya sebuah tempat, dongeng si Kancil, Lutung Kasarung, Malin Kundang, I Kesuna lan I Bawang, Bawang Merah dan bawang Putih, permainan rakyat, arsitektur bangunan, teater rakyat, makanan dan senjata rakyat, pengobatan tradisional, dan upacara-upacara tradisional suatu masyarakat memberikaan cermin dan gambaran yang hidup manusia-manusia dan aktivitasnya pada masa itu (Mustopo, 2006: 15-32 ). Dengan mengkaji hal ini, remaja akan tahu bagaimana jauh sebelum terbentuknya negeri yang bernama Indonesia kita sudah memiliki kesamaan-kesamaan adat dan budaya tertentu meskipun secara garis besar dibedakan adat, tradisi, dan bahasa antar etnis yang hidup di Indonesia.

Apalagi jika pembahasan sejarah sudah sampai pada persoalan buah karya manusia Indonesia pada masa klasik Hindu-Buddha, maka kita akan melihat bahwa prasasti, kitab kuno dalam lontar, dan dokumen-dokumen penting yang hidup pada masa sesudahnya berbicara banyak hal tentang problem hidup manusia atas nama kekuasaan, ekonomi, dan religi. Hal ini semakin membawa kesadaran kita bahwa nenek moyang kita bukanlah sebagai manusia bodoh yang pasif dalam menerima unsur-unsur budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dari hal itu kita menyadari bahwa nenek moyang kita mempunyai kearifan lokal (local genius) dalam menerjemahkan kepercayaan dan keyakinan agama luar ke dalam kebutuhan religi manusia Indonesia (Mustopo, 2005: 5). Prinsip animisme dan dinamisme bergandeng tangan dengan kebutuhan akan figur dewa-dewa yang hadir setelah agama Hindu masuk ke nusantara. Sistem pemerintahan primus interpares model kepala suku beralih pada bentuk pemerintahan kerajaan di mana raja mempunyai beberapa penasihat dan pembantu dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Memasuki materi tentang awal-mula manusia Indonesia, kita sebagai remaja akan diperlihatkan beberapa konsep kebudayaan yang lahir dari bumi nusantara sendiri. Hal ini dibenarkan Brandes yang mengatakan bahwa Indonesia pada masa purba sudah memiliki sepuluh kebudayaan yang sangat mendasar seperti perbintangan, bersawah atau membajak sawah, nelayan (pembuatan perahu bercadik), membatik, beternak, animisme dan dinamisme, dan sebagainya. Bahkan ada penjelasan dari Moh. Ali dan Mohamad Yamin bahwa nenek moyang kita berasal dari Indonesia sendiri yang dibuktikan dengan banyaknya fosil manusia purba yang diketemukan di Indonesia. Hal ini membawa kesadaran remaja bahwa kita mempunyai sejarah yang sangat panjang. Jarang bangsa di dunia yang mempunyai akar sejarah yang panjang (Badrika, 2004: 118-125 ). Orang Brazil saja merasa rendah diri karena akar sejarah mereka yang tidak panjang. Bangsa Brazil merupakan produk dari bangsa jajahan Spanyol yang sejarah, adat-istiadat, dan kebudayaannya sangat berbau mestizo sekali (Encarta Ensiklopedia, 2006). Ironisnya kita malah cuek dan tidak menahu akan hal itu. Padahal dengan mengetahui siapa sebenarnya nenek moyang kita, maka sebagai remaja kita akan memiliki rasa kebersamaan dan kesadaran multikultur di antara saudara sebangsa setanah air yang berbeda adat-istiadat dan budayanya itu. Meskipun kita mungkin berbeda budaya dan bahasa tetapi sebenarnya kita berasal dari bangsa austronesia, bangsa Yunan, atau bangsa yang menempati Teluk Tongkin. Mereka memang identik dengan ras mongoloid. Mereka datang ke nusantara terbagi menjadi dua gelombang yang sangat besar. Gelombang pertama datang pada tahun 2000-1500 SM yang melahirkan generasi Proto Melayu, sedangkan gelombang kedua datang pada tahun 500 SM yang melahirkan generasi Deutro Melayu (Mustopo, 2006: 115-119 & Vlekke: 2008). Dengan pengetahuan tentang awal mula suku bangsa di Indonesia ini tentu akan menambah kesadaran berbangsa dan bertanah air. Kita tidak lagi memiliki pandangan sempit dan berbau primordial melainkan wawasan kebangsaan kita semakin meluas.

Pada pembelajaran kelas XI, kita melihat bahwa materi-materi yang dimunculkan semakin mengarahkan kesadaran siswa pada masa lalu negeri ini. Pada masa klasik Hindu-Buddha, kebanggaan sebagai orang Indonesia muncul ketika dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Majapahir sebagai kekuatan penting baik dari aspek politik, ekonomi, dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Dua kerajaan ini bisa dimaknai sebagai cikal-bakal yang mendasari munculnya bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Mungkin data historis tentang hal itu sangat sulit, setidaknya dua kerajaan itu memberikan nuansa-nuansa kenusantaraan bagi generasi penerusnya. Pada kerajaan Sriwijaya yang menitikberatkan aspek kemaritiman, bangsa kita menjadi satu-satunya penguasa lautan dalam pengertian positif. Aspek perdagangan benar-benar diperhatikan. Sisi keamanan lautan diserahkan pada para mantan bajak laut yang mempunyai pengaruh besar bagi nelayan dan pedagang asing. Para panglima Sriwijaya mampu memberikan paksaan pada pedagang asing untuk taat terhadap peraturan kemaritiman kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menjaga kekuasaan Sriwijaya atas lautan yang melingkupi 2/3 wilayah Indonesia saat ini. Pembahasan materi ini akan mendongkrak kembali ingatan remaja akan peristiwa besar yang pernah memberikan makna kejayaan bagi Indonesia di masa lalu. Kebanggaan-kebanggaan seperti ini sangat penting sekali untuk menjaga ikatan primordial yang positif bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Demikian pula ketika menginjak pada pembahasan tentang kerajaan Majapahit, remaja seperti kita akan diajak untuk memahami latar belakang dan dampak kebijakan mahapatih Gajah Mada dan rajanya yaitu Prabu Hayam Wuruk melakukan berbagai ekspedisi penaklukan berbagai daerah di Nusantara tersebut. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya yang sangat terkenal memiliki perspektif jauh ke depan dalam memandang pentingnya keutuhan negeri ini dalam rangka mengantisipasi kepentingan asing yang akan merusak Nusantara. Meskipun akhir-akhir ini Gajah Mada dianggap tokoh yang kontroversial terutama semenjak adanya peristiwa Bubad itu, ia tetap figur yang penting bagi terbentuknya wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas (Muljana, 2006: 1-20).

Pada materi berikutnya kita juga disuguhkan berbagai macam kerajaan tradisional yang mencoba eksis dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun demikian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang lainnya tidak mampu memberikan motivasi atau dorongan untuk membentuk kesadaran berbangsa seperti halnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tersebut di atas. Hanya saja penyajian kerajaan lainnya tersebut mampu merepresentasi perasaan dan emosi dari remaja yang berasal dari daerah kerajaan tersebut berasal. Pembahasan kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran tentu akan memberikan rasa keadilan sejarah bagi masyarakat Sunda. Penyajian Kerajaan Kutai akan menyejukkan rasa keindonesian bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pulau Kalimantan. Pembahasan kerajaan Buleleng juga memberikan sentuhan rasa memiliki bagi warga yang lahir di daerah Bali.

Demikian pula pembahasan kerajaan Islam. Munculnya Islam yang menggeser dominasi kerajaan Majapahit memberikan makna tersendiri bagi rasa primordialisme remaja. Remaja yang beragama Islam mungkin menganggap bahwa nilai-nilai keislaman mereka akan bertambah ketika melihat sebuah fakta bahwa kerajaan Majapahit yang runtuh karena faktor berkembangnya agama Islam. Akan tetapi bagi remaja yang beragama nonmuslim (Hindu) akan melihat dari perspektif lainnya, yaitu Islam datang dengan cara kekerasan untuk menaklukkan sebuah kekuatan politik yang sudah lama berkuasa di Jawa (baca Muljana, 2006 & Vlekke, 2008). Oleh karena itu perbedaan perspektif ini seyogyanya oleh bapak/ibu guru jangan diperuncing menjadi permasalahan yang tak mungkin tuntas menjawabnya. Guru sejarah harus berani mengarahkan pada perspektif dan sudut pandang tertentu yang tidak menggeser pada titik nasionalisme.

Pada dasarnya sejarah masa keislaman ini juga memberikan sentuhan kebangsaan yang kuat pada pembahasan materinya. Pada saat itu, kerajaan Demak yang saat ini dipimpin oleh Dipati Unus melakukan terobosan yang berani. Ia nekat melakukan penyerangan langsung ke Malaka yang pada tahun 1511 dikuasai oleh bangsa Portugis. Meski penyerangan ini tidak mampu mengalahkan kekuatan armada laut Portugis, tetapi sejarah telah mencatat kegagahan dan keberanian Dipati Unus untuk mengusir Portugis dari wilayah Nusantara. Ironisnya raja-raja sesudahnya tidak memiliki keberanian yang sama untuk melakukan penyerangan ke Malaka. Adanya perbedaan keberanian ini juga harus secara jujur diberikan pada pembelajaran sejarah di sekolah sehingga dari remaja sendiri memiliki figur tertentu yang bisa dijadikan idola dan figur lain yang tampil sebagai pecundang. Hal ini akan membangun sikap kritis di antara siswa pada saat kegiatan belajar sejarah (lihat Toer, 2001).

Pada materi berikutnya, kita semakin disuguhkan bentuk interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa yang bersilih ganti menempati posisi dagang penting di beberapa pelabuhan yang ada di kota-kota dagang Nusantara. Dari bangsa Spanyol dan Portugis yang hanya selintas memberikan warna eksploitasi bagi negeri kita sampai dengan bangsa Inggris dan tentu saja Belanda yang memberikan sentuhan kebijakan yang membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Penderitaan-penderitaan rakyat Indonesia ini pada akhirnya menimbulkan perlawanan dari pemimpin-pemimpin setempat. Namun karena sifatnya gerakan perlawanannya masih sporadis maka tentu saja mereka dengan mudah bisa dibasmi oleh VOC maaupun pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun Belanda dengan susah payah membasmi para pemberontak, namun karena kuatnya sistem militernya maka dengan strategi liciknya pemimpin lokal dapat ditangkap, diasingkan, atau dibunuh. Bentuk penjajahan Kolonial Belanda dan efek perlawanan pemimpin lokal inilah yang membuat mendidih rasa emosi kita sebagai bangsa yang selalu diinjak harga dirinya. Pelajaran sejarah memberikan cermin masa lalu untuk melihat bahwa karena adanya perlakuan semena-mena melalui kebijakan stelsel tanah, rodi, tanam paksa, dan liberalisme menjadi ajang eksploitasi menyeluruh pada semua wilayah di Nusantara. Aspek kemiskinan menjadi sesuatu yang lumrah pada kondisi Indonesia ketika di bawah penjajahan Belanda. Adanya kesamaan nasib ini melahirkan semangat untuk bersatu. Ada sebuah kehendak yang ingin dicapai oleh nenek moyang kita ketika menghadapi penjajah Belanda.

Pembelajaran sejarah masa Kolonial Belanda dan Pergerakan Nasional ini seakan menjadi roh dalam mempelajari masa negeri Indonesia. Mengapa? Materi pembelajaran sejarah ini sangat terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kesadaran berbangsa. Barangkali jika tidak ada kekejaman pemerintahan Kolonial Belanda kita tidak memiliki kehendak untuk bersatu, perasaan senasib, dan keinginan untuk merubah sesuatu secara bersamaan. Belanda di satu sisi mengeksploitasi sumber ekonomi Indonesia, namun di sisi lain, memunculkan semangat kebersamaan dari bangsa yang tertindas. Keinginan bangsa yang tertindas merupakan manifestasi kelelahan sebagai bangsa yang harus melayani kekuasaan Belanda di tanah air. Semua bangsa yang ditindas akan seperti itu. Hanya persoalan waktu yang tidak sama antara ekspresi perlawanan dari daerah dengan daerah lain.

Dari materi kelas XI itu kita bisa melihat kesadaran nasionalisme yang terbentuk secara perlahan. Penjajahan Belanda dengan segudang kebijakannya sedikit demi sedikit membawa kemelaratan dan kesengsaraan yang menyeluruh bagi sebagaian besar masyarakat Indonesia. Pada masa VOC, kegagalan bangsa Indonesia untuk menyerang dan mematahkan dominasi kekuatan Belanda disebabkan karena kurangnya semangat persatuan dan kesatuan anak negeri. Masing-masing daerah membawa ideologi yang berbeda dan kepentingan-kepentingan politis-ekonomis yang tidak sama pula. Artinya apa? Anak negeri belum memiliki kesadaran berbangsa. Banyak aspek yang menyebabkan mereka tidak membutuhkan kesatuan anak negeri dalam melawan dominasi VOC saat itu. Pertama, alasan politis antara perlawanan satu daerah dengan daerah lain berbeda. Umumnya perlawanan dilakukan karena terhimpitnya kepentingan politis penguasa setempat. Banyak contoh yang dapat diberikan di sini. Kita bisa melihat perang Diponegoro, perlawanan pangeran Antasari, Teuku Cik Di Tiro, Tuanku Imam Bonjol, Sisingamangarajaan IX, dan sebagainya. Para pemimpin tersebut merasa kekuasaan teritorialnya dan adatnya hilang gara-gara politik penjajahan yang memasuki wilayah di mana mereka menjadi figur pemimpinnya. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab langsung pemimpin lokal untuk mengorbankan semangat perlawanannya. Sultan Agung melihat bahwa adanya kebijakan perekonomian VOC yang monopolis jelas menghilangkan sumber pendapatan mereka atas daerah pesisiran yang dahulu dikuasainya. Salah satu upaya agar penghasilan atas daerah pesisir itu tidak menguap, mereka harus mengusir VOC yang ada di Batavia. Penyerangan yang dilakukan selama dua kali memang mengalami kegagalan, namun semangat untuk mengalahkan VOC tidak pernah padam hingga VOC mengalami kebanagkrutan dan diganti oleh pemerintahan transisi. Ketiga adalah faktor keyakinan. Faktor keyakinan akan adanya Ratu Adil, Heru Cokroningrat, dan Sang Mesias membawa motivasi dan semangat orang-orang jaman itu yang mendambakan perubahan. Keyakinan adanya sang pembebas ini menjadi ideologi yang kuat membangun mereka untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Namun demikian perlawanan-perlawanan kedaerahan yang berbasis keyakinan Sang Juru Selamat ini sangat pemimpin sentris. Ketika para pemimpinnya ditangkap dan dibunuh maka perlawan-perlawanan yang pernah merebak bak jamur di musim penghujan itu akan hilang seketika.

Baru memasuki pembahasan tentang materi pergerakan nasional, kita disuguhi terlebih dahulu konsep dan teori nasionalisme. Konsep nasionalisme yang ditawarkan Ernast Renan, Hans Kohn, Otto Bauer, Lottendorp, dan Snyder bahu-membahu dalam mengkaji persoalan-persoalan yang sering dialami negara dunia ketiga (Badrika, 2005: 202-203). Mereka mengatakan bahwa bangsa tertindas akan melahirkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan ini lama kelamaan melahirkan pula kehendak untuk bersatu dan kehendak untuk melawan suatu sistem yang tidak memihak kepentingan mereka. Ketika saat yang ditunggu tiba mereka akan berlomba melakukan perombakan sistem melalui saluran politik yang mulai terbuka.

Demikian yang dialami kondisi Indonesia pada masa pasca politik etis. Adanya pendidikan membawa perubahan bagi struktur sosiaal masyarakat Indonesia. Pendidikan barat yang mereka terima membawa pengenalan pada ide-ide baru tentang sosialisme, pan islamisme, liberalisme, marxisme, dan akhirnya nasionalisme. Ketika peluang terbuka, makam para elit pemuda saat itu menggunakan kesempatan yang ada untuk mengajukan tuntutan kemerdekaan.

Melihat materi pembelajaran tentang sejarah pergerakan kebangsaan itu kita bisa melihat bagaimana sepak terjang anak bangsa dalam memanfaatkan pendidikan dan organisasi massa untuk mengajukan beragaam perubahan yang penting bagi masa depan Indonesia. Materi tentang Sumpah Pemuda ini akan memperlihatkan bagaimana dengan keterbatasn-keterbatasan yang ada pemuda Indonesia mampu mendesak pemerintah Kolonial untuk menyetujui gagasan tentang Dewan Perwalian, esistensi parpol dalam Volksraad, dan Pemerintahan Transisi. Sayangnya Jepang keburu datang untuk menggantikan posisi pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada pembahasan materi Pendudukan Jepang dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pelajaran sejarah kelas XII, kita melihat bagaimana Jepang yang katanya saudara tua ternyata mempunyai maksud tersembunyi yang jahat dan culas. Jepang membawa janji semu melalui gerakan 3 A dan Putera. Jepang membuat mobilisasi massa melalui romusha, Peta, Heiho, Fujinkai, Tonarigumi, Keibodan, dan Ianfu untuk kepentingan infrastruktur militer yang penting bagi keutuhan dominasi Jepang di Indonesia. Penderitaan yang bertubi-tubi rakyat Indonesia ini jika dibahas dengan model belajar sejarah yang baik akan memberikan sikap empati yang penting bagi pembentukan kesadaran berbangsa. Nasionalisme remaja semakin bertambah jika pembahasan tentang Pendudukan Jepang menukik sampai dengan persoalan penderitaan romusha dan ianfu (Mustopo, 2006: 222-245).

Puncak penanaman nasionalisme dalam pelajaran sejarah tentu saja pada peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bersejarah ini mempunyai andil cukup besar bagi upaya membentuk kesadaran nasionalisme remaja Indonesia saat ini. Hanya saja, sering kali pembahasan yang ditampilkan cenderung membosankan dan datar sehingga malah menimbulkan kejenuhan dari siswa sendiri. Guru sejarah jangan sampai teks book saja dalam menampilkan geliat para pemuda saat itu dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok bisa saja ditampilkan melalui metode Role Playing atau Sosiodrama. Hal ini akan memunculkan emosi remaja dalam memahami semangat jaman yang pernah hadir di tahun 1945-an.

Pada materi sejarah kelas XII, kita dapat melihat bagaimana sikap anak bangsa dalam menyikapi kemerdekaan yang diperoleh dengan susah payah itu. Dinamika dan tarik-menarik antara pemerintah-rakyat, pusat-daerah, dan ideologi-ideologi mewarnai sejarah Indonesia. Akibat lebih lanjut kita melihat bahwa terjadinya ketidakpuasan daerah terhadap pusat yang meletus menjadi pemberontakan anak bangsa sendiri, pertempuran antara saudara setanah air, dan pergantian kabinet demi kabinet.

Hal itu terjadi terus-menerus sampai bangsa ini sampai pada pemerintahan demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan bahkan sampai dengan era Reformasi. Pendek kata pelajaran sejarah telah memberikan warna dan lukisan naturalis dan sekaligus realisme tentang keadaan negeri ini dari masa purba, prasejarah, sampai dengan masa Reformasi. Problematika bangsa yang beragam itu ternyata dapat ditarik sebuah benang merah bahwa ketidakmampuan anak bangsa ini dalam mengembangkan semangat nasionalisme para pendiri bangsa inilah sebagai awal kehancuran negeri yang sangat susah payah berdiri ini.

Di sisi lain, guru sejarah mempunyai posisi penting dalam memahamkan konsep nasionalisme pada remaja Indonesia. Para guru inilah yang nantinya melahirkan generasi intelektual yang cerdas dan memiliki naluri kebangsaan yang berkembang sesuai dengan semaangat perubahan itu sendiri, tidak kaku, dan fleksibel. Sayangnya tidak semua guru sejarah dapat menampilkan dirinya seperti itu. Hanya guru sejarah yang mampu belajar dari kesalahan bangsa ini akan mencoba merekonstruksi apa yang terbaik dengan mewujudkannya dalam kurikulum dan bahan ajar (Winenburg, 2008: 10-25). Ia selalu belajar dan mencoba menerjemahkan makna nasionalisme itu sendiri bagi keutuhan NKRI dan pengembangan wawasasan kebangsaan anak negeri. Agaknya guru sejarah harus pula menyadarkan kita remaja sebagai bagian dari generasi yang siap taampil ke permukaan. Mau tidak mau kita akan menyikapi nasionalisme melalui apa yang tersedia dalam ruang-ruang yang ada. Guru sejarah harus bersikap membimbing dan mengarahkan remaja Indonesia untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap persoalan bangsa, kepedulian terhadap persoalan keadilan pembangunan dan ekonomi, dan persoalan-persoalan gender serta lain sebagainya yang berkembang sesuai perubahan zaman. Entitas-entitas yang memunculkan ruang kebangsaan harus selalu dimunculkan. Semangat kebangsaan harus ditampilkan melalui kepedulian remaja Indonesia terhadap persoalan KKN, persoalan korupsi, keseimbangan keuangan Pusat dan daerah, dan amademen perundang-undangan yang sudah saatnya diganti karena tidak sesuai dengan problem globalisasi (baca Anderson, 1999: 1-20).

Refleksi
Pada dasarnya pelajaran sejarah sangat terkait dengan penumbuhan kesadaran berbangsa dan nasionalisme. Banyak orang yang berpendapat bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya (sejarahnya). Dengan keyakinan seperti itulah pelajaran sejarah diberikan di setiap jenjang pendidikan. Materi dan bahan ajar yang hampir sama di setiap jenjang pendidikan tersebut mengkaji manusia jaman purba, masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, Kolonialisme Belanda, Pendudukan Jepang, Masa Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Terpimpin, dan Orde Baru serta Masa Reformasi. Pemberian materi ini jelas sekali dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan remaja Indonesia. Melalui metode yang tepat maka guru dapat menyampaikan sendi-sendi nasionalisme melalui bahan ajar tersebut. Melalui kreativitas guru sejarah, maka materi dan bahan ajar sejarah itu tidak kosong, kaku, dan membosankan, melainkan dapat tampil secara menarik, indah, dan mampu mewujudkan kualitas kesadaran berbangsa yang sesuai dengan problematika bangsa saat ini.

DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Benedict. 1999. Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.

Badrika, I Wayan. 2005. Sejarah Nasional dan Umum SMA Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Badrika, I Wayan. 2005. Sejarah Nasional dan Umum SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial dan Bahasa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Badrika, I Wayan. 2005. Sejarah Nasional dan Umum SMA Kelas XII Program Ilmu Sosial dan Bahasa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mustopho, Habib. 2006. Sejarah Kelas X. Jakarta: Yudhistira.

Mustopho, Habib. 2006. Sejarah Kelas XI Program IPA. Jakarta: Yudhistira.

Mustopho, Habib. 2006. Sejarah Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.

Muljana, Slamet. 2006. Sriwijaya. Yogyakarta: LKiS.

Muljana, Slamet. 2006. Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LkiS.

Toer, Pramoedya Ananta. 2001. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mithra.

Wineburg, Sam. Berpikir Historis. Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu. Jakarta: Buku Obor.

Vlekke, Bernard H. M. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: Gramedia.

*Penulis: Aida Natasia (Siswa SMA 2 Kendal). Tulisan ini pernah diikutkan dalam Lomba Artikel Ilmiah Tingkat SLTA Se-Jawa Tengah IAIN Walisongo Tahun 2009.

ORANG KALANG DI PESISIR JAWA: PERSPEKTIF HISTORIS*

2009-05-28T19:40:00.000-07:00

Pada dasarnya membicarakan orang Kalang dan kebudayaannya tidak boleh terlepas dari aspek historis yang membentuk keberadaan mereka pada hari ini. Mengapa? Orang Kalang yang menempati pulau Jawa ini terkait sekali dengan sejarah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang usianya sungguh sangat tua. Keberadaan mereka bersamaan dengan lahirnya mitos Ajisaka dan perdagangan perbudakan masa itu yang memang bukti historisnya cukup kuat. Meskipun sejarawan belum memiliki kesepakatan mengenai dari mana asal-usul orang Kalang sebenarnya mengingat hampir di seluruh pulau Jawa keberadaan mereka ada, juga di pulau Lombok dan Bali, para sejarawan yakin bahwa mereka adalah suku bangsa pendatang yang memiliki keunikan profesi yang berbeda dengan etnis Jawa. Orang Kalang identik dengan pekerjaan pertukangan. Hal ini berbeda dengan orang Jawa yang justru mementingkan aspek pertanian agrarisnya.

Menurut Bryne (1951:680) dahulu orang Kalang adalah kelompok masyarakat yang mempunyai profesi sebagai penebang kayu dan juru angkut di setiap proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Majapahit. Posisinya yang tidak beranjak dari kelas bawah masyarakat Jawa di masa lalu sangat identik dengan Candala yaitu sekelompok ras paria pada saat perdagangan Hindu di India. Crawfurd menambahkan bahwa Kalang adalah nama sebuah komunitas penduduk asli yang tingkatannya berada di bawah orang Jawa (1852: 65). Dalam Javaansch Nederhuitsch Woordenboek dikatakan bahwa Kalang adalah nama sebuah etnis di Jawa yang dulu hidup di sekitar hutan, dan mereka diduga mempunyai asal keturunan yang hina (1847: 206).

Hampir sama dengan pengertian di atas, Rigg (1862: 190) mengatakan bahwa Kalang adalah sejenis paria yang ada di Jawa, yang barangkali sedikit banyaknya hanya diketemukan dan terdapat di distrik Sunda. Meskipun demikian Rigg belum dapat menjawab mengapa persebarannya di Jawa Tengah cukup banyak (Pigeaud, 1967: Jilid IV). Kemungkinan besar Rigg hanya memandang banyaknya istilah yang mirip kalang yang ada di tanah Sunda seperti: kalang-kabut, balang, kabalang, kaalang, dan alang-alangan.

Dalam kamus Javaansch derduitsch Woordenboek (Gericke Roorda, 1847: 206), Kalang dianggap sebagai kelompok manusia yang hidup dan mati di Surakarta, di mana orang Jawa mempunyai anggapan yang berbau takhayul bahwa mereka adalah anak hasil perkawinan antara seorang perempuan dengan seekor anjing. Oleh karena itu, kalang diartikan sebagai kejaba, yaitu sesuatu yang yang ditempatkan di luar, atau sesuatu yang dipisahkan dari yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa orang kalang adalah sekelompok orang di masa lalu yang kehidupannya sengaja dipisahkan keberadaannya oleh kelompok lain. Pada masa itu orang Kalang tidak diperbolehkan berada di lingkungan masyarakat Jawa pada umumnya. Statusnya sebagai kelompok di luar kasta membuat mereka mengelompokkan diri dan hidup di luar komunitas masyarakat umum. Hal ini agaknya sesuai pula dengan pendapat T. Altona yang menjelaskan bahwa Kalang berasal dari kata kepalang yang berarti tertutup, orang-orang yang berada di luar karena ditutup dari dalam. Kalang juga mungkin saja berasal dari kata alang-alang yaitu semacam binatang yang hidupnya mengembara (Altona, 1923: 515).

Penjelasan Kalang dari T. Altona tersebut semakin memperjelas status sosial kelompok Kalang. Posisinya yang termarginalisasi oleh sistem sosial budaya saat itu, membuat orang Kalang harus hidup tersisih dan menjauh dari kehidupan umum. Sistem kasta yang dipergunakan oleh penguasa masa kerajaan-kerajaan kuno membuat mereka tidak diperbolehkan bergaul dan berkomunikasi dengan kasta-kasta di atasnya. Pada akhirnya mereka mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mencari tempat untuk mendapatkan makanan secukupnya. Pola hidup yang berpindah-pindah seperti ini mirip dengan kehidupan manusia purba. Orang Kalang mengandalkan ketersediaan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup kelompoknya. Jika makanan yang ada dilingkungannya diperkirakan sudah habis dan wilayah tempat tinggal orang Kalang sudah dirambah oleh masyarakat umum, mereka akan mencari wilayah baru yang jauh dari pemukiman masyarakat umum.

Pandangan tentang posisi orang Kalang yang tersisih tersebut karena orang Kalang tidak dimasukkan dalam kriteria kasta dipertegas oleh E. Ketjen. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada masa kerajaan Hindu orang Kalang tidak termasuk dalam 4 (empat) kasta yang ada. Keberadaaannya lebih mirip dengan kasta paria yang posisinya berada di luar catur kasta yaitu brahmana, satriya, waisya, dan sudra. Sudra sebagai kasta terendah dalam sistem kasta masih diakui hak-hak dan kedudukannya di masyarakat, tetapi Kalang dianggap kelompok hina-dina yang karena alasan penyakit, sosial, dan pelanggaran adat yang pernah dilakukannya mereka terlempar eksistensi diri mereka sebagai manusia normal (Pontjosoetirto, 1971: 36).

Pandangan E. Ketjen tersebut didukung pula oleh pendapat Dr. H. Ten Kate maupun van Rigg yang memposisikan orang Kalang sebagai kelompok Paria pada zaman Hindu. Kedudukan yang rendah tersebut kemungkinan besar karena mereka dianggap berasal dari gelombang kedatangan kelompok manusia yang berasal dari Kedah, Kelang, dan Pegu pada tahun 800 masehi (Veth, 1907: 93-104). Bahkan menurut Veth maupun A.B. Meyer mereka mempunyai kesamaan fisik dengan suku negrito di Filipina yang mempunyai kulit hitam dan berambut keriting. Ketjen melanjutkan jika orang Kalang merupakan pendatang di Jawa mereka pun sama dengan suku Semang di Malaka pedalaman, penduduk kepulauan Nicobar di Andaman, dan suku-suku asli Indo-Cina dan Papua. Orang Kalang merupakan bagian dari suatu ras yang menyebar di semenanjung Malaka, dan bersama-sama dengan orang Melayu, India, dan Cina mereka menyebar ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Sebagian dari mereka terdampar dan menetap di sepanjang wilayah pesisir pantai utara Jawa (Ketjen, 1883: 185).

Pandangan Ketjen itu serupa dengan pendapat A. B. Meyer. Dalam tulisannya yang berjudul Die Kalangs Auf Java, Meyer mengatakan (1877: 4) Kalang adalah sekelompok manusia yang kehidupannya terpisah dan menyendiri. Kalang dianggap suku tertentu yang masih mempunyai garis keturunan dengan orang negrito, semang dan sebagainya. Kehidupannya yang serba pasrah, berserah diri, dan bijak membuat mereka disebut sebagai Kalang Sejati. Pada awalnya mereka ada di Solo dan Bagelen serta karesidenan yang lainnya. Mereka ada di suatu tempat yang disebut Kalangan. Pekerjaannya di Surakarta adalah membuat cambuk, dan di tempat lain ada yang menjadi pandai besi. Sekarang, keberadaannya menyebar ke semua penduduk, bercampur dan membaur, dan sangat sulit untuk melihat kembali karakter yang ganjil kepadanya.

Menurut Dennys Lombart, Kalang merupakan masyarakat pinggir dan setengah nomad yang hidup di hutan seperti Lubdhaka. Sejak zaman Sultan Agung, mereka terpaksa merubah gaya hidup dan mencari nafkah di tempat pemukiman. Beberapa kota di Jawa masih terdapat kampung-kampung yang bernama Pekalangan. Di daerah itu mereka berprofesi sebagai tukang kayu, pedati, penebang kayu dan pengrajin kayu (Lombart, 1999: 44). Mereka mempunyai ciri khas suatu kelompok yang otonom, mengandalkan perkawinan endogami dan meskipun secara formal mereka tetap melakukan upacara tersendiri seperti pembakaran gambaran orang mati (Lombart, 1999: 144).

Pada dasarnya beberapa identifikasi yang dibuat para ahli tersebut di atas sudah memperjelas tentang siapa sebenarnya orang Kalang. Karakter sosial dan budayanya yang terbentuk mempertegas posisi orang Kalang dalam setiap dinamika perubahan zaman. Namun demikian, pandangan Meyer, Lombart, Bryne, Rigg, Roorda, dan Altona belum menyentuh sedikitpun tentang keberadaan orang Kalang di Kendal. Pandangan tentang keberadaan orang Kalang di Kendal itu mulai disinggung oleh T. S. Raffles. Dalam bukunya yang berjudul History of Java, Raffles (1978: 327-328) mengatakan:
…… it may not be inappropriate to introduce in this place a short digression, containing an account of some of the costumes peculiar to the people termed kalang, and to the inhabitans of the Tengger mountains. The former are said to have been at one time numerous in parts of Java, leading a wandering life, practicing religious rites different from those of the great body of the people, and avoiding intercourse with them; but most of them are now reduced to subjection, are become stationary in their residence, and have embraced the Mahometan faith. A few villages in which their particular customs are still preserved, occur in the provinces of Kendal, Kaliwungu, and Demak, and although the tradition of the country regarding their descent from an unnatural connection between a princes of Medang Kamulan and a chief who had been transformated into a dog, would mark them out as a strange race, they have claims to be considered as the actual descendants of the aborigines of the island. They represented as having a high veneration for a red dog, one of which is generally kept by each family, and which they will, on no account, allow to be struck or ill used by any one. When a young man asks a girl in marriage he must prove his descent from their peculiar stock. A present of rice and cotton-yarn, among other articles, must be offered by him, and carried to the intended in like manner, be received by an elderly relation of the girl: from this moment until the marriage is duly solemnized, nothing whatever is allowed to be taken out of either hut….

Pendapat Raffles tersebut sangat mirip dengan data yang dikemukakan oleh Roorda. Roorda (dalam Meyer, 1877: 4) mengatakan bahwa Kalang adalah nama sebuah suku yang ada di Jawa, yang dulu hidupnya tidak menentu atau nomaden, namun sekarang masih tetap setia mempertahankan tradisi yang penuh keganjilan di daerah dataran rendah Kendal, Kaliwungu, dan Demak.

Data tentang keberadaan orang Kalang di Kendal tercatat pula dalam tulisan baik Ketjen, Zwaart, maupun P. J. Veth. Ketjen menuliskan bahwa pada waktu diadakan pembagian kerajaan Mataram jumlah orang Kalang yang tinggal di Jawa cukup besar. Dalam akte pembagian kerajaan tahun 1755, masing-masing kerajaan mendapatkan bagian 3000 cacah orang Kalang. Jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan selama tahun 1761 di seluruh Jawa (termasuk Kendal) adalah sebagai berikut: dari Pasuruan sebesar 42,24 ringgit, Bangil 45 ringgit, Surabaya 141,12 ringgit, Pati 325 ringgit, Jepara 50 ringgit, Semarang 998,56 ringgit, Pekalongan 500 ringgit, dan Kendal 298,36 ringgit.

Menurut P.J. Veth, jumlah pajak yang demikian itu agak sebanding dengan jumlah penduduk Kalang yang ada di wilayah kekuasaan kompeni, di mana total keseluruhan ada lebih dari 2000 keluarga. Secara rinci distribusi orang Kalang sebagai berikut. Di daerah Surabaya terdapat 250 keluarga, Pasuruan 50 keluarga, Pati 250 keluarga, Demak 1000 keluarga, Kendal 250 keluarga, Pekalongan 800 keluarga, dan Tegal 180 keluarga (Zwaart, 1939: 258).

Demikianlah catatan historis tentang keberadaan orang Kalang di pesisir Jawa. Aktifitas budaya yang dilakukan secara intensif pada hari ini ternyata memiliki latar historis yang panjang. Tradisi Kalang Obong, Gegalungan Gegumbregan, dan sesaji-saji lain pada hari dan event tertentu memiliki keterkaitan sejarah asal-usul, leluhur, dan perlakuan penguasa setempat pada diri mereka. Orang Kalang yang menempati pesisir Jawa mempunyai profesi yang mendukung proyek pembangunan kerajaan-kerajaan klasik masa itu. Kepandaian, kerajinan, dan keuletan mereka di bidang pertukangan menjadi primadona tersendiri bagi penguasa saat itu. Dibandingkan dengan masyarakat Jawa, mereka memiliki etos kerja dan semangat kerja yang tinggi. Meskipun mereka secara sosial dilecehkan dengan julukan yang buruk, orang Kalang membuktikan siapa mereka dan untuk apa mereka mendarma-baktikan kehidupannya.

*Penulis: Muslichin, Guru Sejarah SMA 2 Kendal.

TENTANG LOMBA BENDA CAGAR BUDAYA*

2009-05-28T00:34:00.000-07:00

Dua jam yang lalu baru saja kami selesai mendiskusikan sebuah tema perbincangan yang agak aneh bagi guru sejarah. Kami yang antara lain terdiri dari Tuti Handayani, Siti Nikmatilatif, dan saya berbicara dari hati ke hati tentang bagaimana agar dalam rangka menghadapi event tahunan resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah berupaya untuk saling mengeluarkan uneg, keluh, dan ilmu masing-masing agar anak-anak SMA yang ada di kabupaten Kendal ini dapat unjuk gigi di forum bergengsi itu.

Keanehan kami ini berangkat dari background mengajar kami yang berbeda, terutama posisi dan status Siti Nikmatillatif selaku guru sejarah SMA Boja Kendal sedangkan saya dan Tuti Handayani adalah guru SMA 2 Kendal. Dalam sebuah lomba, harusnya kami berdiri di atas garis demarkasi masing-masing di mana saya harus melindungi kepentingan anak didik saya sendiri untuk memenangkan lomba itu dan bu Siti Nikmatilatif juga berdiri pada arah yang berlawanan sebagai musuh untuk bersaing dalam event itu.

Namun, kami tidak seperti itu. Kecintaan atas kabupaten Kendal menjadi pondasi kami untuk berbincang tentang apa yang terbaik bagi wilayah ini. Dengan kata lain, kami bersepakat untuk tidak memegang primordialisme yang sempit untuk menyombongkan sekolah kami masing-masing. Kami sepakat untuk saling berdiskusi memutuskan tema, judul, sudut pandang, format, sampai dengan masalah referensi agar tulisan anak didik kami lebih bisa menggigit dan kemedol pada event prestise tersebut.

Selama ini, setiap lomba apa saja yang digelar pada level Jawa Tengah seringkali peserta lomba yang berasal dari kabupaten Kendal harus menerima pil kekalahan sebagai juara harapan, nominator, bahkan peserta partisipan saja. Mengapa mereka mengalami kekalahan seperti itu yang harusnya tidak menjadi nasib yang harus diterimanya?

Begitu pula yang dialami peserta lomba yang terkait dengan bidang kesejarahan, kepurbakalaan, dan legenda daerah. Hampir semua peserta yang berasal dari kabupaten Kendal pulang gigit jari tanpa mendapatkan apa yang menjadi obsesinya yaitu juara! Atas dasar itulah untuk menghadapi lomba BCB kali ini kami sepakat untuk bertempur lewat diskusi yang santun antar pembimbing agar bisa menemukan titik-titik tertentu yang bisa kami gali dan telusuri untuk dikembangkan menjadi tema tulisan bagi anak-anak kami. Ibarat orang sedang falling in love, kami saling memberi dan menerima. Kami menjauhkan sifat egoisme dan keakuan yang tak patut dipertonjolkan. Lalu, kami sepakat dengan tema yang berseberangan agar tidak terjadi overlapping kajian sehingga malah nanti muncul judul ganda yang tidak mungkin dimenangkan oleh dewan juri.

Dalam pertemuan yang tidak difasilitasi MGMP itu kami juga menganalisis tema-tema yang akan dilirik juri. Kami melihat kembali pada event yang sama pada tahun sebelumnya di mana dewan jurinya adalah Drs. Eko Punto H., M.Hum (UNDIP), mbak Ucik (UNNES), dan Prof. Dr. Wasino, M.Hum. (UNNES), maka kami menganalisis bahwa tema-tema yang terkait dengan persoalan arsitektur masa klasik Hindu-Buddha itulah yang akan menjadi finalis-finalis seperti halnya yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Lalu, kami menengok BCB apa saja yang terkait dengan aspek peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Kabupaten Kendal ini. Selama empat jam akhirnya kami menemukan sebuah jawaban. Melalui referensi yang tersisa, kami menemukan bahwa ada BCB yang patut dijadikan tema lomba. Pertama, kami akan mengangkat aspek politik Hindu-Buddha seperti yang tercermin dalam situs Candi Argokusumo Limbangan. Kedua, kami juga setuju untuk mengotak-atik aspek pendidikan/pitutur yang tergores lewat relief bangunan bekas candi di kabupaten Kendal ini. Ketiga, kami akan mengangkat persoalan tehnik arsitektur bangunan kuno Hindu-Buddha yang berserakan di Limbangan, Boja, Sukorejo, Winong, dan Weleri. Kelima, kami juga menyiapkan cadangan judul tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap Benda Cagar Budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan terakhir, kami menyiapkan cadangan kedua yaitu tentang peran museum bagi pembentukan kesadaran sejarah dan masa lalu masyarakat di Kabupaten Kendal ini. Namun agaknya yang terakhir ini memiliki kendala yang cukup berat di mana wilayah kabupaten Kendal belum memiliki satu museum pun.

Sebuah pertemuan tanpa snack dan minuman pada akhirnya menghasilkan sebuah kesapakatan yang cukup berarti. Kami bertiga menelurkan hasil yang sederhana namun sebenarnya menyimpan magma yang luar biasa. Kami berharap dengan dedikasi guru-guru sejarah yang tetap ikhlas dan santun mengajar ini mempunyai andil cukup bermakna bagi peningkatan prestasi anak didik di bidang lomba kepenulisan. Namun usaha ini harus juga terkait dengan anak-anak peserta lomba BCB itu sendiri. Jika mereka mau berusaha keras, tanpa lelah, dan melakukannya berdarah-darah pasti kemenangan yang memperindah nama baik Kendal ini akan tercapai.

ETIKA ORANG KALANG: PERSPEKTIF ANTROPOLOGIS*

2009-05-20T00:39:00.000-07:00

Ketika remaja ada satu pengalaman berkesan yang telah memberikan inspirasi bagi saya untuk menulis tentang orang Kalang. Pernah suatu kali saya menyusuri desa demi desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Gemuh pada malam hari sehabis makan di warung makan Truko yang cukup terkenal. Ketika itu saya duduk di dalam mobil carry keluaran 1985 bak terbuka sambil menatap lalu lalang orang-orang dan sawah-sawah yang masih banyak ilalangnya dan dihinggapi suasana kegelapan karena masih mininya penerangan listrik. Namun, betapa agak terkejutnya saya ketika terpampang di depan mata banyaknya rumah yang cukup megah berdiri di sepanjang jalan antara Joho, Lumansari, Gebang, dan Krompakan. Rumah-rumah itu dibangun dengan pola arsitektur yang cukup modern, permanen, ada yang bertingkat, berhalaman luas, dan beberapa memiliki pagar yang cukup tinggi. Dengan situasi dan kondisi yang ada di tahun 1990-an itulah membuat saya yang melintasi rumah demi rumah tersebut menjadi terkagum-kagum dan bertanya-tanya: siapa pemilik rumah itu dan apa profesi pekerjaannya hingga bisa menjadi kaya seperti itu?

Pertanyaan yang melintasi di kepala saya itu tak lekas mendapatkan jawabannya. Lama pertanyaan itu mengendap tanpa harus berupaya untuk mendapatkan jawaban secepatnya. Ketika saya kuliah di fakultas sastra UNDIP pun, jawaban itu tak menanti untuk dikejar dan dikemukakan. Maklum saya mengambil spesialisasi sejarah Indonesia yang banyak berurusan dengan arsip kuno dan kemasa-laluan sebuah peristiwa. Kalaupun saya menyentuh kajian antropologi pun itu hanya sebatas kulitnya saja, dan berputar-putar pada hafalan teori-teori evolusi budaya, akulturasi, asimilasi, dan persoalan keprimitifan suatu masyarakat tanpa diimbangi dengan tugas yang menggigit dan menantang daya intelektualitas mahasiswa sejarah. Pokoknya segala sesuatu kajian disiplin baik sosiologi, psikologi, dan antropologi lebih pada pengenalan materi umum sebagai pelengkap analisa pada mahasiswa sejarah.

Lepas dari soal itu, sayup-sayup mulai sering sebenarnya saya mendengar bahwa pemilik dan penghuni rumah-rumah mewah di sepanjang jalan Gemuh itu adalah para juragan tembakau yang berhasil. Sayup-sayup lagi saya mendengar bahwa para juragan tembakau itu adalah orang-orang yang memiliki subetnis Jawa yang sama. Mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai wong Kalang.

Seiring perubahan waktu sedikit demi sedikit pertanyaan-pertanyaan yang terlontar itu segera mendapatkan jawabannya. Tentu saja saya belum langsung bisa menggabungkan fragmen-fragmen yang terpisah itu menjadi relasi sebab-akibat yang bisa ditarik menjadi formulasi jawaban yang saya cari selama ini. Secara tidak sengaja saya menemukan buku yang ditulis oleh Max Weber yang berjudul Protestant Ethic and Spirit Capitalism yang sudah sangat terkenal itu. Lewat buku terjemahaannya saya berusaha memahaminya dengan membacanya secara tuntas. Dari buku itu saya menyimpulkan bahwa agama Kristen Protestan yang berkembang di Eropa saat itu berperan besar dalam membawa perubahan sosial ekonomi masyarakat Eropa. Dengan etika yang lahir dan termaktub dalam ajaran protestan maka orang Eropa dapat menggali kesuksesan. Konsep kesederhanan, zuhud, dan asketik yang lahir dari penganut Protestan yang taat membawa kesejahteraan ekonomi dan pengumpulan materi yang mantap yang sesuai dengan prinsip dan etika agamanya.

Beberapa waktu kemudian, saya menemukan buku yang senada yang ditulis oleh Robert M. Bellah tentang Religi Tokugawa. Buku yang meneliti latar belakang agama Shinto sebagai pemicu perkembangan perekonomian dan kemajuan bangsa Jepang ini sangat menarik. Jika Max Weber menganggap bahwa etika Protestanlah yang membawa semangat pengumpulan modal orang-orang Eropa, maka Robert M. Bellah melirik bahwa etika Shinto yang diyakini membawa kemajuan bagi bangsa Jepang saat ini. Hampir dalam waktu bersamaan saya menemukan buku Mitsuo Nakamura yang berjudul tentang The Crescent Arise over The Banyan Tree: A Study Muhammadiyah Movement in A Central Javanese Town yang intinya buku itu meneliti tentang peranan etika Islam bagi pemantapan dan pemunculan gerakan Muhammadiyah yang disponsori oleh pengusaha-pengusaha muslim yang kaya. Mitsuo juga mengkritisi bahwa motivasi orang Islam mengumpulkan kekayaan materi adalah pengamalan dari keyakinan mereka terhadap syariat Islam terutama pasal tentang zakat dan pergi Haji. Kedua pasal ini yang membangkitkan semangat dan jiwa kewirausahaan orang-orang muslim untuk mengejar kekayaan materi.

Dari ketiga buku itu saya jadi termenung, apakah mungkin orang-orang Kalang yang kaya raya di sepanjang jalan Gemuh itu memiliki sistem etika yang mampu melahirkan kemauan dan kemampuan orang Kalang untuk memupuk modal sebesar-besarnya? Ataukah ada hal lain yang turut berperan dalam melapangkan jalan bagi mereka untuk mengejar kekayaan materi dan duniawai?

Seakan begitu mudah menghubungkan teori-teori besar yang digawangi oleh maestro sosiologi agama seperti Max Weber, Robert M. Bellah, dan Mitsuo Nakamura itu dalam situasi dan kondisi orang Kalang yang sedang saya bidik. Namun realitas di lapangan begitu sulit untuk mendalami apa sebenarnya yang menjadi hakikat orang-orang Kalang begitu giat bekerja dan memperkaya diri mereka. Teori-teori besar itu harus dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks realitas antropologis yang berbeda. Penerapan inti teori yang sama tetapi jika menganalisisnya menggeneralisasikan saja nantinya akan timbul bias yang mengecewakan.

Dengan cukup hati-hati dan menguras daya tenaga yang cukup meletihkan, saya mencoba menggali informasi dari beberapa literatur yang ada di Perpustakaan Pusat Jakarta. Saya menemukan tentang sejarah orang Kalang yang ditulis oleh ahli-ahli yang berbeda-beda disiplin dan khasanah keilmuannya. Ahli-ahli seperti Altona, E. Keetjen, Gericke Roorda, Veth, Crawfurd, van Rigg, A.B. Meyer, Ten Kate sampai Thomas Raffles berbicara tentang orang Kalang dengan warna intelektualitas mereka. Dalam hal ini belum ada satu pun yang memberikan jawaban yang konkrit mengenai bagaimana sistem etika orang Kalang sehingga mampu memberikan kemauan kerja keras yang cukup tinggi. Untungnya, di saat kelelahan yang teramat sangat itu, saya menemukan buku Dennys Lombart yang didalamnya berbicara tentang keberadaan etika Kalang meskipun sangat tipis ulasan dan kajiannya. Dari salah satu artikel yang berada dalam Nusa Jawa Silang Budaya itu Lombart memotret bagaimana prestasi ekonomi orang Kalang pada masa penjajahan di Kota Gede Yogyakarta. Ditambah lagi, pada saat–saat kejenuhan datang saya menemukan buku Sulardjo Pontjosoetirto yang berjudul Orang-Orang Golongan Kalang yang cukup lengkap memotret orang Kalang dari sudut pandang historis dan antropologis.

Penjelajahan literatur saya rasa sudah lebih dari cukup. Kemudian saya memberanikan diri menemui orang-orang Kalang yang perawakan fisik dan penampilan sosialnya tidak ada bedanya dengan orang Jawa. Saya menemui beberapa orang Kalang yang ada di Desa Poncorejo, Pucangrejo. Krompakan, Lumansari, Botomulyo (Saribaru), Montongsari, Sendang Dawuhan, dan Getas Ombo. Merekalah yang saya rasa mengetahui hal-ikhwal tentang orang Kalang. Para informan kunci inilah yang mempunyai wawasan mendalam tentang etika Kalang dan ritual-ritual Kalang yang sangat unik bagi mata dan telinga orang Jawa pada umumnya.

Dalam studi lapangan yang teramat panjang saya menemukan sebuah kunci jawaban dari persoalan yang menggejolak saat saya remaja tersebut. Pertama, kerja keras dan kemauan orang Kalang untuk mengumpulkan materi berpusat pada sistem ritual mere-ka yang mau tidak mau mengharuskan mereka untuk memiliki materi yang serba cukup. Ritual yang memakan biaya besar dan wajib dilakukan orang Kalang itu menciptakan semangat dan motivasi untuk mengejar harta yang sebesar-besarnya. Orang Kalang diwajibkan untuk melaksanakan ritual Kalang Obong berkali-kali ketika menyangkut kematian orang tua, kakek-nenek, sanak saudara, dan kerabat yang dimilikinya. Satu kali ritual Mitongdino bisa menghabiskan biaya tiga juta sedangkan satu kali ritual Kalang Obong Mendhak bisa menghabiskan biaya standar delapan juta. Tidak hanya berhenti di situ saja, ritual Kalang lainnya siap dilakoni oleh mereka yang identik dengan Kalang Kamplong. Ritual selasa wage dan Jumat wage setahun tiga kali yang disebut gegalungan gegumbregan juga harus dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama. Satu kali ritual setidaknya menghabiskan biaya tiga ratus ribu. Mau tidak mau sebagai orang Kalang mereka harus selalu menyediakan keperluan biaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Adanya kebutuhan pembiayaan itu maka membuat orang-orang Kalang selalu bekerja sekuat tenaga untuk membiayai kebutuhan dan keperluannya.

Kedua, adanya sistem kepercayaan bahwa ritual Kalang Obong yang dilaksanakan sebaik-baiknya berarti dapat menggantikan kedudukan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah Haji. Artinya sebagai orang Kalang yang beragama Islam mereka tidak diwajibkan pergi menunaikan ibadah haji jika mereka mampu melaksanakan ritual Kalang dengan sebaik-baiknya. Pada situasi sebelum tahun 1990-an anggapan dan keyakinan seperti ini masih berkembang begitu subur pada masyarakat Kalang, sehingga praktis kelebihan keuangan mereka hanya dialokasikan pada ritual Kalang yang biayanya masih di bawah biaya kewajiban menunaikan ibadah haji. Otomatis sisa biaya dan ongkos ritual diinvestasikan dalam bentuk usaha perdagangan, pertanian, dan transaksi-transaksi lainnya, meski ada pula yang digunakan untuk pembangunan rumah.

Ketiga, solidaritas orang Kalang yang kuat melahirkan kemajuan dan perkembangan ekonomi yang merata di antara orang-orang Kalang. Orang Kalang sangat memperdulikan sesamanya. Di antara mereka tercipta solidaritas sosial yang sangat tinggi. Dalam ritual Kalang yang dilakukan di sebuah desa, pasti akan dihadiri oleh sesama orang Kalang yang berasal dari desa-desa yang berjauhan. Adanya ruang bertegur sapa diantara anggota kelompoknya inilah yang melahirkan pengenalan dan intensitas solidaritas yang semakin mendalam. Akhirnya solidaritas yang kental itu melahirkan pengumpulan modal untuk membuat kontrak perjanjian usaha yang baru dan terus-menerus.

Keempat, pola perkawinan orang Kalang yang endogami melahirkan penyatuan kekuatan ekonomi yang teramat besar. Sesama orang Kalang adalah saudara yang diperkuat oleh solidaritas ekonomi melalui lembaga perkawinan yang menghubungkan keluarga Kalang yang berjauhan dalam suasana keluarga yang terus dibangun keutuhannya. Apa yang terjadi oleh satu keluarga Kalang akan cepat ditanggapi oleh keluarga Kalang lainnya yang ada di desa-desa sekitarnya.

Beberapa kesimpulan itulah yang memberikan jawaban atas apa yang terngiang dalam pikiran saya sewaktu masih duduk di bangku SMA. Saya tak menyangka bahwa posisi dan kedudukan orang Kalang yang dulu semasa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dilecehkan dan dipinggirkan ternyata pada tahun 1970-an sampai dengan 1990-an mampu memimpin perekonomian di Kabupaten Kendal melalui sektor pertanian tembakau. Etika Kalang yang terbentuk melalui prinsip-prinsip ritual yang harus dilakoninya telah membawa motivasi dan etos kerja yang sangat tinggi. Sampai sekarang mereka memberikan penanaman nilai pada anak-anak mereka tentang bagaimana sebuah pekerjaan itu harus segera dilaksanakan ketika menginjak usia tertentu. Pekerjaan di sektor swasta lebih diminati karena lebih mampu mendorong optimalisasi dalam bekerja daripada hanya menerima gaji setiap bulannya tanpa berpeluh dengan keringat dan kerja keras.¤

*Penulis: Muslichin, guru SMA 2 Kendal.

PARIWISATA DAN EKSOTISME BUDAYA KALANG*

2009-05-20T00:08:00.000-07:00

Umumnya masyarakat menganggap bahwa potensi budaya yang dapat digali untuk kepentingan pariwisata adalah atraksi tari-tarian dan wisata kuliner yang baru-baru ini secara serentak mengemuka di sejumlah media. Meskipun hal itu memang baik dan mampu memperkenalkan potensi lokalitas budaya suatu daerah namun bukan berarti tidak ada potensi budaya lainnya yang layak dan memiliki nilai jual yang tidak kalah pentingnya.

Jika kita mau jujur dan melihat mengapa pulau Bali mempunyai potensi wisata yang tinggi hingga diminati banyak turis asing adalah kekayaan kulturalnya yang sangat unik. Bali mampu mengeksplorasi adat-istiadat dan tradisinya yang berbeda dengan daerah lainnya. Bali menawarkan sejuta potensi budayanya yang sangat lengkap. Bali tidak saja menjual panorama alamnya yang indah tetapi yang lebih penting adalah menjual budaya lokalnya baik adat, tradisi, ritual, dan kebiasaan mereka pada masyarakat global yang sudah jenuh dengan gemerlap globalisasi dan modernisasi.

Sebenarnya, apa yang terjadi di pulau Dewata itu dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Pengelolaan potensi budaya yang tidak hanya mengedapankan unsur tarian dan kuliner dapat dilakukan oleh pihak terkait dengan memperhatikan potensi budaya apa yang dimiliki oleh kabupaten/wilayah yang bersangkutan.

Sebagai sebuah contoh adalah potensi budaya di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal yang sebagian wilayahnya terletak di kawasan pesisir di beberapa desa dihuni oleh sebagian masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kalang. Orang Kalang menempati desa-desa Krompakan, Lumansari, Saribaru, Poncorejo, Pucangrejo, Bumiayu, Teratai, Montongsari, Sendang Dawuhan, Wonotenggang, dan sebagainya yang umumnya menempati wilayah Kecamatan Gemuh dan Rowosari. Keunikan budaya orang Kalang ini adalah adat dan tradisinya yang mirip dengan budaya Hindu di Bali. Jika orang Hindu Bali mempunyai tradisi upacara ngaben dan galungan, maka orang Kalang di pesisir Kendal ini masih memelihara upacara obong mitongdino dan sependhak serta gegalungan gegumbregan. Dalam upacara pembakaran dalam rangka kematian sependhak itu orang Kalang membuat boneka yang disebut puspa. Puspa ini mirip dengan boneka yang ada dalam ritual lanjut ngaben yang disebut sebagai puspa sarira. Istilah tirta dalam ritual obong juga sama dengan istilah tirta dalam ritual-ritual Hindu Bali. Dalam ritual sependhak orang Kalang membuat pancaka atau rumah untuk puspa. Sekilas ini juga mirip dengan rumah-rumahan dalam ngaben. Pancaka ini nantinya juga ikut dibakar bersama puspa, pakaian, kasur, sepatu, topi, biji-bijian, sesaji, uang, dan sebagainya. Sebelum pancaka dibakar, kerbau yang sudah sudah dipotong dan diposisikan nderem itu berputar beberapa kali sebagai upaya mengantar kepergian roh orang yang meninggal. Penggunaan kerbau ini hampir mirip pula dengan ritual ngaben di mana di dalam ngaben ada patung kerbau yang besar yang turut dalam tahapan ritualnya.

Pada upacara gegalungan gegumbregan, orang Kalang membuat sesaji yang diperuntukkan bagi leluhur mereka. Mereka membuat sesaji dua kali sejumlah berapa banyak anggota keluarga yang masih hidup. Jika orang Hindu di Bali melaksanakan ritual itu setiap tujuh bulan sekali, maka orang Kalang melaksanakan setiap tujuh bulan dua kali dan lima bulan dua kali. Selain kedua ritual khas orang Kalang itu, mereka juga masih melestarikan ritual-ritual lain yang sudah terakulturasi dengan budaya tua Jawa yaitu ritual malem Jumat, sesaji Dewi Sri, dan nyadran di pekuburan mereka.

Oleh karena itu jika dinas kebudayaan dan pariwisata tertarik dan memandang ada unsur tertentu dari budaya itu yang bisa digali dan diperkenalkan pada publik tentu saja hal ini akan memperkaya keunikan pariwisata di Kabupaten Kendal. Namun, tetap harus ada sikap kesungguhan dan profesionalitas Dinas terkait dalam mengelola potensi budaya itu hingga dapat menarik minat wisatawan atau bahkan peneliti-peneliti untuk datang melihat sendiri budaya animisme dan dinamisme yang masih tetap dilestarikan dengan baik. Jangan sampai ada unsur pemaksaan semata demi alasan komersialisasi pariwisata hingga menodai kemurnian pelaksanaan ritual Kalang tanpa mengimbangi dengan kebutuhan apa yang terbaik bagi orang Kalang sendiri dalam rangka memperkenalkan pesona budayanya. Dalam hal ini pihak terkait melihat sejauhmana budaya Kalang itu dapat mengobati rasa kepanasaran masyarakat lain yang jarang atau tidak pernah melihat kebiasaan dan tradisi Kalang itu. Unsur kepenasaran masyarakat luar itulah yang akan dibidik dan diarahkan untuk mengkonsumsi wisata budaya yang muncul dari tradisi Kalang. Sekaligus hal ini sebagai bentuk klarifikasi budaya terhadap eksistensi orang Kalang yang selama ini dituduh mempunyai leluhur seekor anjing, manusia berekor, dan hidup nomaden.

Dari hal tersebut berarti ada manfaat lain ketika kultur Kalang yang eksotik itu diperkenalkan pada publik yang berbeda kebudayaannya. Masyarakat lain di luar komunitas Kalang menjadikannya sebagai medium pembelajaran multikultur. Mereka bisa memperoleh pengayaan pemahaman terhadap hakikat keperbedaan budaya yang terlahir di dalamnya. Masyarakat Jawa sebagai pemilik kultur dominan akan mencoba memahami keperbedaan itu sebagai celah untuk berinteraksi dan saling mengenal kebudayaan masing-masing. Keunikan tradisi Kalang dapat pula menjadi museum budaya bagi orang lain untuk melihat sejarah akulturasi budaya dan agama apa saja yang pernah singgah di wilayah yang ditempati orang Kalang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal dapat pula memanfaatkan staf Kecamatan Rowosari dan Gemuh untuk mendata keberadaan kelompok mereka dengan atribut dan jadual kegiatan ritual yang biasa dilaksanakannya. Namun demikian hal ini bukan tidak ada kendala. Sikap masyarakat non-Kalang biasanya ada yang keberatan dengan upaya promosi dan publikasi budaya daerahnya yang di dalamnya terdapat orang Kalang. Upaya pemahaman terhadap masyarakat non-Kalang yang hidup berdekatan dengan orang Kalang ini perlu diberikan penjelasan yang utuh agar tidak timbul salah pengertian terhadap apa yang dilakukan oleh pihak aparat Kecamatan.

Strategi menjual yang dilakukan Pemkab Kendal bukanlah berarti mengeksploitasi keunikan tradisi itu hanya untuk tujuan komersial semata, melainkan Pemkab Kendal berniat untuk melestarikan tradisi sebagai konsekuensi penjagaan tradisi yang diwariskan dan dilestarikan. Pemkab Kendal bukan berarti pula melestarikan tradisi yang oleh sebagian orang menganggap syirik, namun dinas terkait lebih bertujuan untuk mengenalkan sebentuk ritual yang pernah dan masih ada di wilayahnya bagi kelompok masyarakat lainnya demi kepentingan pembelajaran dan menumbuhkan semangat multikultur yang saat ini berada pada posisi yang mengkhawatirkan.

*Penulis: Muslichin, Guru SMA 2 Kendal.

UPACARA BENDERA SEBAGAI EKSPRESI SIMBOLIK KESADARAN NASIONALISME DAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN PADA GENERASI MUDA (SEBUAH REFLEKSI TANPA SIMPULAN)*

2009-05-19T23:55:00.000-07:00

Anak-anakku sekalian, kehadiran saya, tak lain dan tak bukan adalah berupaya membawa kesegaran bagi keberadaan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan yang akhir-akhir ini sudah mulai luntur dan pudar. Mengapa? Mengapa saya bisa mengatakan bahwa generasi saat ini sudah mengalami disorientasi historis dan tak lagi mengingat semangat juang pahlawan yang sudah lama gugur di medan pertempuran? Indikatornya apa-apa anak-anakku? Apakah saya sebagai sosok guru pada kalian ini terlalu meruda-paksa sebuah keadaan? Ataukah saya hanya asal bicara saja?

Barangkali kejutan seperti ini perlu sampaikan lebih dahulu. Banyak kita lihat anak muda seusia kalian lebih memilih tidak mengikuti upacara bendera jika mereka diberi pilihan diadakan upacara atau tidak pada hari itu. Ada lagi anak-anak muda yang mengatakan bahwa upacara bendera adalah bentuk fasisme/militeristik yang harus dijauhkan dari muka bumi ini. Teman kamu yang lain mengatakan bahwa upacara bikin pusing kepala dan berkeringat. Mereka tidak lagi menganggap bahwa upacara bagian dari upaya pelestarian tradisi yang efektif bagi penanaman nilai kebangsaan terutama nasionalisme negeri ini.

Banyak sekali kejadian anak-anak sekolah ngumpet di kamar mandi, di belakang pagar sekolah, atau ngrumpi di pojok pasar agar mereka tidak mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Mereka menganggap upacara bendera adalah buang-buang waktu saja. Mereka memandang bahwa upacara itu tidak mengandung nilai pelajaran apapun. Anak-anak seperti itu kita jumpai di sekolah mana saja. Pokoknya, ada banyak alasan bagi mereka untuk mencoba kabur dari upacara.

Anak-anakku, ketika teman kamu yang lain mengikuti upacara bendera mereka melakukannya hanya sekedar formalitas baku dan semu. Mereka secara fisik berbaris rapi ala prajurit yang siap bertempur. Namun demikian, apakah dengan sendirinya pandangan, pikiran, dan hati mereka ikhlas betul mengikuti tahapan demi tahapan dalam upacara bendera? Ini yang perlu dipertanyakan? Banyak sekali siswa yang dengan pakaian seragam lengkap melakukan upacara tetapi tidak memahami apapun juga. Mereka hanya berkeringat dan kelelahan. Padahal jika kita mau meresapi makna apa di balik simbol-simbol upacara itu tentunya banyak sekali manfaat yang mampu mendorong kita menghormati nilai juang kepahlawanan bangsa ini.

Bapak/ibu yang saya muliakan dan anak-anakku yang saya cintai. Negeri Paman Sam yang sangat maju dan terkenal itu ternyata memiliki pola dan sistem pendidikan yang sangat pedulli dengan nilai-nilai na-sionalismenya. Kita mungkin tidak pernah membayangkan jika Amerika yang kapitalis itu mempunyai arah dan tujuan jelas di dalam sistem pendidikannya dalam rangka mencetak dan menciptakan generasi muda yang unggul di bidangnya masing-masing tanpa harus kehilangan warna kebangsaannya. Kita telah dikecoh dengan tayangan Hollywoodnya yang mengacaukan alam pikiran kita, dan justru ironisnya menjadi kiblat bagi anak muda kita yang hidupnya tanpa aturan, anarkhis, dan vandalis.

Setiap pagi, di dalam kelas, mereka melakukan ritual menghormati bendera yang dipimpin oleh ketua kelas masing-masing dengan guru yang ada di depannya. Kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan negerinya. Mereka begitu khidmat, takjub dan tenang. Dalam sekejab suasana sunyi tercipta. Seolah nuansanya kembali pada masa di mana rakyat Amerika bertempur dan menaikkan benderanya di sebuah perbukitan sebagai ekspresi dan upaya mempertahankan kemerde-kaannya ketika melawan tentara Inggris.

Anak-anakku, mengapa Amerika bisa seperti itu sedang kita tidak? Bapak dan ibu guru di sekolah di negeri yang penuh kedamaian ini ternyata sangat sulit mengarahkan dan mendidik anak bangsa dengan semangat dan spirit kebangsaannya. Upacara bendera setiap hari senin sebagai ekspresi simbolik kesadaran berbangsa tidak pernah mampu memberikan suntikan semangat kebangsaaan yang kita harapkan. Seharusnya kita mulai menyadari bahwa setiap inchi demi inchi bendera yang kita naikkan ke permukaan tiang bendera membutuhkan korban yang tak terhitung besarnya. Berapa jumlah generasi dahulu yang menjadi tumbal bagi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita impikan yang harusnya tercermin dalam balutan pengibaran bendera itu. Harus ada semacam penyetubuhan sikap dan hati kita secara sigap menyapa bendera yang dinaikkan secara perlahan namun membawa memori kita ke masa silam.
Hadirin yang kami muliakan. Bung karno sendiri mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana kita bisa menghargai pahlawan jika ternyata dalam setiap upacara itu kita tidak mendapatkan apapun juga. Bung Karno benar, bangsa yang menghargai pahlawan itu akan menjadi bangsa besar. Dan justru itu tidak kita temukan pada anak bangsa kita. Anak-anak kita menganggap satu jam berada di halaman sekolah itu sebagai bentuk formalitas yang melelahkan. Bahkan hal ini diprovokasi oleh beberapa guru yang malah tidak memberikan contoh yang baik pada kita pada saat pelaksanaan upacara. Oknum guru itu lebih memilih duduk mengerjakan tugas dan persiapan mengajarnya daripada berpanas-panas ria bersama siswanya.

Bapak dan Ibu sekalian, Bangsa Jepang yang sekarang menguasai teknologi dan perekonomian dunia, dulunya juga sebuah bangsa yang kurang dikenal oleh bangsa lain. Namun berkat keuletan dan disiplin bushido dan ketertundukkan yang ikhlas terhadap kaisarnya mampu memberikan bukti bahwa kesadaran menjunjung budaya dan sejarahnya menjadikan mereka mampu pula mengangkat derajat dan martabat bangsanya hingga sejajar dengan bangsa lain. Bahkan, di beberapa bidang Jepang lebih unggul dibanding dengan bangsa lain. Mengapa kita tidak meniru bangsa Jepang?

Hebatnya, meskipun sudah sedemikian majunya, sistem pendidikan Jepang tetap tidak menghilangkan penanaman nilai budaya dan kepahlawanan melalui mata pelajaran sejarah dan keseniannya. Sejarah Jepang dibuka lebar-lebar bagi anak bangsa di negerinya itu agar mereka tahu bagaimana susah-payahnya sebuah negeri matahari itu terbentuk. Setiap pagi di sekolahnya mereka masih tetap melakukan seikerei, taiso, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaannya yaitu kimigayo. Mereka pun tanpa malu jika diwajibkan mengkonsumsi bacaan Mushashi yang halamannya sampai 25.000 lembar, di mana bacaan ini dianggap kitab suci baru yang di dalamnya memiliki kandungan moral, etika, sejarah, dan budaya Jepang.

Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Upacara bendera pada hakikatnya merupakan aplikasi dan penerapan sejauhmana nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan pada pelajaran sejarah selama ini diberikan. Sepanjang nilai-nilai itu mampu diberikan dengan baik dengan model dan strategi apa saja maka hasilnya akan baik juga. Kita memang perlu mempertanyakan efektifitas penanaman nilai kepahlawanan melalui pelajaran sejarah. Ironisnya, pelajaran sejarah justru dianggap sebuah mapel yang membosankan. Para siswa merasa jenuh jika harus menghafal angka sementara angkanya sendiri tidak bisa ketemu dengan rumus. Mereka bosan menghafal tokoh dan pelaku sejarah. Mereka harus bertemu dengan prasasti-prasati dan masa lalu yang wajib dihafal dan dihafal. Tak pernah terpikirkan pada kita untuk merubah sistem pengajaran sejarah dengan model belajar yang menarik dan menikmatkan siswa.

Ketika seorang siswa ditanya pelajaran apa yang tidak kamu sukai? Mereka pasti akan menjawab pelajaran sejarah. Alasan-alasan di atas tadi merupakan jawabannya. Anak-anak kita tidak pernah kita bangunkan kesadarannya melalui bentuk pengajaran sejarah yang mampu memahami apa yang terjadi pada masa lalu di negeri kita ini.

Hadirin yang kami hormati, Cicero dan Herodotus pernah mengatakan bahwa sejarah mengajarkan masa lalu pada generasi sekarang agar kita bisa menemukan jawaban tentang apa yang terjadi saat ini dan sekaligus merancang apa yang mungkin terjadi pada masa depan di sebuah negeri. Roeslan Abdulgani sendiri pun pernah mengatakan bahwa sejarah mengajarkan cara pandang tiga dimensi. Mempelajari sejarah berarti mengajak kita untuk berziarah pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

Namun sayangnya, bangsa kita amat jarang untuk mencoba memahami apa yang terjadi pada negeri kita ini. Korupsi, kemalasan, dan kemerosotan akhlak menjadi satu indikator kebejatan masyarakat kita yang tidak pernah mencoba mengenal bangsanya sendiri. Kita hanya berani mengkambinghitamkan pemerintah kolonial Belanda selaku penjajah yang telah menciptakan mental inlander dan kebusukan korupsi ketika VOC masih berjaya waktu itu. Kita malah menjadikan sejarah sebagai sumber legitimasi untuk melakukan kesalahan yang sama dan pernah dilakukan oleh generasi terdahulu. Koentjaraningrat sendiri pernah mengatakan bahwa negeri ini telah menciptakan suatu mentalitas yang mampu mendorong masyarakatnya (justru) mundur ke belakang. Kita tidak pernah akan menjadi bangsa yang maju, malah mundur karena mentalitas menerabasnya yang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya, sudah terserap pada sebagian pembuat kebijakan.

Apakah lalu dengan demikian kita masih perlu menyalahkan anak-anak kita sendiri sementara generasi di atas kita memberikan contoh dan ketauladan yang begitu gamblang dipertontonkan.

Rekan-rekan semua, ada kalanya kita perlu merenungi apa yang telah terjadi pada negeri kita di mana sebetulnya adalah sebuah penyakit kronis yang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran berbangsa dan bernegara di negeri ini. Penyimpangan perilaku di atas sebetulnya didorong oleh kepentingan pribadi saja. Mereka tidak pernah menyadari bahwa yang dilakukan adalah menodai semangat kepahlawan yang menitikberatkan pada sifat-sifat altruistik yang wajar. Tak pernah-kah mereka mencoba meniru pengorbanan the founding fathers itu?

Siswa dan anak-anak kita ini perlu diwarisi sikap kepahlawanan sejati. Pahlawan yang tidak hanya tertancap pada benak anak-anak kita tentang heroisme yang kaku dan kurang bisa dipahami bagi konteks anak muda sekarang. Oleh karena itu, ada kalanya selain kesalahan penyampaian dan mekanisme konkrit pengawasan sejauhmana nilai kesadaran kepahlawanan terlihat tersebut sebaiknya kita perlu mempersamakan persepsi tentang kebangsaan itu sendiri, antara generasi tua dengan anak-anak muda itu sendiri.

Sering anak-anak kita menghafal pengertian nasionalisme yang berasal dari orang-orang besar seperti Hans Kohn, Louis Sneyder, Otto Bauer, dan Ernest Renan. Mereka mencoba untuk menancapkan pada benak dan pikiran mereka tentang paham-paham kebangsaan itu. Hasilnya mereka hafal betul siapa dan apa yang dikatakannya. Namun, ketika mereka melihat konteks kehidupan negeri Indonesia ini, begitu sulitnya untuk memahami persoalan politik yang akhirnya mengobrak-ngabrik akar pemahaman mereka terhadap konsepsi nasionalisme itu sendiri. Satu persatu wilayah di Indonesia seakan mencoba untuk keluar dari NKRI. Perlahan mereka menuntut pelaksanaan referendum atau jajak pendapat di setiap wilayahnya masinh-masing. Timor-Timur hempas, Aceh bergolak, Papua kelam, Maluku hitam, serta Sipadan dan Ligitan akhirnya menjadi persoalan serius yang perlu dipikirkan kembali tentang apa yang terjadi di negeri ini. Konflik atas nama etnis tercipta antara Aceh dengan Jawa, Pribumi dengan Cina, dan Dayak dengan Madura. Hati kita menangis tanpa tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu. Kita malu bahwa kita punya negeri seperti itu. Sampai-sampai Taufik Ismail penyair angkatan 66 perlu membuat puisi yang berjudul Aku Malu Jadi Orang Indonesia.

Hadirin yang terhormat, tidakkah kita salah jika mencoba mempraktikkan sekumpulan definisi tentang nasionalisme di atas. Sebuah bangsa tercipta karena kesadaran berbangsa. Mereka memiliki hasrat, perasaan senasib dan sepenanggungan. Mereka sebagai sebuah etnis yang semula berbeda akhirnya dipersatukan melalui semangat mengatasi penjajahan. Perasaan ini akhirnya membuat sebuah bangsa tercipta dan mandiri. Namun, ada pertanyaan besar yang menggangu pikiran kita: apakah setelah musuh bersama itu terhapus lalu kita akan diam saja tanpa bisa berbuat apa saja untuk eksistensi kemerdekaan negeri ini?

Bapak dan Ibu, kerap kita menyalahkan anak-anak kita akan hilangnya kesadaran berbangsa seperti halnya di awal pidato ini. Ada suatu persoalan besar yang mungkin melanda persepsi kebangsaan pada anak didik kita. Generasi tua seringkali merasa bahwa negeri ini berdiri karena jasa mereka. Di satu sisi, memang itu fakta yang harus kita junjung tinggi kebenarannya. Namun, apakah dengan demikian mereka sah-sah saja mengatur dan menentukan merah-putihnya negeri ini? Saya kira kita harus berani memandang secara obyektif. Dalam hal ini harus ada sebuah titik temu untuk memperbincangkan arah dan masa depan negeri ini melalui persepsi nasionalisme. Artinya harus ada titik pijakan untuk melangkah dan menentukan seperti apa negeri ini dibangun. Sebuah negeri yang indah ini tidak semata berisi kenangan semata. Namun negeri ini membutuhkan berbagai perekat yang mampu menjadi elemen yang menyatukan perbedaan-perbedaan bangsa ini. Kita harus mampu menciptakan sebuah monumen-monumen yang bisa mengingatkan akan bentuk perjuangan, kebersatuan, kebergunaan, dan prestasi-prestasi yang perlu kita tuju dalam mengisi masa pembangunan. Pembangunan yang kita laksanakan pada dasarnya merupakan perekat juga yang akan membersatukan kita menuju cita-cita bangsa. Agaknya konsepsi ini mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Benedict Anderson tentang nasionalisme imajiner atau kesadaran kebangsaan yang mencoba untuk dibayangkan.

Bapak dan Ibu, kita kembali pada pokok persoalan awal tentang rendahnya partisipasi dan kesadaran anak didik ketika melakukan sebuah ritual yang bernama upacara bendera. Apa yang sampaikan di atas sangat terkait dengan kondisi dan pandangan anak didik terhadap upacara bendera. Upacara bendera menjadi sesuatu yang muskil dan harapan semu mana kala akar masalah akan rendah anak didik itu tidak ditelusuri dengan baik. Kondisi global dan nasional dari perpolitikan bangsa di negeri nan indah ini ternyata mempengaruhi bagaimana mereka harus menyikapi upacara bendera.

Anak-anakku sekalian, upacara bendera bukanlah semata sebuah ritual yang dilahirkan oleh pemerintah militer Dai Nippon. Memang, Jepang memberikan sendi-sendi militeristik di negeri ini. Jepang memiliterkan semua aspek kehidupan. Namun, esensi dan nilai terpenting dari upacara itu adalah eksrepsi simbolik manusia sekarang terhadap masa lalu perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Upacara bendera adalah jembatan manusia sekarang untuk mengunjungi kenangan-kenangan yang pernah ada pada negeri kita yang sedang mengada.

Akhirnya, apa yang sudah saya sampaikan ini adalah perkataan yang tak luput dari kesalahan. Saya selaku wakil guru sejarah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada pengajaran dan penyampaian materi sejarah oleh para guru yang ternyata meleset dari fakta dan kejujuran sejarah itu sendiri. Dan, sekali lagi maaf bahwasanya saya tidak mampu memberikan penutup pada pertemuan yang sangat berarti ini karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini tentunya kesimpulannya ada pada hati kita masing-masing. Biarlah apa yang saya sampaikan ini memberikan pemaknaan yang berbeda-beda di hati saudara, bapak/ibu, dan anak-anakku sekalian. Bagi saya pribadi, perbedaan adalah sebuah sunatullah, dan sekaligus berkah yang pasti dapat memberikan inspirasi bagi kemajemukan dan kemajuan negeri ini.

*Penulis: Muslichin, Guru SMA 2 Kendal. Tulisan ini berasal dari naskah pemenang Ke-2 Lomba Pidato Kepahlawanan Kemah Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal di Protomulyo Kaliwungu 30 November s/d 3 Desember 2007.

MENGKRITISI PROGRAM KERJA MGMP SEJARAH*

2009-04-29T18:00:00.000-07:00

Sebagai wadah musyawarah antar guru bidang studi yang sama, penting sekali MGMP Sejarah memikirkan program kerja yang up to date dan berpijak pada lokalitas setempat. Program kerja MGMP Sejarah yang sudah tepat alangkah baiknya ditingkatkan agar dapat bersaing secara sehat dengan MGMP-MGMP bidang studi lainnya yang sudah demikian majunya.

Secara jujur, dua tahun berjalannya MGMP Sejarah ini, begitu banyak program yang sudah dikerjakan oleh para pengurusnya dan direspon secara baik oleh anggota-anggotanya. Beberapa program kegiatan MGMP Sejarah yang sudah dilaksanakan antara lain program penelitian masalah pendidikan, pembuatan PTK, workshop pembuatan soal ujian, musyawarah rutin sebulan sekali, pengkajian sulabus dan RPP, studi wisata, pembuatan bahan ajar bersama, pembahasan soal-soal ujian tahun sebelumnya, pembuatan model pembelajaran dan sebagainya.

Namun demikian, program-program kegiatan yang sudah berjalan tersebut terasa membosankan dan ketinggalan jaman manakala melihat bagaimana majunya program-program kegiatan yang dilakukan MGMP bidang studi lainnya dan vakumnya program kegiatan MGMP Sejarah pada dua tahun terakhir ini.

Program MGMP bidang studi lain seperti Matematika, Biologi, Fisika, Kimia atau Bahasa Indonesia begitu lincah memanfaatkan sarana kecanggihan globalisasi untuk mendukung interaksi di antara mereka dan menyokong upaya memaksimalkan kegiatan musyawarahnya dengan baik. Internet menjadi wadah yang bermanfaat bagi jalinan komunikasi antara pengurus dan anggota MGMPnya. MGMP-MGMP tersebut membuat blog yang secara khusus menampung aspirasi dan kegiatan mereka selama ini. Kondisi ini jelas berbeda dengan MGMP Sejarah yang terbukti kurang memanfaatkan fasilitas teknologi tinggi bagi perkembangan dan keberlanjutan hidup MGMP Sejarah sendiri. Mengapa bisa terjadi hal ini?

Sangat tidak masuk akal kalau menyalahkan sumber daya manusia dan ketanggapan guru-guru sejarah terhadap teknologi internet bagi pengembangan MGMP. Justru MGMP Sejarah perlu berbangga hati karena salah satu pioner IT di Kabupaten Kendal notabene adalah guru sejarah. Nama guru itu adalah Suwignyo,S.Pd, seorang guru sejarah yang mengajar di SMK 2 Kendal.

Lalu di mana kesalahannya sampai terjadi kemandekan dan kevakuman organisasi? Barangkali terletak pada motivasi dan kemauan dari pengurus dan anggotanya untuk mengembangkaan MGMP sejarah sebagai wadah yang dapat menyumbangkan pengetahuan teknis dan akademik bagi karir guru-guru sejarah tersebut.

Sekali lagi, MGMP bukanlah barang baru yang berguna bagi pengembangan dunia pendidikan. Namun demikian, bukan berarti produk lama yang bernama MGMP itu bisa diterlantarkan begitu saja tanpa ada upaya pemeliharaan lebih lanjut. Sinergi bersama antara pengurus dan anggota itulah yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi ini lebih lanjut agar tidak layu dan mati.

*Penulis: Tuti Handayani, S.Pd., guru Sejarah SMA 2 Kendal.

REVITALISASI MGMP SEJARAH*

2009-04-29T17:32:00.000-07:00

Pada dasarnya MGMP merupakan wadah komunikasi antar guru pada bidang studi tertentu untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan materi bahan ajar, model belajar, rencana pengajaran, penilaian, masalah kepangkatan, dan penyamaan visi dan misi ke depan organisasi tersebut akan dibawa. Untuk peran pemecahan persoalan keseharian mengenai tugas guru mengajar dan penyiapan bahan ajar apa yang harus dibuat dan diberikan pada peserta didik barangkali MGMP menjadi medium yang terbukti sangat efektif memerankan fungsi dan peranannya selama ini. Dalam tahap tertentu layaknya organisasi lainnya, MGMP mengalami fase pasang-surut dan dinamika kegiatannya. Kadang MGMP melaksanakan serangkaian kegiatan yang sangat produktif seperti workshop, pertemuan rutin setiap bulan sekali, pelaksanaan kegiatan even tertentu, studi wisata, pengkajian dan penulisan soal, dan pembuatan tes atau soal ujian maupun semesteran. Sebaliknya, terkadang MGMP tidak melakukan kegiatan sama sekali bahkan untuk pertemuan setiap bulan sekali.

Kondisi terakhir ini mirip sekali dengan apa yang terjadi pada MGMP Sejarah Kabupaten Kendal. MGMP sejarah yang diharapkan menjadi wadah pertemuan rutin antara guru sejarah dalam rangka membahas persoalan-persoalan kesejarahan, strategi dan model mengajar sejarah, serta persoalan sertifikasi dan jenjang kepangkatan. Namun demikian, MGMP sejarah ini menjadi medium yang vakum dari berbagai kegiatan ilmiah yang diinginkan anggota-anggotanya. Selama dua tahun lebih forum musyawarah memperbincangkan banyak hal ini absen dari kegiatan yang diharapkan bersama. Hal ini jelas mengecewakan anggota-anggota MGMP Sejarah. Mereka menganggap dengan vakumnya organisasi ini berarti peluang untuk membicarakan kesulitan-kesulitan mengajar pupus juga dari harapan. Akibatnya, ketika ada persoalan yang dialami anggotanya mereka tidak tahu lagi harus lari ke mana. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

Lalu, apa yang harus dilakukan masalah seperti ini? Apakah tidak ada upaya untuk melakukan revitalisasi dan penyegaran kembali keadaan MGMP yang mengalami kevakuman cukup lama?
Namun, sebelum ada upaya untuk melaksanakan revitalisasi apalagi reorganisasi, alangkah bijaknya mengetahui terlebih dahulu alasan-alasannya mengapa terjadi masifikasi organisasi yang diibaratkan mati segan hidup tak mau.

Alasan utama yang menyebabkan MGMP Sejarah ini mengalami dekadensi adalah kesibukan-kesibukan yang dialami pengurus MGMPnya. Ketua MGMP Sejarah yang dipegang Drs. Tjiptoro, M.Pd ini mempunyai kesibukan luar biasa sebagai wakil kepala urusan kurikulum di SMA Rowosari. Sebagai orang no. 2 di sekolah tersebut beliau harus mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kemauannya untuk membawa kemajuan di SMA yang baru berdiri tersebut. Hal ini agak berbeda ketika beliau masih menjabat sebagai waka di SMA 1 Sukorejo di mana di sekolah tersebut para gurunya memiliki pengalaman yang luas dan mendalam sekali sebanding dengan apa yang sudah dimiliki oleh Drs. Tjiptoro, M.Pd tersebut. Di samping itu, beban kesibukan beliau bertambah ketika bulan-bulan lalu disibukkan dengan kemauan kerasnya untuk menyelesaikan sstudi S-2 nya secara tepat dan lancar. Aktivitas beliau bertambah pada bidang sosial di lingkungan sekitar rumah sebagai pengurus P2KP yang tentunya banyak menguras tenaga dan waktu.

Demikian pula pada sekretarisnya yang dipegang oleh Drs. Purwanto. Usianya yang masih muda tidak sebanding beban pekerjaan yang banyak di SMA Pegandon. Beliau memiliki pekerjaan tambahan sebagai salah satu Waka di SMA tersebut. Hal senada hampir mirip dengan posisi bendahara MGMP yang dipegang oleh Tuti handayani, S.Pd. Sebagai wakil kepala Sarpras jelas beliau tidak bisa lagi mempunyai waktu untuk memikirkan MGMP ini. Seluruh waktu habis untuk memikirkan sarana dan prasarana yang ada di SMA 2 Kendal.

Dengan kesibukan para pengurus MGMP tersebut jelas memupus hambatan anggota MGMP lain yang berharap banyak untuk tetap bertemu sebulan sekali, bersilaturahmi, dan bercanda seputar problematika guru sejarah yang semakin banyak. Ketidakadaan kesempatan bertemunya para pengurus teras MGMP Sejarah ini membuat posisi MGMP Sejarah menggantung tidak jelas. Ketika persoalan mendera datang, para guru sejarah tidak mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalannya.

Oleh karena itu harus ada upaya bersama untuk menghidupkan kembali fungsi dan peran MGMP yang selama ini vakum dan mandeg. Reorganisasi bukanlah solusi yang paling tepat, mengingat potensi dari para pengurus itu yang masih tetap istimewa, berpengalaman, dan workaholic. Mempertahankan mereka dalam kepengurusan MGMP Sejarah lebih mulia dan tepat. Sepak terjang selama ini perlu diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Jasa-jasa maupun program-programnya semasa kepngurusan MGMP sangat baik, dilanjutkan dan perlu ditingkatkan.

Namun demikian, dari deretan guru sejarah yang berusia di bawah 30 tahun baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta perlu dilibatkan dalam kepengurusan MGMP mengingat energi mereka yang sangat besar, kreatif, dan masih belum dibebani berbagai jabatan tambahan di sekolah masing-masing. Mereka inilah yang diharapkan menjadi penyeimbang ketika pengurus lama karena kesibukannya kehilangan energi dan semangat pembaharuan. Guru-guru muda seperti Risyanto, S.Pd dari Pondok Modern Slamet, Nikmatul S.Pd dari SMA Boja, Nurhikmah, SS dari SMA Gemuh, dan guru lainnya dari SMA 1 Sukorejo, SMA 1 Weleri dapat dilibatkan dalam kepengurusan secara bersamaan dengan pengurus lama.

Jika adanya sinergi antara pengurus lama dengan tambahan pengurus baru ini tercapai pasti kegiatan MGMP yang lebih dua tahun ini vakum akan kembali menggeliat dan terlaksana kembali. Pengurus lama akan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman pada pengurus yang muda, sementara pengurus yang muda memberikan suport, dukungan moril, dan motivasi pada pengurus lama untuk tetap eksis dalam melaksanakan program-program kegiatan MGMP sejarah yang terlelap sementara waktu ini.

*Penulis: Muslichin, Guru SMA 2 Kendal.

MENGOPTIMALKAN MGMP SEJARAH

2009-04-29T17:24:00.000-07:00

MGMP merupakan wadah resmi bagi guru bidang studi tertentu untuk mengkomunikasikan berbagai hal seputar dunia pendidikan. Namun demikian, ada kalanya MGMP menjadi wadah yang berfungsi seputar tempat berkumpul para guru untuk sekedar makan-makan, ngobrol, dan curhat. MGMP bukan lagi forum ilmiah melainkan ruang cerita bagi bapak-ibu guru bercakap-cakap tentang kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan keintelektualitas mereka. Kalau sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan?

Bukan rahasia umum lagi, jika semua wadah resmi yang dibangun pemerintah pada perkembangan berikutnya tidak mempunyai fungsi seperti yang kita harapkan bersama. Hal ini terjadi karena kurangnya kontuinitas dan kedisplinan baik pengurus maupun anggotanya untuk memelihara apa yang sudah dimilikinya.

WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS SKILLS DAN ENTREPRENEURSHIP

2009-04-24T02:39:00.000-07:00

Awal Juni ini Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro menyelenggarakan seminar nasional bertemakan Pengembangan Kurikulum Berbasis Skills dan Entrepreneurship. Bagi guru-guru sejarah yang tertarik dan berdomisili di Kabupaten Kendal dapat menghubungi ketua MGMP Sejarah untuk mendaftar diri.

AKTIVITAS TAMBAHAN MGMP SEJARAH

2009-04-24T02:29:00.000-07:00

Sudah saatnya MGMP Sejarah Kabupaten Kendal Mengembangkan diri. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperluas jangkauan dan kinerja MGMP Sejarah. Di samping Dinas Pendidikan juga telah memberikan fasilitas pembekalan bagi guru sejarah yang mengikuti penataran, pelatihan, workhsop, dan seminar baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, MGMP sejarah Kendal dapat pula mengembangkan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan kegiatan yang terkait dengan masalah kependidikan, kepenulisan, dan sosial lainnya. Konkritnya, alangkah baiknya jika MGMP sejarah mulai membuat kegiatan yang mampu meningkatkan aktivitas para anggotanya. Konkritnya lagi, ada satu media massa yang mempunyai nama memberikan lampu hijau pada MGMP sejarah untuk membuat kepanitian dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. bentuk kegiatannya adalah membuat panitia lomba menulis artikel untuk guru tentang pendidikan dengan tema bebas.

Testing mas......

2009-04-24T01:56:00.000-07:00

mas muslikhun selamat sore

mohon doa restu ya.... untuk kami sekeluarga..... makasih atas support nya... dari bossnya guru sejarah

EKSPLORASI SEJARAH LOKAL SEBUAH UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING*

2009-04-14T23:57:00.000-07:00

Pendahuluan
Dewasa ini, mata pelajaran sejarah sering dianggap sebuah mata pelajaran yang kurang disukai oleh peserta didik. Indikasi kurang tertariknya peserta didik terhadap mapel ini dapat dilihat pada banyaknya peserta didik yang jenuh dan bosan ketika mengikuti kegiatan belajar sejarah di sekolah. Umumnya kebencian mereka terletak pada materi ajar sejarah yang terkait dengan hafalan angka-angka tanggal, tahun, nama peristiwa, nama tempat, artefak, dan tokoh yang bagi peserta didik sangat tidak menarik dan menjemukan.


Ada lagi yang menganggap bahwa letak kejemuan mereka lebih pada figur guru yang kurang profesional dalam mengajar sejarah. Banyak guru menyampaikan materi secara texbook, tanpa variasi, monoton, kurang humor, dan tetap menggunakan metode ceramah yang membosankan. Banyak guru yang belum mempergunakan fasilitas media mengajar. Mereka tidak mempergunakan peta, foto, replika candi, artefak, fosil, sampai tidak mengoptimalkan fungsi teknologi pembelajaran yang berbasis internet atau multi media. Di tambah lagi, guru sejarah sering memberikan soal dan pertanyaan yang sulit-sulit.

Di sisi lain ada kemungkinan ketidaktertarikan peserta didik pada mapel sejarah lebih pada tema-tema sejarah nasional yang kurang menyentuh rasa kedaerahan mereka, sehingga rasa keterlibatan dan emosionalnya tidak terbentuk secara alamiah. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengembalikan rasa keberminatan peserta didik terhadap pelajaran sejarah adalah menciptakan pola pembelajaran sejarah yang terkait dengan situasi lingkungannya. Kegiatan pembelajaran sejarah lokal perlu dijadikan medium untuk mengembangkan rasa kepedulian dan ketertarikan akan ranah kedaerahan mereka, untuk selanjutnya menggali lebih mendalam lagi tentang apa yang pernah ada dalam lintasan masa lalu di daerahnya. 

Untuk itu, tulisan ini ingin mengangkat persoalan bagaimana sebenarnya kegiatan eksplorasi sejarah lokal tersebut dapat menjadi suatu sumber dan bahan ajar yang menarik di sekolah, dan tulisan juga ingin mengupas lebih jauh bagaimana pembelajaran sejarah lokal yang berbasis CTL tersebut dipergunakan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa tanpa nuansa primordialisme dan etnosentrisme yang ditakutkan selama ini.

Sejarah Lokal
Sebelum lebih jauh membahas tentang pembelajaran sejarah berbasis CTL, terlebih dahulu akan dibahas secara singkat tentang pengertian sejarah lokal. Menurut Taufik Abdullah sejarah lokal adalah suatu peristiwa yang terjadi di tingkat lokal yang batasannya dibuat atas kesepakatan atau perjanjian oleh penulis sejarah. Batasan lokal ini menyangkut aspek geografis yang berupa tempat tinggal suku bangsa, suatu kota, atau desa (Abdullah, 1982). Ahli lain mengatakan bahwa sejarah lokal adalah bidang sejarah yang bersifat geografis yang mendasarkan kepada unit kecil seperti daerah, kampung, komunitas atau kelompok masyarakat tertentu (Abdullah, 1994: 52). suatu peristiwa  yang terjadi di daerah yang merupakan imbas atau latar terjadinya peristiwa nasional.
Sebaliknya, Wasino (2009: 2) mengatakan bahwa sejarah lokal adalah sejarah yang posisinya kewilayahannya di bawah sejarah nasional. Sejarah baru muncul setelah adanya kesadaran adanya sejarah nasional. Namun demikian bukan berarti semua sejarah lokal harus memiliki keterkaitan dengan sejarah nasional. Sejarah lokal bisa mencakup peristiwa-peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan sejarah nasional dan peristiwa-peristiwa khas lokal yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang lebih luas seperti nasional, regional, atau internasional.
Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah lokal adalah bidang kajian mengenai masa lalu dari suatu kelompok atau masyarakat yang mendiami unit wilayah yang terbatas.

Pembelajaran Sejarah
Membicarakan upaya penanaman nilai-nilai kepahlawanan melalui model eskplorasi atau penggalian sejarah lokal dengan pendekatan CTL akan lebih sistematis bila menyinggung terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk melangsungkan persiapan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil belajar yang menyangkut bidang studi sejarah. Dalam konteks pembelajaran konvensional mapel sejarah seringkali diberikan pada anak didik dalam bentuk ceramah. Banyak orang akhirnya menganggap bahwa karakteristik sejarah memang materi yang penuh dengan hafalan saja.
Pandangan ini jelas keliru. Dalam KTSP sudah diberikan keleluasaan pada guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Guru dapat memberikan tambahan materi berdasarkan apa yang sesuai dengan konteks lingkungan sekolah masing-masing. Namun demikian apa yang diharapkan pemerintah melalui kurikulum terbaru tersebut belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh para guru yang ada di lapangan.

Guru sejarah harusnya mampu menggiring anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan belajar. Guru sejarah hendaknya menggunakan metode CTL (contextual teaching Learning) dalam mengarahkan hakikat sebuah peristiwa masa lalu. Anak didik dapat diajak untuk menemukan sesuatu secara mandiri dengan cara menyelidiki dan menggali sendiri informasi yang menyangkut peristiwa masa lalu tersebut (Wasino, 2007: 1-2).

Dalam CTL yang terkait konstruktivisme ini, guru tidak dengan sendirinya memindahkan pengetahuan kepada anak didik dalam bentuk yang serba sempurna. Anak didik harus membangun suatu pengetahuan berdasarkan pengalamannya masing-masing. Pembelajaran adalah hasil usaha peserta didik itu sendiri. Hal ini terkait dengan aktivitas mental anak didik sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Pikiran anak didik tidak akan menghadapi kenyataan dalam bentuk yang terasing dalam lingkungannya sendiri. Realita yang dihadapi anak didik adalah realita yang mereka bina sendiri. Untuk itu, guru harus memperkirakan struktur kognitif yang ada pada mereka. Jika pengetahuan baru sudah mampu diserap dan dijadikan pegangan mereka, baru guru dapat memberikan informasi pengetahuan yang melimpah (Utomo, 2007: 4)

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Dengan konteks ini diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik (Depdiknas, 2002: 1).
Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, modeling, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan CTL ini jika telah menerapkan tujuh pilar ini secara simultan dalam kegiatan pembelajaran (Trianto, 2007: 105-114).

Oleh karena itu, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam CTL. Pertama, membuat hubungan yang bermakna antara sekolah dan konteks kehidupan nyata. Kedua, melakukan pekerjaan yang signifikan. Ketiga, pembelajaran mandiri yang membangun minat individual siswa untuk bekerja sendiri ataupun kelompok. Keempat, bekerjasama untuk membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, serta membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dengan yang lain (Wasino, 2007: 1-2).

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Lokal 
Pada dasarnya pembelajaran sejarah lokal agak berbeda dengan sejarah lokal itu sendiri. Sejarah lokal berarti proses kegiatan belajar di lingkungan pendidikan formal yang sasarannya adalah keberhasilan proses itu sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kurikulum. Sebaliknya, pembelajaran sejarah lokal adalah kegiatan dalam rangka pencapaian pengetahuan tentang peristiwa sejarah yang dijadikan sasaran studi dengan mengutamakan proses belajar yang punya sasaran-sasaran khusus yang jelas (Suharso, 2009: 6-7). Bahkan menurut Doudi, pengajaran sejarah lokal mampu menerobos batas antara dunia sosiologis-psikologis ketika peserta didik secara langsung mengenal dan menghayati lingkungan masyarakatnya di mana mereka bagian dari komunitas lingkungannya (1967: 7-8).

Dalam pengajaran sejarah lokal peserta didik akan mendapatkan contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman dari berbagai tingkat perkembangan lingkungan masyarakatnya. Pendeknya, mereka akan lebih mudah menangkap konsep waktu atau perkembangan yang menjadi kunci penghubungan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. 

Jika melihat kurikulum KTSP, model pembelajaran sejarah lokal ini sangat terkait dengan semangat di dalamnya. Berdasarkan beberapa pilar CTL, maka jelas bahwa pembelajaran sejarah sangat relevan dengan teori-teori yang ada seperti teori J. Bruner tentang konsep pendekatan proses. Sesuai dengan sifat materi dan sumber sejarah lokal, maka peserta didik akan menjadi lebih peka terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Peserta didik lebih pula terdorong mengembangkan ketrampilan khusus seperti mengobservasi, wawancara, mengumpulkan dan menyeleksi sumber, mengadakan klasifikasi dan mengidentifikasi konsep, serta melakukan generalisasi, yang mana semuanya ini mendorong bagi berkembangnya proses belajar yang bersifat inquiry (Suharso, 2009: 9 dan Widodo, 2009: 4-6). 

Di samping kelebihan dan beberapa hal mendasar yang terkait dengan pembelajaran sejarah lokal, ada pula kelemahan-kelemahan yang terlihat ketika pengajar melaksanakan program pembelajaran sejarah lokal. Kelemahan-kelemahan itu adalah: pertama, sulitnya sumber dan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai sasaran studi sejarah lokal. Setiap daerah mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda mengingat kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi di daerahnya juga tidak sama. Kabupaten Semarang jelas akan memberikan banyak informasi, bahan, dan sumber sejarah dibandingkan Kabupaten Kendal mengingat keterlibatan manusia  di di wilayahnya yang lebih intensif pada peristiwa-peristiwa masa lampau. Kedua, keterlambatan peserta didik menyelesaikan tugas penulisan laporan karena dibatasi kurikulum dan silabus. Seringkali pengajar harus mengalami kerepotan karena peserta didik tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kurikulum yang memberikan alokasi waktu yang terbatas tidak bisa memberikan peluang bagi peserta didik untuk berlama-lama. Di sisi lain peserta didik ingin memberikan laporan penulisan yang ideal dan berkualitas. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal menuntut pada pengajar untuk memiliki kedisiplinan dalam mengorganisasi kegiatannya seperti proses perencanaan, penentuan topik, persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan. Hal ini berarti menuntut kemampuan dan kerja keras baik dari pengajar maupun peserta didik.

Bentuk dan Model Kegiatan Pembelajaran Sejarah Lokal
Sebagai kegiatan pembelajaran yang menarik, seorang pengajar dapat memilih model mana dari eksplorasi sejarah lokal yang dapat digunakan. Seperti diketahui bahwa pengembangan metode pengajaran sejarah lokal ini mempunyai beberapa alternatif pilihan. 

Pertama, tipe penyajian informasi sejarah lokal dari pengajar kepada peserta didik tanpa mengharuskan peserta didik berada di lapangan. Model dan tipe ini masih konvensional seperti metode pembelajaran sejarah lainnya yang mungkin membuat peserta didik tetap merasa jenuh dan bosan.

Kedua, pengajar dapat membuat model penjelajahan lingkungan sekitar. Tipe ini dapat diterapkan pada peserta didik baik yang masih di sekolah dasar maupun sekolah menengah atas, walau dengan intensitas kedalaman materi dan riset yang berbeda. 

Ketiga, pengajar dapat menerapkan model lawatan sejarah sebagai upaya mengeksplorasi kekayaan sejarah lokal dan budaya yang dimilikinya. Menurut Susanto Zuhdi lawatan sejarah adalah suatu program penjelajahan masa lalu melalui kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Tempat bersejarah tersebut dapat berupa makam tokoh, tempat pengasingan, komunitas masyarakat, dan juga pusat-pusat kegiatan ekonomi (Lestariningsih, 2007: 3). Selain itu, pengajar dapat memanfaatkan museum daerah terdekat sebagai sasaran lawatan sejarah. Di dalam museum jelas sekali terdapat berbagai artefak peninggalan masa Hindu-Buddha dan beberapa diorama penyajian peristiwa bersejarah masa prasejarah maupun Indonesia modern (Hartatik, 2007: 9).

Keempat, pengajar dapat memilih model wisata sejarah sebagai sarana mengunjungi situs bersejarah. Model ini mirip sekali dengan lawatan sejarah. Pada model wisata sejarah, peserta didik menikmati obyek sejarah layaknya mereka sebagai turis dan berkesan rekreatif. Nuansa penikmatan terhadap panorama keindahan alam lebih ditonjolkan daripada unsur studinya (Nurjanto, 2007: 5).

Kelima, pengajar dapat memilih model studi sejarah murni. Artinya, seorang pengajar memberi beban penugasan penelitian sejarah murni kepada peserta didik dengan pembatasan-pembatasan yang sudah diprogramkan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya agar tidak terjadi kebingungan peserta didik dan pemborosan waktu, sebaiknya pengajar memberikan dahulu tentang materi riset dan dasar-dasar penelitian sejarah (Widodo, 2009: 4-8). 

Keenam, pengajar memilih model kemah budaya untuk mengeksplorasi tema-tema sejarah lokal. Kemah budaya adalah sebuah kegiatan bersama-sama yang dilaksanakan di sebuah tempat bersejarah dengan cara peserta didik diajak untuk hidup dan tinggal bersama masyarakat setempat (Muslichin, 2007: 8). 

Model kemah budaya ini menjawab paradigma bahwa sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu saja. Kemah budaya justru mampu mengingatkan apa yang dapat kita hindarkan dan mana yang dapat kita pupuk terus sebagai sumber motivasi membangun kebersamaan. Dalam konteks sejarah, kebersamaan justru prioritas dibangun melalui komitmen dan tindakan nyata, seperti halnya dahulu ketika bangsa kita mengusir penjajah (Nurjanto, 2007: 5 & Lestariningsih, 2007: 3).

Kemah budaya merupakan alternatif pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Kemah budaya adalah upaya menjadikan sejarah sebagai kata kerja. Sejarah sebagai praktik tentu akan lebih menyenangkan bagi siswa untuk belajar apalagi diimbangi dengan berwisata. Guru dapat mengajak anak didik mengunjungi situs dan monumen sejarah (Zuhdi, 2007: 4).

Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dalam Pembelajaran Sejarah Lokal
Pengajaran sejarah mempunyai beberapa fungsi yang sangat berperan dalam proses transformasi pengetahuan kemasyarakatan yang pernah ada di masa lampau. Di samping itu, pengajaran sejarah memiliki fungsi yang terkait dengan peristiwa masa kekinian. Pengajaran sejarah memberikan muatan-muatan pendidikan budi pekerti (edukatif), menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme, dan memberikan kesadaran reflektif bagi anak bangsa akan masa lalunya.

Dengan sendirinya, pembelajaran sejarah lokal berarti menyadarkan pada peserta didik bahwa mereka mempunyai masa lalu sendiri. Mereka memiliki suatu kebanggaan bahwa jauh sebelum mereka dilahirkan ada beberapa tokoh yang berperan dalam membentuk keadaan yang terkait dengan masa sekarang. Kesadaran kontunuitas dan lokalitas ini dapat menjadi bekal pada peserta didik untuk menunjukkan identitas historis, sosial, dan budayanya. Semakin jauh peserta didik terlibat dalam eksplorasi sejarah lokal berarti semakin tinggi pula jati diri dan kebanggan akan masa lalu kelompok, daerah, dan kebudayaannya. 

Kesadaran terhadap masa lalu daerahnya ini jangan sampai merusak kultur dan budaya yang sudah positif di masyarakat. Artinya jangan sampai peserta didik mempunyai kebanggaan berlebihan sehingga aspek primordial kesukuan dan kedaerahannya lebih ditonjolkan. Hal ini justru akan merusak semangat persatuan dan kebersamaan yang saat ini sudah tercapai dengan baik. 

Semakin muncul kesadaran terhadap identitas pelaku sejarah dan peristiwa sejarah harusnya peserta didik tidak terjebak pada spirit primordial yang negatif. Justru dengan menyelami semangat juang sang tokoh, maka peserta didik dapat memahami bagaimana rasa merdeka pelaku sejarah dalam mempertahankan wilayah atau negerinya melawan unsur-unsur kebudayaan dan pemerintahan asing yang menindas. 

Dengan sejarah lokal yang diajarkan dalam kelas maupun luar kelas, berarti peserta didik mengenal secara langsung bagaimana pribadi dan biografi hidup sang pelaku sejarah. Mereka dapat menanyakan sisi kehidupan sang pelaku sejarah. Dengan tehnik tanya jawab yang baik peserta didik dapat mengenali dan mentauladani jiwa-jiwa kepemimpinan sang pelaku sejarah secara arif dan bijak. Bagaimana mereka mengorbankan apa saja demi tegaknya sebuah kemerdekaan inilah yang perlu diapresiasi oleh peserta didik dalam pembelajaran sejarah lokal.
Pembelajaran sejarah lokal memberikan peluang lebih aktif bagi peserta didik untuk menggali informasi secara mandiri terhadap sasaran yang sudah direncanakan. Melalui informasi juru kunci, pamong budaya, dan petugas kebudayaan peserta didik menjadi lebih mengenali karakter sosial dari pelaku sejarah. Bagaimana pelaku sejarah memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang mulia dan sesuai dengan konteks kebersamaan dalam hidup masa itu akan memberi inspirasi bagi peserta didik untuk mengamalkan hal yang sama pada kehidupan masa sekarang.

Pembelajaran sejarah lokal juga memberikan banyak informasi tentang kebudayaan apa yang berkembang di wilayahnya pada masa lalu. Melalui relief, patung, dan artefak peninggalan Hindu-Buddha yang tersisa peserta didik dapat melihat bagaimana posisi geografis dan peran sosial ekonomi-politik daerahnya pada waktu itu. Apakah wilayahnya mempunyai peran sosial yang cukup penting ataukah daerahnya menjadi kawasan peripherial saja dari struktur kekuasaan Hindu-Buddha yang berporos Kedu-Bagelen. Kesadaran historis ini dapat menghasilkan semangat untuk melakukan perubahan dalam perspektif yang positif pada masa sekarang. Ketika peserta didik melihat bahwa wilayahnya (lingkungannya) tidak mempunyai peran yang signifikan bagi pemerintahan pusat saat itu, mereka terinspirasi untuk melakukan perubahan. Dari beberapa peserta didik muncul daya upaya untuk merubah keadaan dengan menawarkan kekayaan-sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga eksistensi masyarakat dan daerahnya dapat diakui daerah-daerah lain. Berarti pula muncul kepercayaan diri peserta didik ketika mereka merefleksikan diri dari apa yang terdapat pada kekayaan historisnya.

Dengan pembelajaran sejarah lokal berarti peserta didik dapat mengambil hikmah gaya kepemimpinan pelaku sejarah yang dapat diterapkan oleh peserta didik pada saat mereka menempati posisi dan profesi pekerjaan masing-masing. Semangat pelaku sejarah yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam memutuskan sesuatu hal memberikan dorongan bagi peserta didik dalam memutuskan suatu kebijakan kelak ketika mereka sudah bekerja. Semangat gotong royong memberikan inspirasi nyata bagi peserta didik untuk mendorong etos kerja dan produktivitas kerja ketika peserta didik sudah menempati posisi dalam pekerjaan dan perusahaan. Semangat rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bersama jelas dapat diterapkan pada iklim dunia kerja tanpa membeda-bedakan latar sosial dan budaya agar perusahaan dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.

Penutup
Banyak sekali keunggulan dan kelebihan yang dapat diperoleh dari model kegiatan pembelajaran sejarah lokal. Keberhasilan pembelajaran sejarah lokal dapat didasarkan pada pilihan dari model pembelajaran sejarah lokal itu sendiri yang cukup beragam. Namun demikian, pembelajaran sejarah lokal membutuhkan kesiapan pengorganisasian yang cukup matang dari pengajar sehingga program yang bertujuan dan berdaya guna baik itu tidak sia-sia saja. 

Di samping itu, pembelajaran sejarah lokal memenuhi kriteria pembelajaran berbasis CTL yang menjadi roh dari kurikulum KTSP. Kurikulum ini memberikan peluang baik bagi pengajar maupun peserta didik untuk aktif berkolaborasi mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan melalui unsur-unsur lokalitas yang terdapat di lingkungannya dengan pendekatan teori belajar konstruktivisme dan inquiry.

Oleh karena itu dengan mengenali aspek kesejarahan dari peristiwa lokal maka peserta didik memiliki kebanggaan pada wilayahnya sendiri tanpa harus kehilangan semangat menghormati kebudayaan dan sejarah miliki masyarakat lain. Dengan mendalami pelaku sejarah dan peristiwa sejarah yang lahir dari daerahnya sendiri berarti mereka mempunyai pembanding terhadap keberadaan sejarah nasional. Bahkan sejarah lokal daerahnya dapat memperkaya keberadaan sejarah nasional tanpa ada niatan untuk merusak tatanan sejarah nasional yang sudah terdokumentasikan dengan baik.¤


DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Abdul Rahman Haji Abdullah. 1994. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah, Taufik. 1982. Sejarah Lokal, Kesadaran Sejarah dan Integrasi Nasional. Makalah Seminar Sejarah Lokal Tahun 1982.

Depdiknas. 2002. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Hartatik, Endah Sri, 2007. Pemanfaatan Museum, Monumen Perjuangan, Makam Pahlawan dan Saksi Sejarah sebagai Sumber Sejarah. Makalah Seminar Peningkatan Pembinaan Kesadaran Sejarah bagi Generasi Muda Subdin Kebudayaan Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Kopeng Kabupaten Semarang.

Lestariningsih, Amurwani Dwi. 2007. Lawatan Sejarah sebagai Program Strategis dalam Mening
katkan Kesadaran Sejarah. Makalah Seminar Nasional (Tidak Diterbitkan). Semarang: Unnes.

Muslichin, 2007. Kemah Budaya sebagai Model Pembelajaran Multikultur dan Penanaman Nilai-nilai Sejarah pada Generasi Muda. Makalah Pendamping dalam Sarasehan Kemah Budaya Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal di Protomulyo Kaliwungu 30 s/d 2 desember
2007.

Nurjanto, 2007. Wisata Sejarah sebagai Salah Satu Upaya Menelusuri Perjalanan Sejarah Bangsa. Makalah Peningkatan Pembinaan Kesadaran Sejarah bagi Generasi Muda. Subdin Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Suharso, R. 2009. Bila Sejarah Lokal Masuk Kelas Sejarah. Makalah Sarasehan Koordinasi dan Curah Pendapat Penguatan Sejarah Lokal untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Patra Jasa
Semarang, 24 Maret 2009.

Utomo, Cahyo Budi. 2007. Lawatan Sejarah sebagai Model Pembelajaran Sejarah. Makalah Seminar  Nasional (Tidak Diterbitkan). Semarang: Unnes.

Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Wasino, 2007. Penelitian Sejarah di Kalangan Siswa sebagai Model Pembelajaran Sejarah di Sekolah. Makalah Seminar Nasional (Tidak Diterbitkan). Semarang: Unnes.

Wasino. 2009. Pokok-Pokok Pikiran untuk Penulisan Sejarah Lokal. Makalah Sarasehan Koordinasi dan Curah Pendapat Penguatan Sejarah Lokal untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga. Patra Jasa Semarang, 24 Maret 2009.

Widodo, Sutejo K. 2009. Metode Penulisan Buku Sejarah untuk Menunjang Pendidikan Guna Meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Makalah Sarasehan Koordinasi dan Curah Pendapat Pe-
nguatan Sejarah Lokal untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Deputi Menko Kesra Bi-
dang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Patra Jasa Semarang, 24
Maret 2009.

Zuhdi, Susanto. 2007. Lawatan Sejarah sebuah Tawaran Metode Efektif untuk Pembelajaran Sejarah. Makalah Seminar Nasional (Tidak Diterbitkan). Semarang: Unnes.


*Penulis: Enny Boedi Utami, Guru Sejarah SMA 1 Kendal. Naskah ini disajikan dalam Lawatan Sejarah Regional Departemen Sejarah dan Kepurbakalaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Yogyakarta.

GENDER DAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH*

2009-02-20T00:11:00.000-08:00

Meski kita sudah memasuki era globalisasi, pendidikan berwawasan gender kerap luput dari perhatian para guru dalam mendidik siswanya di di sekolah. Pembelajaran berbasis gender dianggap satu wilayah yang kurang jelas dan gelap. Guru dalam pembelajaran kelas tidak pernah memberikan contoh yang konkrit bagaimana dan seperti apa hingga anak didik bisa mengetahui dan mempunyai pandangan sendiri tentang gender. Mengapa bisa demikian?
Masih sering terdengar bahwa meski masyarakat Indonesia yang mempunyi latar pendidikan tinggi terkadang mereka belum memiliki kesadaran gender yang sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Gender dianggap sesuatu yang mengada-ngada dan bahkan tidak sesuai dengan setting budaya yang masih menganggap segala sesuatu bersifat patriarkhis. Padahal kalau kita mau jujur usaha pemerintah sendiri dalam hal ini sudah begitu maksimal. Pemerintah melalui departemen atau dinas terkait sudah memberikan himbauan tentang betapa perspektif gender dalam kehidupan bermasyarakat yang kondisi sosial budaya Indonesia yang berbeda-beda sangatlah penting.

Salah satu bidang yang dibidik sebagai akar permasalahan mengapa gender kurang begitu menjadi urgensi persoalan selama ini adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan formal adalah pintu masuk utama seorang anak mengenal gender. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, posisi dan peran guru sangatlah penting untuk mensosialisasikan persoalan gender pada siswa sekolah dasar dan menengah. Jika orang tua karena pendidikan yang rendah dianggap gagal memberikan penyampaian pesan gender dalam benak anak-anak mereka, maka guru di dalam pembelajaran kelas dapat memberikan alternatif peran untuk mengenalkan tentang bagaimana dan seperti apa masyarakat terbedakan antara laki-laki dan perempuan secara historis dan kultural yang mempengaruhi peran-peran domestik dan publik mereka. Namun sayangnya peran pokok guru dalam hal ini sering pula tidak optimal karena faktor budaya patriarkhis yang terlalu kuat serta interpretasi agama yang cenderung keliru memposisikan perempuan dalam ranah publik.

Oleh karena itu, agar seorang guru mempunyai titik pijak yang sama untuk menafsirkan persoalan gender tersebut maka di bawah ini ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan:
Pertama, pada prinsipnya pemberian sosialisasi gender dapat dimulai dalam bentuk pelajaran apa saja. Pada pelajaran yang berbau eksakta tentu saja pesan gender harus masuk secara halus, tersamar, dan terselubung melalui simbol-simbol yang tidak mengandung dominasi laki-laki. Pada pelajaran ilmu sosial, gender dapat dimasukkan sebagai materi utuh, sebagian, atau terselubung yang didasarkan atas proporsi dan kebutuhan yang ada.

Kedua, guru harus memasukkan materi gender dalam setiap rencana pendidikan yang ada. Materi gender atau bernuansa gender tetap harus dimasukkan dalam rencana pendidikan sebagai bentuk konsistensi pelaporan tugas secara tertulis.

Ketiga, secara sosial budaya, tata tertib di sekolah maupun tata aturan tak tertulis yang ada di kelas maupun di sekolah diupayakan untuk pembentukan kesadaran siswa akan gender. Terkadang ada beberapa poin dalam tata tertib yang sengaja melanggengkan struktur kelaki-lakian. Peraturan atau norma mengenai pembentukan struktur pengurus kelas, regu piket kelas, serta pembagian tugas sehari-hari di kelas juga sering dilakukan atas persepsi perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya tugas menyapu kelas adalah perempuan dan laki-laki hanya bertugas menghapus papan tulis. Papan tulis dalam hal ini simbol publik karena peran dan pekerjaannya lebih nampak di depan bapak atau ibu guru yang sedang mengajar, sedangkan menyapu di dilakukan pada saat pagi hari, sebelum bel masuk, sepi, dan menjadi simbol pekerjaan domestik karena tidak terlihat oleh bapak atau ibu guru yang mengajar.

Meski tidak semua sekolah berani dan mencoba melakukan perubahan hal itu karena pertimbangan budaya dan agama (barangkali), namun usaha untuk itu harus ada. Oleh karena itu setiap sekolah harus mencoba mewajibkan para wali kelas untuk melakukan perubahan struktur dan regu kerja. Anak didik perempuan bukan lagi diposisikan sebagai sekretaris dan bendahara yang pernah dikonstruksikan sebagai profesi dan posisi yang pantas bagi perempuan saja, namun cobalah untuk menggantinya menjadi ketua kelas dan jabatan-jabatan struktur kelas yang dulu menjadi monopoli kaum laki-laki.

Keempat, guru harus membedah materi pelajaran yang selama ini bias gender. Materi yang hanya melanggengkan posisi dan dominasi laki-laki atas perempuan bisa direduksi dan dihilangkan sama sekali. Contoh-contoh penggambaran yang terkait materi pelajaran yang memakai simbol laki-laki harus diseimbangkan dengan simbol-simbol keperempuanan. Foto-foto dalam pelajaran sosiologi tidak harus foto kaum laki-laki saja dengan atribut sosialnya. Tokoh-tokoh dalam karangan buku sastra yang dikaji tidak semata laki-laki dengan kuasanya saja. Materi pelajaran sejarah tidak hanya membahas masa lalu yang penuh dengan kekuatan dan kejayaan laki-laki saja atas nama politik, ekonomi, militer, dan agama. Sejarah tentang perempuan dan perjuangannya perlu ditampilkan.

Kelima, Kepala Sekolah mewajibkan setiap guru memasukkan pesan gender dalam pembelajaran mapel di kelas. Peran kepala sekolah sangat penting untuk memberikan paksaan pada bapak atau ibu guru memberikan semangat bergender ria. Kepala sekolah pun dapat memberikan contoh pelaksanaan gender secara konkrit. Misalnya pembentukan kepanitiaan sekolah untuk berbagai kegiatan haruslah menyeimbangkan peran guru laki-laki dan perempuan secara proporsional dan jelas. Ketidakmengertian gender kepala sekolah akan menciptakan budaya bias gender yang dapat merusak pemaknaan gender itu sendiri bagi siswa yang ada dis ekolah tersebut.

Apabila semua pertimbangan dan persyaratan di atas sudah dilakukan bukan berarti persoalan gender akan lebih jelas dan terselesaikan begitu saja. Keberhasilan mengenalkan perilaku sadar gender berhubungan pula dengan latar budaya dan pemahaman keagamaan yang melingkari lembaga persekolahan yang terkait. Oleh karena itu strategi yang sesuai untuk memberikan dan menanamkan nilai-nilai harmonisasi peran laki-laki dan perempuan itu adalah memberikan ruang diskusi yang intensif antara berbagai pihak agar menghasilkan formulasi pengkajian gender yang sesuai dengan harapan bersama.

*Artikel guru ditulis oleh Muslichin.